This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

Advertising

Monday, 1 September 2014

[wanita-muslimah] Shambazy: Mereka-reka Kabinet Baru

 

Mereka-reka Kabinet Baru

Oleh: Budiarto Shambazy

 

PADA 4 April 1957 di Istana Negara, Presiden Soekarno mengadakan pertemuan tertutup dengan 69 tokoh partai dan 45 perwira tinggi TNI untuk membentuk kabinet. Bung Karno menunjuk dirinya sendiri sebagai formatur. Ia membagikan formulir kepada hadirin berisikan tanda setuju atau tidak dengan cara unik itu. Di formulir juga ada pertanyaan apakah mereka bersedia ditunjuk sebagai menteri.

 

Ternyata, 58 dari 69 tokoh bersedia menjadi menteri, 9 menolak, dan 2 tidak menjawab. Esoknya, Kabinet Karya diumumkan dan dipimpin tokoh nonpartai, Djuanda Kartawidjaja, sebagai PM dengan 2 wakil PM dan 21 menteri. Kabinet Djuanda inilah embrio "kabinet kerja". PM Djuanda berkali-kali menjelaskan penempatan menteri dinilai dari keahlian meskipun ada 12 politisi yang dianggap profesional.

 

Djuanda menyerahkan mandat sehari setelah BK menerbitkan Dekrit 5 Juli 1959. Dan, beberapa hari kemudian, BK membentuk Kabinet Kerja I dengan dia sendiri sebagai PM dan Djuanda sebagai Menteri Pertama (semacam wakil PM). Tak ada satu pun politisi yang diberikan jatah menteri. Dan, ada 12 menteri di Kabinet Karya yang dipertahankan di Kabinet Kerja I ini.

 

Jika salah satu program Kabinet Karya "mempergiat pembangunan", Kabinet Kerja I secara spesifik bertekad "memperlengkap sandang-pangan rakyat dalam waktu sesingkat-singkatnya". Usia Kabinet Kerja I ini tak sampai setahun, dirombak jadi Kabinet Kerja II (1960-1962).

 

Usia Kabinet Kerja III juga sekitar setahun, salah satu tujuannya "program sandang-pangan harus diperhebat". Sayangnya, Djuanda, yang de facto bertindak sebagai PM, wafat beberapa hari setelah reshuffle pada 7 November 1963.

 

Kabinet Kerja IV juga berumur sekitar setahun sampai dibubarkan pada 27 Agustus 1964 dan digantikan Kabinet Dwikora. Dua butir program kerja Kabinet Kerja IV masih berkisar pada pemenuhan kebutuhan sandang-pangan.

 

Ada pendapat yang mengatakan, serial Kabinet Kerja inilah yang memulai orientasi pada pembangunan ekonomi. Kebetulan Djuanda bukan politisi dan diberikan kebebasan oleh BK.

 

Pada tahun-tahun itulah, pembangunan infrastruktur Ibu Kota dimulai. Sebelumnya kita diganduli berbagai macam krisis, termasuk pemberontakan PRRI/Permesta. Namun, BK rupanya juga tak bisa lepas dari proyek-proyek politiknya. Ia masih membelenggu negeri dengan Konfrontasi Malaysia yang juga membuang-buang dana tak kecil ketika membentuk Kabinet Dwikora.

 

Kabinet Dwikora (1964-1966) terdiri dari 78 menteri. Lebih hebat lagi, Kabinet Dwikora Yang Disempurnakan, yang terdiri dari 112 menteri yang berumur sebulan dan tiga hari saja.

 

Sebagai politisi, BK memang unik. Dia berani membagikan formulir untuk diisi mereka yang berminat menjadi menteri atau nekat mengangkat lebih dari 100 orang menjadi menteri.

 

Suatu kali dia bahkan mengganti tiga menteri sambil ngobrol di lorong Istana Bogor dengan Menteri Panglima TNI AD Letjen Ahmad Yani. Waktu mengambil keputusan itu, dia pamit keluar 5 menit dari ruangan saat sedang menemui Jaksa Agung Amerika Serikat Robert Kennedy.

 

Bagi BK, prerogatif merupakan hak atau privilese yang secara eksklusif dimiliki presiden. Tiap presiden memiliki keleluasaan, kekuasaan, keuntungan posisional, dan kewenangan membentuk serta merombak kabinet. Saran, kritik, atau tekanan boleh saja ditampung oleh pemegang hak prerogatif. Namun, pada akhirnya keputusan tetap di tangan presiden.

 

Secara konstitusional, seorang wapres pun tidak bisa mempersoalkan hak prerogatif presiden, apalagi partai, tokoh, opini publik, pendapat pakar, atau siapa pun. Namun, mungkin zaman sudah berubah. BK memakai hak prerogatifnya secara penuh setelah "diganggu" partai-partai pasca Pemilu 1955.

