This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

Advertising

Thursday, 24 April 2014

[wanita-muslimah] Kang Sobary: Politik dengan Segala Cara

 

Politik dengan Segala Cara

Oleh: Mohamad Sobary

 

Politik tak pernah punya perasaan. Ketika dia harus berjalan, dia berjalan. Ketika dia harus mendekati tujuan, dia mendekatinya. Mungkin merunduk-runduk dalam kegelapan. Mungkin dengan memasang jebakan-jebakan untuk mempersulit lawan yang menghalanginya.

 

Kalau perlu, dia menciptakan kegelapan demi kegelapan agar segenap langkahnya tak dibaca musuh agar keculasannya tak tampak sebagai keculasan. Tak jarang, orang lain yang dipojokkan ke dalam suatu situasi tanpa pilihan agar dia yang dianggap culas. Bisa juga musuh ditunggu di suatu tikungan tak terduga, untuk dikecoh, dicelakai, atau dibikin kalang kabut, agar dia sendiri bisa melenggang dengan mudah mendekati tujuan pokoknya. Demi kelancaran langkahnya mendekati tujuan, semua ranjau dan penghalang yang dipasang musuh, disapu bersih lebih dahulu.

 

Perhitungan politik harus jeli. Taktik harus jitu. Strategi harus matang sematang-matangnya. Semua harus tertutup "kabut" tipu daya dan segenap samaran. Orang boleh menganggapnya bodoh. Lawan boleh mengira dia ceroboh, tidak cermat, tidak hati-hati. Dugaan seperti itu menjadi tanda bahwa akal dan kemampuannya menjebak lawan sungguh jitu. Jika politisi dikenal pula sebagai ahli strategi, mungkin seperti Pak Harto, niscaya semua langkahnya berjalan mulus, tanpa hambatan, tanpa penghalang. Langkah-langkah politiknya berjalan efisien.

 

Dalam politik yang efisien itu politik tak pernah terjadi hiruk-pikuk yang memang tak perlu, tapi tujuan bisa "dipetik", semudah kita memetik tomat, atau mangga dalam jangkauan tangan kita sendiri. Ahli strategi memang dengan jeli menerapkan strategi dan banyak taktik tak terlihat untuk membuat tujuan politiknya begitu mudah dicapai. Kalau perlu, dengan "tenaga" dan "biaya" lawanlawan politiknya. Dalam politik, tujuan akhir dianggap segalanya. Proses, sesekali, juga dianggap penting.

 

Tapi, apa gunanya proses kalau tujuan tak tercapai? Politisi di negeri-negeri demokratis pun kalau perlu harus mencederai proses demokratis demi mencapai tujuan. Dianggap tidak konsisten dengan prinsip demokrasi tak penting. Dituduh munafik, karena memang munafik, tak menjadi soal. Negara-negara besar, yang "menjual" demokrasinya kepada kita, banyak memberi contoh kemunafikan politik dengan segenap politik luar negerinya yang mengatakan apa yang disebut tujuan akhir tadi. Mereka menganggap suci tujuan akhir dan tak jarang menampilkan kemunafikan yang memalukan.

 

Malu itu urusan perasaan. Perasaan tidak penting. Malu tak malu tak pernah diperhitungkan. Akal, taktik, strategi, dan semua cara— termasuk yang licik dan culas— diutamakan. Politik tak pernah punya perasaan. Politisi tak usah diimbau untuk bertindak dengan kebaikan hati dan menurut prinsip-prinsip etis di dalam hidup. Nilai-nilai, yang bicara perkara baikburuk, mulia-hina, tak penting sama sekali. Serahkan urusan itu kepada para filsuf, bukan pada para politisi. Politik itu robot atau makhluk setengah robot. Robot hanya mesin. Politik pun bergerak seperti mesin, yang berarti benda mati, meskipun bisa bersuara. Benda tak mengandung perasaan.

 

Di dalamnya tak terdapat rasa susah, atau senang, sedih, atau gembira. Dengan sendirinya, di dalam politik kita tak boleh bicara perasaan, karena yang disebut perasaan itu tidak ada. Politisi sejati tak boleh dan tak pernah marah karena langkahnya mentok di jalan yang langsung berhadapan dengan strategi musuh. Sebaliknya, dia mengakui kehebatan musuhnya dan menyadari kekurangan-kekurangannya sendiri. Politisi juga tak boleh menaruh dendam kepada lawanlawannya, termasuk apabila mereka memasang jerat untuk mencelakai, atau bahkan membunuhnya.

