This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

Advertising

Monday, 29 September 2014

[wanita-muslimah] Mahfud MD: Kelirumologi dalam Hukum

 

Kelirumologi dalam Hukum

Oleh: Moh Mahfud MD

 

Jumat (19 September 2014) kemarin sahabat saya Jaya Suprana memotori seminar kelirumologi di Gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mungkin merupakan kekeliruan ketika Jaya meminta saya untuk berbicara di dalam seminar kelirumologi itu. Maunya sih saya menolak karena takut keliru, tapi kalau menolak saya khawatir menjadi lebih keliru lagi.

 

Namun keliru-keliru pun sebenarnya tak apa-apa karena seminarnya memang seminar kelirumologi. Semakin keliru, semakin relevan. Alasan yang agak akademis, mengapa semula saya ingin menolak menjadi pembicara, karena saya tak tahu apa definisi kelirumologi ini. Di kamus-kamus dan ensiklopedi belum ada kata atau istilah kelirumologi ini. Tapi saya nekat mendefinisikan kelirumologi adalah penggunaan atau pemahaman yang keliru atas istilah-istilah yang dipakai masyarakat baik permanen maupun insidental sehingga menimbulkan kegaduhan atau salah paham terbatas maupun meluas. Berdasar definisi nekat itu saya akan berbicara kelirumologi dalam hukum dengan cerita-cerita pop di bawah ini.

 

Pada suatu hari di awal tahun 2011 saya mendapat SMS dari seorang kawan bahwa di koran lokal di Ternate ada berita "Gugatan Gafur Ditolak MK". Berita tersebut berisi uraian yang sangat insinuatif-provokatif bahwa gugatan Gafur untuk membatalkan kemenangan Thaib Harmain dalam sengketa Pemilihan Gubernur Maluku Utara ditolak oleh MK karena MK diintervensi oleh Presiden. Disebarkan juga isu bahwa sehari sebelum pengucapan vonis Ketua MK dipanggil oleh Presiden SBY. Berita itu bukan hanya keliru, tetapi juga salah. Bukan hanya terjadi kelirumologi, tetapi juga salahologi. Selama saya jadi ketua MK tak pak pernah dan tak mungkin Presiden memanggil saya untuk urusan perkara apa pun atau siapa pun.

 

Itu salahologinya. Kelirumologinya, kasus Gafur saat itu adalah kasus sengketa kewenangan antara KPU Maluku Utara dan Presiden. KPU Maluku Utara mempersoalkan Presiden karena mengangkat Thaib Harmain sebagai gubernur terpilih berdasar fatwa Mahkamah Agung. Jadi perkara itu bukanlah gugatan Gafur, melainkan permohonan KPU Maluku Utara. Kelirunya lagi berita itu menyebutkan bahwa gugatan ditolak, padahal yang benar permohonan tidak dapat diterima. Di dalam hukum peradilan ada perbedaan antara "tidak dapat diterima" dan "ditolak".

 

Tidak dapat diterima berarti pokok perkara tidak diperiksa karena beberapa alasan, misalnya, karena lewat waktu, pemohon tidak mempunyai legal standing atau bukan pihak yang berhak mengajukan pemohonan, permohonan tidak jelas (kabur), pokok perkaranya merupakan kompetensi lembaga peradilan lain, perkara yang sama sudah pernah diputus (ne bis in idem). Jika perkara dinyatakan "tidak dapat diterima", pokok perkara belum atau tidak diperiksa. Untuk permohonan yang tidak dapat diterima masih terbuka kemungkinan diajukan lagi asal sudah dibetulkan, misalnya legal standing subjeknya atau kekaburan objeknya.

 

Dalam kasus sengketa Pilgub Maluku Utara yang melibatkan Gafur dan Thaib Harmain, misalnya, perkara itu bukan ditolak, melainkan tidak dapat diterima oleh MK. Alasannya, yang punya legal standing untuk mengajukan permohonan sengketa kewenangan dalam kasus itu adalah KPU (pusat), bukan KPU Maluku Utara. Saat itu pokok perkara tentang siapa yang bisa menetapkan pemenang pilgub itu dipersoalkan oleh KPU Maluku Utara, tetapi MK menyatakan yang punya legal standing adalah KPU (pusat) sebagai lembaga yang kewenangannya disebutkan di dalam konstitusi.

