This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

Advertising

Monday, 15 September 2014

[wanita-muslimah] Mahfud MD: MK Bukan Legislatif

 

MK Bukan Legislatif

Oleh: Moh Mahfud MD

 

Mahkamah Konstitusi (MK) bisa diibaratkan sebagai lembaga negara yang dibenci, tetapi juga dirindui sekaligus. Setelah meledaknya kasus penangkaptanganan Ketua MK Akil Mochtar, 2 Oktober 2013, MK menjadi sasaran kebencian dan kemarahan banyak pihak.

 

Perkara-perkara lama yang sudah bertahun-tahun selesai di MK diungkit-ungkit lagi, dituding sebagai produk korupsi, para pimpinan lembaga negara mengisolasi MK dengan membuat keputusan yang terkait dengan MK tanpa mengundang pimpinan MK, bahkan pada sidang resmi MK diserang secara brutal oleh pengunjung sidang.

 

Namun pada saat yang sama MK tetap dirindukan dan menjadi tempat berharap untuk menyelesaikan secara adil dan konstitusional berbagai konflik yang terkait dengan masalah-masalah konstitusi. Meskipun banyak yang mencaci MK, banyak pula yang tetap mengajukan perkara ke MK untuk diputus, baik pemilu (pileg, pilpres, dan pilkada) maupun pengujian undangundang (judicial review).

 

Uniknya, tidak jarang kita mendengar ancaman orang akan menguji ke MK satu UU yang masih berupa ide atau rencana alias belum menjadi UU. Harus diingat, MK bukan lembaga legislatif atau lembaga negara pembentuk atau pembuat UU. MK adalah lembaga yudikatif yang mengadili jika ada masalah konstitusionalitas UU, tetapi MK tidak boleh membuat vonis pengujian UU yang sifatnya mengatur, sebab yang boleh mengatur dengan UU hanya lembaga legislatif (DPR dan pemerintah).

 

Penggagas peradilan konstitusi Hans Kelsen mengatakan bahwa MK merupakan negative legislator atau lembaga yang hanya boleh membatalkan atau menegasikan UU (atas sebagian isinya) tanpa boleh membuat isi UU. Tegasnya, dalam konteks UU, MK boleh membatalkan UU, tetapi tidak boleh membuat peraturan yang menjadi materi muatan UU.

 

Harus diingat pula bahwa MK hanya boleh membatalkan UU atau isi UU yang bertentangan dengan konstitusi atau berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara, kelompok masyarakat maupun badan hukum. MK tidak boleh membatalkan UU atau isi UU yang hanya tidak disukai oleh seseorang, ditentang oleh sekelompok orang, atau tidak disenangi oleh hakim MK sendiri.

 

Ukuran utama bagi MK untuk membatalkan UU atau isi UU adalah manakala ia benarbenar bertentangan dengan konstitusi. Itulah sebabnya dari begitu banyak pengajuan judicial review ke MK (minimal sampai April 2013), terdapat hanya sekitar 23% yang dikabulkan, itu pun banyak yang dengan pengabulan bersyarat.

 

Di dalam beberapa putusan MK ada dua istilah yang sering dipergunakan sebagai alasan untuk membatalkan atau tidak membatalkan isi UU, yakni istilah opened legal policy (pilihan politik hukum yang terbuka) dan closed legal policy (pilihan politik hukum yang tertutup) sebagaimana diatur di dalam UUD. MK tidak boleh membatalkan UU atau isi UU yang materinya menjadi pilihan politik hukum terbuka (opened legal policy) bagi DPR, tetapi boleh membatalkan isi UU yang secara konstitusional bersifat tertutup alias tak bisa diartikan lain dari isi UUD.

 

Ihwal pencalonan pasangan capres/cawapres oleh parpol atau gabungan parpol, misalnya, bisa disebut sebagai contoh dari pilihan politik hukum yang tertutup. Pasal 6A UUD 1945 menegaskan bahwa pasangan capres/cawapres harus diajukan oleh parpol atau gabungan parpol. MK tidak boleh membatalkan isi UU yang sudah mengatur sama dengan isi UUD itu. Yang bisa mengubah itu hanya MPR melalui amendemen atas UUD 1945. I

 

Ini berbeda dengan pencalonan kepala daerah yang memang tidak menutup calon perseorangan. Pasal 18B UUD 1945 mengatur, pemilihan kepala daerah dilakukan secara demokratis. Istilah demokratis mencakup pengajuan calon melalui parpol yang sudah mempunyai kursi di DPRD dan pengajuan calon secara perseorangan. Maka itu ketika lembaga legislatif mereduksi istilah demokratis dengan hanya memberi hak pengajuan calon kepala daerah kepada parpol, MK membatalkannya.