 

Politisi jagoan tulen bisa dengan mudah dan dingin mengatakan—tanpa mengutuk tanpa menyesali—bahwa usaha membunuhnya merupakan strategi politik paling logis yang mereka punyai. Politik itu akal dan bukan perasaan. Unsur-unsur perasaan, panggilan hati, kasih sayang, dan segenap kemurahan, biasanya omong kosong. Dalam politik yang tak punya perasaan, politisi dengan sendirinya juga hanya robot, hanya mesin, hanya benda bergerak yang hendak memenuhi keserakahannya sendiri.

 

"Kalau politisi, yang dulunya galak melampaui serigala, demi membela kekuasaan, dan kita punya catatan betapa ganasnya dia dulu kepada rakyat, tiba-tiba bicara 'jangan lukai hati rakyat', haruskah kita percaya pada pemihakannya, yang dimaksudkan untuk mengesankan bahwa dirinya penuh kasih sayang dan menjadi pelindung rakyat?" "Tidak. Lebih-lebih bila dia juga tergolong politisi yang tak punya hati. Keganasan tak mungkin berubah secara mendasar dalam waktu pendek.

 

Peta kehidupan jiwanya menggambarkan kepada kita, mustahillah perubahan sikap dan cara hidup itu terjadi secara dadakan karena dia ingin berkuasa lagi. Hasratnya untuk berkuasa kembali berbohong kepadanya, dan berbohong juga kepada kita. Pernyataan itu bukan wujud komitmen kerakyatannya, tapi gambaran kehendaknya untuk berkuasa. Pernyataannya hanya alat yang diharapkan mendukung cita-cita politiknya. Dengan kata lain, ini hanya omong kosong tanpa makna.

 

Politik yang tak punya perasaan itu dalam dua minggu terakhir ini kita lihat dengan jelas telah dipamerkan oleh para politisi kita selama masa kampanye, disusul lagi sesudah suara perolehan dalam pemilihan legislatif dihitung. Ada yang kaget. Ada yang kecewa. Ada yang bersungut-sungut. Ada pula yang marah besar karena harapannya tak terpenuhi. Serangan pada pihak lain, yang lebih baik citranya di mata publik, dilancarkan dengan gencar, segencar-gencarnya melalui berbagai jenis media. Makin hari serangan itu bukan makin surut, melainkan makin gencar.

 

Di media, yang menjadi "tontotan" mengasyikkan, hanya pertarungan politik tanpa ujung pangkal itu. Musuh politik dipojokkan untuk memperoleh efek komunikasi politik bahwa kita lebih baik dari semua musuh kita. Apakah langkah ini memetik hasil sebagaimana diharapkan? Mungkin tidak. Ingin tampil baik, dengan menjelekkan pihak lain bisa menjadi strategi yang fatal. Musuh yang dipojokkan tidak terpojok, kita yang menelan kepahitan. Politisi kita, yang tak punya hati tadi, tak menyadari bahwa taktiknya itu bisa berubah menjadi senjata makan tuan.

 

Politik memang bisa ditempuh dengan banyak cara: membukaaib, mengungkit kelemahan, dan membeberkan segenap kesalahannya. Lawan ditelanjangi di depan publik, seperti ketika Drupadi ditelanjangi di depan orang banyak di balairung negeri Astinapura. Politisi biasa, mungkin politisi kelas "ecek-ecek", merasa puas dengan langkahnya. Melihat lawannya tak berdaya dia merasa hebat karena kepuasan yang dikejar. Dia tak menyadari bahwa tindakannya bisa mengundang dendam kesumat pada masa depan. Jika lawannya juga tergolong masih kelas "ecek-ecek", suatu hari dia bakal digasak habis oleh api dendam.