 

Jadi perkaranya tidak dapat diterima, tetapi dapat diajukan kembali oleh yang punya legal standing. Salah paham yang sama terjadi saat MK memutus sengketa Pilpres 2009. Waktu itu MK memutus "menolak eksepsi termohon (KPU)" dan "menolak pokok permohonan para pemohon (Megawati-Prabowo dan Jusuf Kalla-Wiranto)". Belum setengah jam vonis selesai diucapkan tiba-tiba ada statemen dari salah seorang DPP Golkar bahwa MK salah memutus. Katanya, pilpres tidak ada yang menang karena dua-duanya ditolak MK. Rupanya yang bersangkutan keliru memahami arti eksepsi dan pokok permohonan.

 

Duduk perkaranya, pasangan Megawati-Prabowo dan pasangan Jusuf Kalla-Wiranto mengajukan permohonan (sebagai pemohon) yang dalam pokok perkaranya meminta agar hasil pilpres dibatalkan karena SBY-Boediono menang secara curang. Atas permohonan tersebut pihak KPU (termohon) mengajukan eksepsi agar permohonan tidak dapat diterima karena masalah kecurangan pemilu menjadi ranah peradilan pidana, bukan wewenang MK. Oleh sebab itu sebelum memutus pokok perkara, MK memutus dulu eksepsi termohon dengan menyatakan "menolak" eksepsi tersebut, sebab MK secara absolut berwenang mengadili kasus tersebut.

 

Karena eksepsi ditolak, kemudian MK memeriksa dan memutus pokok perkaranya. Hasilnya, MK menolak permohonan dalam pokok perkara karena para pemohon tak bisa membuktikan dalil-dalilnya. Adalah tidak mungkin MK langsung memutus menolak pokok perkara kalau eksepsinya tidak ditolak lebih dulu. Orang yang tidak paham pembedaan istilah yang secara eksklusif dipergunakan di dalam hukum bisa terjebak dalam kelirumologi yang bisa membingungkan dan menghebohkan masyarakat. Celakanya justru sekarang ini banyak wartawan bidang hukum yang menulis berita dengan kelirumologi sehingga membingungkan, bahkan memancing kekisruhan. []

 

KORAN SINDO, 20 September 2014

Moh Mahfud MD  ;   Guru Besar Hukum Konstitusi

__._,_.___

Posted by: Kinantaka <kinantaka@gmail.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)
=======================
Milis Wanita Muslimah
Membangun citra wanita muslimah dalam diri, keluarga, maupun masyarakat.
Twitter: http://twitter.com/wanita_muslimah
Situs Web: http://www.wanita-muslimah.com
ARSIP DISKUSI : http://groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/messages
Kirim Posting mailto:wanita-muslimah@yahoogroups.com
Berhenti mailto:wanita-muslimah-unsubscribe@yahoogroups.com
Milis Keluarga Sejahtera mailto:keluarga-sejahtera@yahoogroups.com
Milis Anak Muda Islam mailto:majelismuda@yahoogroups.com

Milis ini tidak menerima attachment.

.

__,_._,___

[wanita-muslimah] Refly Harun: Khianat Demokrat

 

Khianat Demokrat

Oleh: Refly Harun

 

Ramai-ramai Menolak 'Pilkada DPRD'

 

Sidang Paripurna DPR, Jumat (26/9/14) dini hari telah mengonfirmasi bahwa pemimpin-pemimpin lokal kelak tidak akan lagi dipilih rakyat. Paripurna memberitakan bahwa pemilihan demokratis akan bergeser pada pemilihan oligarkis, bahkan elitis. Mayoritas anggota DPR Periode 2009-2014 setuju pemilihan kepala daerah digeser ke DPRD. Inilah kado pahit para anggota DPRD yang akhir masa jabatannya tinggal berbilang hari.