 

Reduksi atas istilah demokratis itu dipandang sebagai pelanggaran atas hak konstitusional warga negara. Ini lain lagi, misalnya, soal banyaknya kursi atau daerah pemilihan untuk pemilu legislatif serta jumlah komisi di DPR RI. Hal-hal tersebut sepenuhnya menjadi hak lembaga legislatif untuk menentukannya.

 

MK tak boleh membatalkan halhal tersebut, apalagi kemudian mengaturnya, kecuali nyatanyata ada pemasungan terhadap hak konstitusional atau melanggar prinsip-prinsip dalam konstitusi. MK tak bisa membatalkan isi UU yang menentukan jumlah anggota atau jumlah alat kelengkapan seperti komisikomisi di DPR, sebab hal-hal tersebut merupakan pilihan politik hukum terbuka bagi lembaga legislatif untuk menentukannya sendiri sesuai dengan hak dan prosedur yang tersedia.

 

Kalau MK membatalkan halhal yang sudah menjadi hak DPR untuk menentukannya sendiri berdasar pilihan politik hukum secara terbuka, apalagi kemudian ikut mengaturnya, maka MK telah bergeser atau digeser dari lembaga yudikatif menjadi lembaga legislatif. Itu tidak boleh terjadi, kecuali dengan alasan luar biasa dan bersifat einmalig.

 

Sebagai mantan hakim MK saya mulai merasa gembira karena dalam vonis-vonisnya belakangan ini MK sudah independen, tidak terombang-ambing oleh intervensi atau teror opini, keluar dari trauma dan mulai berjalan dengan gagah sebagai penjaga demokrasi dan nomokrasi. []

 

KORAN SINDO, 13 September 2014

Moh Mahfud MD  ;   Guru Besar Hukum Konstitusi

__._,_.___

Posted by: Kinantaka <kinantaka@gmail.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)
=======================
Milis Wanita Muslimah
Membangun citra wanita muslimah dalam diri, keluarga, maupun masyarakat.
Twitter: http://twitter.com/wanita_muslimah
Situs Web: http://www.wanita-muslimah.com
ARSIP DISKUSI : http://groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/messages
Kirim Posting mailto:wanita-muslimah@yahoogroups.com
Berhenti mailto:wanita-muslimah-unsubscribe@yahoogroups.com
Milis Keluarga Sejahtera mailto:keluarga-sejahtera@yahoogroups.com
Milis Anak Muda Islam mailto:majelismuda@yahoogroups.com

Milis ini tidak menerima attachment.

.

__,_._,___

[wanita-muslimah] Kang Komar: Pendidikan Mengangkat Martabat Bangsa

 

Pendidikan Mengangkat Martabat Bangsa

Oleh: Komaruddin Hidayat

 

Dalam berbagai forum pelatihan guru-guru saya sering memulai dengan mengajukan pertanyaan sambil memegang handphone (HP/telepon genggam) dan mikrofon: mengapa harga handphone jauh lebih mahal, bahkan berlipat, ketimbang mikrofon, padahal secara fisik ukurannya lebih kecil?

 

Jawabannya tentu sudah kita ketahui bersama. Meski ukurannya kecil, HP memiliki banyak fungsi yang sangat membantu aktivitas kita sehari-hari. Yang paling primer adalah mendekatkan jarak pendengaran dan pembicaraan yang tadinya jauh dan tak akan terjangkau oleh telinga lalu menjadi dekat. Di mana saja, kapan saja, selagi sinyalnya bagus kita bisa berkomunikasi lisan dengan teman melalui HP sekalipun berjarak lintas benua.

 

Lebih dari sekadar untuk berbicara, HP juga dilengkapi berbagai fasilitas yang kita perlukan, sejak dari kamera, kalender, akses ke internet, musik, peta bumi, kamus, Alquran, dan sebagainya. Faktor lain lagi yang membuat menarik dan mahal adalah desainnya yang indah dan mungil. Jadi, apa yang membuatnya mahal? Karena di dalam HP terdapat investasi sains dan teknologi canggih.

 

Demikian pula halnya dengan manusia. Hal yang membuatnya berharga dan dicintai serta diperlukan banyak orang bukan terletak pada fisiknya yang besar, melainkan kualitas yang melekat pada dirinya, terutama integritas dan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Keduanya ini merupakan produk pendidikan yang bermutu dan berkesinambungan, mengingat mendidik seseorang sampai membuahkan hasil diperlukan waktu sekitar 20-25 tahunan.

 

Beda dari menanam padi atau jagung yang menjanjikan panen hanya dalam waktu 3 bulanan. Pisang sekitar 6 bulanan, kelapa sekitar 5 tahunan. Jadi, untuk meletakkan dasar dan strategi pendidikan bagi anak-anak bangsa mesti berpikir jauh ke depan, bukan berubahubah dan heboh setiap lima tahunansepertihalnya pemilu. Presiden beserta jajaran kabinet serta anggota DPR boleh saja ganti setiap lima tahun.