 

Boleh jadi yang melakukan balas dendam itu pihak lain yang tak diduga sama sekali. Politik bisa ditempuh dengan banyak cara: mengungkit-ungkit kelemahan lawan, membeberkan kesalahannya, dan bahkan dengan fitnah-fitnah keji. Tak jarang, politik ditempuh dengan segala cara. Kita lupa publik menilai kita. Kita lupa, mayoritas yang diam sebenarnya tidak diam. Kita lupa, politik dengan segala cara itu vandalis dan kejam: fitnah balas fitnah, bunuh balas bunuh, ada di dalamnya. Kita juga lupa, politik dengan segala cara membunuh diri sendiri. []

 

KORAN SINDO, 21 April 2014

Mohamad Sobary ; Esais, Anggota Pengurus Masyarakat Bangga Produk Indonesia, untuk Advokasi, Mediasi, dan Promosi

__._,_.___
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)
=======================
Milis Wanita Muslimah
Membangun citra wanita muslimah dalam diri, keluarga, maupun masyarakat.
Twitter: http://twitter.com/wanita_muslimah
Situs Web: http://www.wanita-muslimah.com
ARSIP DISKUSI : http://groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/messages
Kirim Posting mailto:wanita-muslimah@yahoogroups.com
Berhenti mailto:wanita-muslimah-unsubscribe@yahoogroups.com
Milis Keluarga Sejahtera mailto:keluarga-sejahtera@yahoogroups.com
Milis Anak Muda Islam mailto:majelismuda@yahoogroups.com

Milis ini tidak menerima attachment.
.

__,_._,___

Wednesday, 23 April 2014

[wanita-muslimah] Mahfud MD: Pemilu Curang, DPR Korup

 

Pemilu Curang, DPR Korup

Oleh: Moh Mahfud MD

 

Bersama mantan Menteri Luar Negeri Alwi Shihab, saya pernah mengusulkan penarikan sumbangan wajib kepada partai dari para anggota DPR dan DPRD agar partai mempunyai dana operasional.

 

Waktu itu bulan Februari tahun 2002, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) baru saja melaksanakan Muktamar Luar Biasa (MLB) pasca pelengseran Gus Dur dari jabatannya sebagai presiden. Di PKB Gus Dur adalah ketua Dewan Syura, Alwi Shihab adalah ketua umum Dewan Tanfidz DPP, sedangkan saya adalah wakil ketua umum. Waktu itu PKB mengalami krisis dana. Jangankan untuk kegiatan konsolidasi, untuk pegawai administrasi saja kesulitan membayarnya. Saat itu PKB mengalami pukulan politik besar karena Gus Dur sudah bukan presiden.

 

Donatur mulai menjauh karena menghindari risiko politik kalau membantu PKB. Aktivitas pengurus partai yang harus mengonsolidasi kembali organ-organnya ke daerah-daerah dibiayai dari kocek masing-masing pengurus. Dalam keadaan seperti itulah saya dan Alwi Shihab mengusulkan kepada Gus Dur agar gaji semua anggota DPR dan DPRD yang dari PKB di seluruh Indonesia dipotong sebesar 25% untuk keperluan partai. Kami berpendapat, tidak ada salahnya membuat kebijakan seperti itu sebab mereka menjadi anggota lembaga perwakilan rakyat karena PKB.

 

Tetapi, pada waktu itu Gus Dur menolak usul itu. Kata Gus Dur, partai tak boleh membebani anggota-anggota DPR dan DPRD dengan memotong gaji yang mereka peroleh dari negara. Sebaliknya, partai harus mencarikan uang agar penghasilan mereka bisa cukup dan tak perlu mencari-cari penghasilan lagi di luar penghasilan yang sah. "Kita harus carikan tambahan uang penghasilan yang sah bagi para anggota DPR dan DPRD kita agar mereka bisa bekerja dengan baik, tidak menyalahgunakan kedudukannya untuk mencari uang secara tidak sah," ungkap Gus Dur.

 

Dari sudut praksis politik apa yang disampaikan oleh Gus Dur saat itu terasa naif. Masak, partai mencarikan uang untuk anggota-anggota DPR dan DPRD dengan alasan agar mereka bisa bekerja dengan baik. Mestinya wajarlah kalau mereka justru menyerahkan sebagian penghasilannya kepada parpol untuk menghidupi parpol yang mengantarkan mereka menjadi anggota lembaga perwakilan rakyat. Tetapi, jika direnungi makna terdalamnya, apa yang dikatakan Gus Dur itu sangatlah tepat. Anggota-anggota DPR dan DPRD harus bisa bekerja dengan baik, dengan penghasilan yang cukup, agar dapat melaksanakan tugasnya memperjuangkan aspirasi rakyat.