 

Kekalahan kubu pro pemilihan langsung bisa dikatakan akibat ulah Fraksi Demokrat yang walk out, padahal suara fraksi terbesar tersebut akan menjadi penentu. Andai Demokrat tetap berada di sisi pemilihan langsung, maka kubu pro pemilihan langsung rakyat akan menang. Kita tetap akan punya kepala-kepala daerah yang kita pilih. Kita masih bisa berharap munculnya Jokowi-Jokowi lain dalam regenerasi politik yang sehat dan demokratis.

 

Kini, harapan tinggal tertuju pada Mahkamah Konstitusi (MK). Banyak pihak sudah menggemakan akan menggugat dihilangkannya pemilihan langsung tersebut, tidak terkecuali para kepala-kepala daerah yang diproduksi pemilihan rakyat tersebut, sebagaimana dicuitkan Walikota Bandung Ridwan Kamil melalui akun twitternya.

 

Pertanyaan Besar

 

Mencermati zigzag politik Demokrat dalam Rapat Paripurna DPR dini hari tadi, tercuat sebuah pertanyaan, apakah sebenarnya fraksi terbesar tersebut memang menginginkan tetap pemilihan langsung kepala daerah atau tidak? Lebih jauh lagi pertanyaan, apakah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memang benar-benar mendukung pemilihan langsung oleh rakyat? Pertanyaan sekaligus kecurigaan ini menjadi sah-sah saja dilontarkan mengingat Demokrat dan SBY sesungguhnya menjadi kunci.

 

Sebagai Presiden, SBY memegang 50 persen kekuasaan legislatif. Pasal 20 Ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa setiap RUU dibahas Presiden dan DPR untuk mendapatkan persetujuan bersama. Bila tidak mendapatkan persetujuan bersama, Pasal 20 Ayat (3) UUD 1945 menentukan bahwa RUU tersebut tidak dapat diajukan dalam persidangan masa itu.

 

Seandainya SBY dalam waktu yang penting dan genting menjelang persetujuan RUU Pilkada menyatakan tidak setuju melalui Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, maka RUU Pilkada tidak dapat disetujui. Kendati voting dimenangkan kubu yang pro pemilihan oleh DPRD, RUU tersebut tetap tidak bisa menjadi undang-undang. Artinya, ketentuan pilkada akan kembali pada ketentuan lama di UU Nomor 32 Tahun 2004 sepanjang belum dicabut.

 

Kita memahami SBY mungkin menghadapi dilema untuk menggunakan 50 persen kewenangan konstitutisonalnya karena RUU Pilkada berasal dari pemerintah. RUU tersebut sudah dibahas hampir selama tiga tahun. Celakanya, pemerintah pula yang pada awalnya 'menggoda' parpol-parpol di DPR dengan pemilihan oleh DPRD meskipun terbatas untuk gubernur saja – yang belakangan dibalik menjadi untuk bupati dan walikota saja.

 

Meski sah dan konstitusional, pernyataan tidak setuju terhadap hasil pembahasan RUU Pilkada yang sudah berlangsung hampir selama tiga tahun tersebut akan menuai banyak protes dari parpol-parpol. SBY akan dianggap otoriter dan sewenang-wenang serta tidak menghargai fatsun politik. Selama ini memang kewenangan konstitusional itu tidak pernah digunakan dalam masa 10 tahun pemerintahan SBY.

 

Hanya Presiden Megawati yang pernah menggunakan 'veto' tersebut pada tahun 2004, juga di akhir masa pemerintahan. Melalui Menteri Hukum Yusril Ihza Mahendra, pemerintah menyatakan tidak setuju dengan RUU Zona Perdagangan Bebas Batam. Meskipun DPR tetap memaksakan persetujuan, nyatanya secara sosilogis UU Zona Perdagangan Bebas itu tidak pernah digunakan. Kalaupun digunakan, akan dengan mudah dibatalkan di Mahkamah Konstitusi (MK) karena pembentukannya cacat prosedural (cacat formil).