 

Partai-partai, menurut dia, mesti "dikubur hidup-hidup" karena tidak memikirkan kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itulah, BK ngotot membentuk "kabinet karya/kerja" yang terbilang berhasil berkat kinerja Djuanda.

 

Presiden Soeharto pun sebenarnya ikut melanjutkan apa yang telah dirintis BK. Setidaknya Pak Harto tetap bercita-cita membawa Indonesia "lepas landas" seperti yang dicanangkan juga oleh BK melalui rangkaian pembangunan per lima tahunan (Bung Karno delapan tahunan).

 

Pak Harto lebih cermat selama memimpin sembilan kabinet dalam periode 1966-1998 berkat kepemimpinan kuat dan prinsip winner takes all setiap kali Golkar memenangi pemilu. Kadang politisi PPP dan PDI diakomodasi mengisi departemen yang kurang strategis.

 

Namun, kita semua tahu, serial Kabinet Pembangunan-lah yang mengintrodusir profesionalitas menteri-menteri kelompok ekonomi. Sistem politik Orde Baru yang otoriter tentu menjamin kinerja tiap kabinet mencapai target kerja.

 

Sejak merdeka sampai tahun ini, negeri ini sudah dikelola oleh 48 kabinet. Kita mengikuti saksama proses pembentukan kabinet baru duet Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla. Janji kampanye pemerintahan baru akan membentuk kabinet kerja berstruktur ramping dan profesional. Rasanya masih realistis berharap mereka memegang janji tersebut.

 

Joko Widodo-Jusuf Kalla dipilih langsung oleh 72 juta rakyat. Lebih penting mempertimbangkan struktur kabinet yang berorientasi pada "apa" yang mesti dilakukan untuk mencapai Nawa Cita, bukan "siapa" yang jadi menteri-menterinya. []

 

KOMPAS, 30 Agustus 2014

Budiarto Shambazy ; Wartawan Senior Kompas

__._,_.___

Posted by: Kinantaka <kinantaka@gmail.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)
=======================
Milis Wanita Muslimah
Membangun citra wanita muslimah dalam diri, keluarga, maupun masyarakat.
Twitter: http://twitter.com/wanita_muslimah
Situs Web: http://www.wanita-muslimah.com
ARSIP DISKUSI : http://groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/messages
Kirim Posting mailto:wanita-muslimah@yahoogroups.com
Berhenti mailto:wanita-muslimah-unsubscribe@yahoogroups.com
Milis Keluarga Sejahtera mailto:keluarga-sejahtera@yahoogroups.com
Milis Anak Muda Islam mailto:majelismuda@yahoogroups.com

Milis ini tidak menerima attachment.

.

__,_._,___

Sunday, 31 August 2014

[wanita-muslimah] Kang Komar: Yang Tersisa dari Pilpres

 

Yang Tersisa dari Pilpres

Oleh: Komaruddin Hidayat

 

Apa yang tersisa dari hajatan nasional pemilihan presiden (pilpres) 9 Juli lalu? Jawaban pertanyaan ini akan sangat bervariasi, kepada siapa ditujukan.

 

Bagi pasangan Jokowi-JK yang dinyatakan sebagai pemenang, justru tugas mulia dan berat baru dimulai. Duet presiden dan wakil presiden ini dituntut membuktikan janji-janjinya semasa kampanye bersama kabinet yang dibentuknya. Ibarat lari maraton jarak jauh, keduanya tengah bersiap menunggu peluit pelantikan untuk mengukir prestasi lima tahun ke depan dengan berbagai tantangan yang telah menghadangnya. Adapun bagi pasangan yang kalah, lain lagi agendanya. Namun, sesungguhnya jika kontestasi pilpres yang menelan biaya APBN sekitar Rp10 triliun dilihat sebagai ritual demokrasi, kedua pasangan secara moral-politik sama-sama menjadi pemenang.

 

Semuanya pejuang untuk memajukan bangsa dan menyejahterakan rakyat. Pilpres bukan akhir dan satu-satunya panggung pengabdian pada bangsa. Untuk menjadi seorang negarawan, Prabowo dan Hatta tidak mesti menjadi pemenang pilpres. Pembangunan bangsa ini tidak dimonopoli oleh presiden dan wakilnya. Tetapi sangat banyak panggung dan cara bagi mereka yang ingin memajukan rakyat, sejak dari pelaku bisnis, petani, sampai guru-guru di pelosok pegunungan.

 

Dalam panggung politik, mereka yang mengambil sikap oposisi secara kritis, konstruktif dan berintegritas tak kalah jasanya dari jajaran eksekutif. Jadi, yang sangat didambakan rakyat bukan siapa pemenang pilpres, melainkan bagaimana membuat bangsa ini bangkit setelah pilpres usai, siapa pun presidennya. Dari sisi ini, justru Joko Widodo-Jusuf Kalla jauh lebih berat bebannya ketimbang Prabowo-Hatta karena pilpres bukan pertandingan piala dunia yang puncaknya adalah upacara pemberian hadiah bagi pemenangnya, setelah itu bubar.