 

Kalau anggota DPR dan DPRD masih dibebani berbagai pungutan dari penghasilannya yang sebenarnya pas-pasan, dapat dipastikan mereka tidak akan dapat bekerja dengan baik. Itulah sebabnya Gus Dur bukan saja tak setuju ada pemotongan gaji anggota DPR dan DPRD untuk operasional partai, melainkan juga menggagas pencarian dana halal untuk diberikan sebagai tambahan bagi anggota-anggota DPR dan DPRD agar bisa bekerja dengan baik. Gus Dur khawatir, kalau anggota DPR dan DPRD masih dibebani menyumbang dana untuk partai, akan terjadi berbagai korupsi dan upaya penggalian dana secara tidak sah untuk dan atas nama partai.

 

Melihat kinerja DPR, DPRD, dan para anggotanya dalam beberapa tahun terakhir ini, saya menjadi teringat akan pendapat Gus Dur itu. Apa yang dikhawatirkan Gus Dur bahwa anggota-anggota lembaga perwakilan rakyat akan terjerumus ke dalam korupsi kalau dibebani menyumbang apalagi mengumpulkan dana kini terjadi. DPR dan DPRD kita dilanda penyakit korupsi dan kolusi. Bacalah kasus-kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR dan DPRD, hampir semua diduga kuat terkait keperluan operasional partai yang berhimpit dengan pribadi pengurus partai.

 

Permisivitas partai kepada para anggotanya di DPR dan DPRD untuk mencari dana yang bisa dimanfaatkan untuk partai telah mengesankan bahwa menjadi anggota DPR itu boleh (bahkan harus) korupsi guna menghidupi parpol. Ketika saya menjadi anggota DPR pada 2004-2008, para kolega saya di DPR mengaku ditugasi mencari dana oleh partainya melalui mitranya di lembaga eksekutif. Mencari dana untuk keperluan partai itu kemudian bertemu dengan upaya menumpuk kekayaan pribadi melalui berbagai korupsi dan kolusi dengan berbagai bungkusnya.

 

Menjadi anggota DPR dan DPRD kemudian dianggap sebagai peluang untuk menumpuk kekayaan sehingga menjadi anggota DPR dan DPRD harus diperjuangkan apa pun biayanya. Pemilu seperti yang kita lihat dengan benderang pada 2014 berjalan dengan penuh kecurangan. Jual beli suara antara caleg, saksi, dan petugas dari KPU terjadi. Seorang caleg membantai caleg lain dengan menutup kemenangannya melalui uang. Caranya antara lain menjual perolehan suara caleg yang nyata-nyata akan kalah kepada yang bisa menang asal membeli sedikit suara, membeli kartu suara yang tak terpakai karena pemilik aslinya tidak hadir atau karena memang sengaja menjualnya.

 

Dari pemilu yang seperti itulah kemudian lahir DPR dan DPRD korup yang mengumpulkan uang secara menggila baik untuk mengembalikan modal yang dibelanjakan saat-saat pemilu maupun untuk melaksanakan tugas untuk mencari dana operasional partai. Inilah salah satu hal penting yang harus kita tata ke depan. []

 

KORAN SINDO, 19 April 2014

Moh Mahfud MD ; Guru Besar Hukum Konstitusi

__._,_.___
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)
=======================
Milis Wanita Muslimah
Membangun citra wanita muslimah dalam diri, keluarga, maupun masyarakat.
Twitter: http://twitter.com/wanita_muslimah
Situs Web: http://www.wanita-muslimah.com
ARSIP DISKUSI : http://groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/messages
Kirim Posting mailto:wanita-muslimah@yahoogroups.com
Berhenti mailto:wanita-muslimah-unsubscribe@yahoogroups.com
Milis Keluarga Sejahtera mailto:keluarga-sejahtera@yahoogroups.com
Milis Anak Muda Islam mailto:majelismuda@yahoogroups.com

Milis ini tidak menerima attachment.
.

__,_._,___