 

Bila dilematis soalnya, SBY sebenarnya dapat memaksimalkan suara Fraksi Demokrat yang merupakan fraksi terbesar di DPR Periode 2009-2014. Baik di atas kertas maupun di tengah lapangan Rapat Paripurna DPR dini hari tadi, suara Demokrat menentukan. Ke mana angin Demokrat berembus, ke situlah kemenangan akan diraih. Dengan mengembuskan pro pemilihan langsung pada Kamis (18/9/14), Demokrat telah membuat 'sumringah' kubu pro pemilihan langsung. Tidak hanya mereka yang pro di parlemen, melainkan juga kelompok-kelompok sipil masyarakat yang bekerja di lapangan demokrasi.

 

Apa mau dikata, sikap Demokrat dini hari tadi membuat semua terperangah. Alih-alih berdampingan dengan fraksi-fraksi yang pro pemilihan langsung, Fraksi Demokrat 'ngambek' lalu walk out karena merasa opsinya, yaitu pilkada langsung dengan 10 instrumen perbaikan, tidak diakomodasi. Padahal, Demokrat paham betul bahwa dengan tinggal gelanggang paripurna, mereka sesungguhnya memberi 'karpet merah' kepada kubu pro pemilihan oleh DPRD.

 

'Kengambekan' tersebut jelas menjadi tanya besar, bahkan kecurigaan besar. Tanya dan curiga yang juga pantas dialamatkan kepada Presiden SBY. Apa yang sesungguhnya diinginkan SBY dalam masa akhir pemerintahannya? Apa pun jawabannya, satu yang jelas, SBY telah meninggalkan warisan (legacy) yang buruk di akhir masa pemerintahannya. Sepuluh tahun bekerja di banyak lapangan, termasuk di lapangan demokrasi, SBY mengakhirinya dengan akhir yang tak berkebaikan.

 

Bapak Demokrasi

 

Beberapa bulan terakhir, saya dan mungkin juga banyak rakyat Indonesia ingin sekali memberi gelar kepada SBY sebagai Bapak Demokrasi, tidak sekadar 'Bapak Demokrat'. Presiden-presiden terdahulu tidak sepantas SBY untuk disebut Bapak atau Ibu Demokrasi.

 

Sukarno pernah terjerambab pada rezim otoriter ketika memerintah. Soeharto harus dipaksa mundur setelah membagun pemerintahan yang juga otoriter. Habibie, Gus Dur, dan Megawati, yang masing-masing memerintah di era munculnya Reformasi, belumlah sepantas SBY untuk menyandang sebutan Bapak/Ibu Demokrasi karena cuma memerintah dalam jangka yang pendek. Habibie satu tahun, Gus Dur dua tahun, dan Mega tiga tahun.

 

SBY telah memerintah selama sepuluh tahun (dua periode). Terlepas dari segala kelebihan dan kekurangannya, demokrasi tetap terjaga dan tumbuh di negeri ini di kaki kekuasaan SBY, termasuk demokrasi di tingkat lokal. Tapi kejadian dini hari tadi membuat semua keinginan itu hilang. Hari-hari ke depan SBY mungkin tetap menjadi Bapak Demokrat, tapi bukan (lagi) Bapak Demokrasi. Bapak Demokrat tidak lagi menjaga demokrasi. Bapak Demokrat telah khianat terhadap demokrasi. []

 

DETIKNEWS, 26 September 2014

Refly Harun ;   Pakar dan Praktisi Hukum Tatanegara

 

Sumber:

http://budisansblog.blogspot.com/2014/09/khianat-demokrat_28.html

__._,_.___

Posted by: Kinantaka <kinantaka@gmail.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)
=======================
Milis Wanita Muslimah
Membangun citra wanita muslimah dalam diri, keluarga, maupun masyarakat.
Twitter: http://twitter.com/wanita_muslimah
Situs Web: http://www.wanita-muslimah.com
ARSIP DISKUSI : http://groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/messages
Kirim Posting mailto:wanita-muslimah@yahoogroups.com
Berhenti mailto:wanita-muslimah-unsubscribe@yahoogroups.com
Milis Keluarga Sejahtera mailto:keluarga-sejahtera@yahoogroups.com
Milis Anak Muda Islam mailto:majelismuda@yahoogroups.com

Milis ini tidak menerima attachment.

.

__,_._,___