 

Tetapi, sekali lagi, bagi Jokowi-JK setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengetuk palu menyelesaikan sengketa hasil suara justru pembuktian sebagai juara bagi keduanya baru akan dimulai. Dalam konteks ini, Prabowo- Hatta pun akan ditunggu dan dinilai rakyat, bagaimana mereka menyikapi kekalahannya. Apakah bersikap legawa atau tidak, biarkan rakyat yang menilai. Begitu pun pasangan Jokowi-JK, bagaimana mereka menyikapi kemenangan ini, rakyat yang akan memantau dan menilainya. Jika saat-saat menjelang pilpres aspirasi rakyat terbelah menjadi dua, kini semuanya menyatu diikat oleh keinginan kuat bagi terjadinya perbaikan dan perubahan nasib bangsa.

 

Namun, mesti kita ingat juga, siapa pun yang menjadi presiden 2014-2019, kondisi ekonomi memaksa seorang presiden mesti berani membuat kebijakan yang tidak populer di mata rakyat, terutama pengalihan subsidi BBM ke sektor lain, sehingga sangat mungkin untuk sementara akan terjadi kemarahan rakyat kecil. Akibatnya sebagian rakyat yang tadinya memilih pasangan Jokowi- JK akan berbalik kecewa dan protes. Dalam situasi seperti ini, kita pun akan melihat bagaimana sikap partai yang memosisikan diri sebagai oposisi, apakah akan mendukung kebijakan pemerintah ataukah tidak.

 

Andaikan tidak, rakyat akan mencermati alasan apa yang dikemukakan, apakah cukup rasional ataukah asal berbeda dengan sikap pemerintah. Sikap asal berbeda tanpa disertai argumen yang logis dan mudah dicerna rakyat justru akan menjatuhkan dirinya sendiri. Perkembangan baru yang pantas dicatat adalah baru kali ini seorang presiden naik dan turun sesuai dengan kaidah demokrasi yang sehat. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memerintah selama dua periode, naik berdasarkan hasil pilpres dan turun juga secara damai setelah menyelenggarakan pilpres.

 

Lebih dari itu, selama masa transisi terjadi komunikasi yang konstruktif antara presiden terpilih Jokowi dan Presiden SBY yang sebentar lagi akan menyerahkan estafet jabatan kepresidenan. Ini penting diapresiasi mengingat sejak Bung Karno beralih ke Pak Harto, dan juga serah-terima presiden berikutnya kepada penerusnya, hubungan dan komunikasi mereka kurang bagus.

 

Rakyat Indonesia pasti senang melihat hubungan para elite politik di negeri berlangsung akrab dan terjalin komunikasi yang konstruktif di antara mereka demi kepentingan rakyat dan bangsa. Yang masih ditunggu rakyat adalah melihat Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta duduk-duduk santai membicarakan nasib rakyat dan bangsa.

 

Mereka ingin sekali melihat para elite menjadi panutan bagaimana menciptakan kerukunan, apa pun agama, etnis, dan rumah parpolnya. Jadi, kalau ditanya, apa yang tersisa dari pilpres? Tak lain adalah support, doa, dan harapan kepada pemerintah semoga bisa membawa bangsa ini semakin maju, rakyat semakin cerdas dan sejahtera serta disegani dalam pergaulan dunia. Kepada teman-teman anggota legislatif, semoga mampu melaksanakan tugas sebaik-baiknya.

 

Jangan kecewakan kepercayaan rakyat. Kritik dan dampingi pemerintah agar kinerjanya bagus. Buatlah undang-undang (UU) yang benar, agar nantinya tidak digugat dan dibawa ke MK untuk digelar judicial review. Jangan sampai pembuatan UU yang telah menelan biaya teramat mahal, namun ibarat baju, setelah jadi ternyata tidak cocok dipakai. []

 

KORAN SINDO, 29 Agustus 2014

Komaruddin Hidayat ; Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah

__._,_.___

Posted by: Kinantaka <kinantaka@gmail.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)
=======================
Milis Wanita Muslimah
Membangun citra wanita muslimah dalam diri, keluarga, maupun masyarakat.
Twitter: http://twitter.com/wanita_muslimah
Situs Web: http://www.wanita-muslimah.com
ARSIP DISKUSI : http://groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/messages
Kirim Posting mailto:wanita-muslimah@yahoogroups.com
Berhenti mailto:wanita-muslimah-unsubscribe@yahoogroups.com
Milis Keluarga Sejahtera mailto:keluarga-sejahtera@yahoogroups.com
Milis Anak Muda Islam mailto:majelismuda@yahoogroups.com

Milis ini tidak menerima attachment.

.

__,_._,___