 

Namun, pola dan strategi pendidikan tidak boleh berubah-ubah, kecuali dalam jangka waktu tertentu berdasarkan riset dan pemikiran yang matang. Bahkan sangat bisa jadi keberhasilan sebuah program pendidikan, ibarat menanam benih pohon, seorang presiden atau menteri pendidikan yang meletakkan fondasinya tidak melihat hasilnya karena sudah lebih dulu meninggal.

 

Sejarah berbagai negara memberikan pelajaran, misalnya saja China, Australia, Jepang, Korea, Hong Kong, Singapura, dan Malaysia, bahwa berkat pemerintah mereka yang sangat peduli dan serius dalam merancang dan melaksanakan strategi pendidikan bagi rakyatnya, negara-negara itu lebih maju.

 

Penduduk bukannya menjadi beban dan menambah angka kemiskinan, tetapi sebagai kekuatan produktif untuk memacu dan menyangga kemajuan bangsa dan negaranya. Australia, yang dulunya sebagai tempat pembuangan atau penampungan penjahat kulit putih dari Eropa, sekarang merupakan salah satu negara paling makmur di dunia dan menjadi kiblat pendidikan. Jumlah mahasiswa Indonesia yang belajar ke Australia lebih besar ketimbang mereka yang ke Amerika.

 

Ini semua berpangkal pada sistem pendidikannya yang dikelola secara serius dan terbuka bagi inovasi baru yang lebih baik. Begitu pun Jepang dan Korea Selatan, meski sumber daya alam dan jumlah penduduknya jauh lebih kecil dibanding Indonesia, karena pendidikannya bagus maka sektor industri menjadi terdongkrak maju yang pada urutannya membanjiri pasar Indonesia.

 

Padahal, berapa banyak universitas di Indonesia yang usianya lebih tua, jumlah mahasiswanya lebih banyak, namun alumni yang dihasilkan tidak seproduktif mereka. Di mana letak kesalahannya? Bagaimana halnya dengan negara-negara kecil seperti Hong Kong atau Singapura? Mereka lebih mudah dan cepat melakukan pemerataan dan akselerasi pendidikan bagi warganya.

 

Singapura yang dulu lebih dikenal sebagai kota transit dan belanja, sekarang berhasil mengubah citranya sebagai negara yang menawarkan pendidikan bagus. Banyak profesor asing kelas dunia dihadirkan ke Singapura sehingga kultur dan kualitas pendidikannya berkembang naik berada pada peringkat kelas dunia. Yang juga fenomenal adalah Malaysia. Putra-putri terbaiknya secara masif difasilitasi untuk belajar ke luar negeri pada universitas kelas dunia atas beasiswa negara.

 

Selain itu, sekian banyak sarjana berkualitas dari Indonesia ditawari untuk menjadi dosen di Malaysia. Mereka bekerja untuk mendidik dan memintarkan warga Malaysia dengan fasilitas dan gaji cukup. Jadi, jika sektor pendidikan di Indonesia tidak dibenahi secara serius dan memperoleh perhatian serta prioritas langsung dari jajaran wakil rakyat dan presiden, mudah diprediksi bangsa ini akan kalah bersaing dalam percaturan global.

 

Sekarang pun dalam berbagai hal sudah kalah bersaing karena kelemahan kualitas SDM kita. Akar masalahnya adalah pada kebijakan dan politik pendidikan yang salah. Akibatnya, perkembangan penduduk yang mestinya menjadi " bonus demografi", jangan-jangan malah menjadi beban negara. Subsidi negara selalu naik, tetapi produktivitas rakyat menurun.

 

Kita tidak bisa lagi menggantungkan kemurahan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup tanpa disertai keunggulan sains dan teknologi dibawah pemerintahan yang bersih. []

 

KORAN SINDO, 12 September 2014

Komaruddin Hidayat  ;   Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah

__._,_.___

Posted by: Kinantaka <kinantaka@gmail.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)
=======================
Milis Wanita Muslimah
Membangun citra wanita muslimah dalam diri, keluarga, maupun masyarakat.
Twitter: http://twitter.com/wanita_muslimah
Situs Web: http://www.wanita-muslimah.com
ARSIP DISKUSI : http://groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/messages
Kirim Posting mailto:wanita-muslimah@yahoogroups.com
Berhenti mailto:wanita-muslimah-unsubscribe@yahoogroups.com
Milis Keluarga Sejahtera mailto:keluarga-sejahtera@yahoogroups.com
Milis Anak Muda Islam mailto:majelismuda@yahoogroups.com

Milis ini tidak menerima attachment.

.

__,_._,___