Advertising

Saturday 10 July 2010

Re: [wanita-muslimah] Re.: Kwik Kian Gie - Sri Mulyani Indrawati (SMI), Berkeley Mafia, Organisasi Tanpa Bentuk (OTB), IMF Dan World Bank (WB)

 


Bank Dunia Danai Pembangunan Listrik di Indonesia
Jumat, 9 Juli 2010 17:48 WIB | Ekonomi & Bisnis | Bisnis | Dibaca 452 kali

(ANTARA News/Bhakti Pundhowo)
Jakarta (ANTARA News) - Bank Dunia sepakat akan memberikan paket pendanaan baru sebesar 225 juta dolar AS untuk membantu Indonesia memenuhi tuntutan listrik yang kian berkembang serta menjamin ketersediaan listrik di Jawa dan Sumatra.

Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia, Chris Hoban, dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat mengatakan, melalui kerja sama langsung dengan PLN proyek ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada 56 juta orang lebih di Jawa dan Sumatra.

Dalam jangka menengah dan panjang, proyek ini juga diharapkan dapat memberi kontribusi pada pertumbuhan ekonomi di kedua pulau itu.

"Sumber listrik yang dapat diandalkan dan berkelanjutan merupakan hal yang sangat penting bagi Indonesia untuk memenuhi potensinya sebagai negara berpenghasilan menengah yang berpengaruh," tuturnya.

Ia mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini jauh lebih pesat daripada kemampuan penyediaan listrik.

Untuk memenuhi permintaan listrik ke depan, perlu peningkatan tingkat elektrifikasi sekitar tujuh persen per tahun, ucap Chris Huban.

Proyek ini akan membantu memperkuat persediaan listrik di Jawa dan Sumatra dan dalam jangka panjang diharapkan dapat menciptakan dampak positif untuk iklim perekonomian.

Menurut dia, melalui perluasan dan peningkatan kapasitas diharapkan jumlah pelanggan PLN akan meningkat dan membantu pemerintah Indonesia mencapai target penyediaan listrik bagi 90 persen penduduk sampai 2020.

Untuk mencapai target itu, PLN harus meraih sekitar dua juta pelanggan baru tiap tahunnya, ucap Spesialis Energi Senior Bank Dunia, Leiing Wang.
(Tz.H-CS/S004/P003)

----- Original Message -----
From: istiaji sutopo
To: wanita-muslimah@yahoogroups.com
Cc: ujung blangutama
Sent: Saturday, July 10, 2010 11:55 AM
Subject: Re: [wanita-muslimah] Re.: Kwik Kian Gie - Sri Mulyani Indrawati (SMI), Berkeley Mafia, Organisasi Tanpa Bentuk (OTB), IMF Dan World Bank (WB)

Itulah sepak terjang ZIONISME dalam diri World Bank dan OMF sebagai satu kaki tangannya ...

Menghalalkan segala cara
Kesombonan persis seperti Syaithan dan jahat sekali

Manusia yang non Yahudi pokoknya akan dianggap seperti hewan saja .. apalagi Indonesia negaramayoritas Islam yang sangat ditakuti akan slamnya ..

Dan dipasanglah Sri Mulyani sebagai jaringan yang memporak porandakan keuangan Indonesia meski banyak para intelektual kita tak ada yang tahu ...

Sri Mulyani diperiksa KPK ? Gampang masuk aja World Bank sebagai bentuk arogansi Zionis itu sendiri ..tak peduli lagi diperiksa Polisi atau KPK ... bahkan SBY tiba2 koq ... ???? Walllahu a'laam ..

--- On Fri, 9/7/10, Mira Wijaya Kusuma <la_luta@yahoo.com> wrote:

From: Mira Wijaya Kusuma <la_luta@yahoo.com>
Subject: [wanita-muslimah] Re.: Kwik Kian Gie - Sri Mulyani Indrawati (SMI), Berkeley Mafia, Organisasi Tanpa Bentuk (OTB), IMF Dan World Bank (WB)
To: "sastra pembebasan" <sastra-pembebasan@yahoogroups.com>, "Wahana News" <wahana-news@yahoogroups.com>, "mediacare" <mediacare@yahoogroups.com>
Date: Friday, 9 July, 2010, 7:04 PM

From: "B.DORPI P.02" <bdorpip@indosat.net.id>

Date: Fri, 9 Jul 2010 09:13:53 +0700To: !B.DORPI

P.<bdorpi@indopetroleum.com>Subject: Re.: Kwik

Kian Gie - Sri Mulyani Indrawati (SMI), Berkeley Mafia, Organisasi

Tanpa Bentuk (OTB), IMF Dan World Bank (WB)

http://www.koraninternet.com/webv2/lihatartikel/lihat.php?pilih=lihat&id=19531

Senin, 21 Juni

10

Sri Mulyani Indrawati

(SMI),

Berkeley Mafia,

Organisasi Tanpa Bentuk (OTB), IMF Dan World Bank (WB)

Kwik Kian

Gie

Mundurnya Sri

Mulyani

Indrawati (SMI) sebagai Menteri

Keuangan RI

menimbulkan kehebohan dan banyak pertanyaan tentang penyebab yang

sebenarnya.

Ada yang

mengatakan bahwa perpindahannya pada pekerjaan yang baru di World Bank

(WB)

adalah hal yang membanggakan. Tetapi ada yang berpendapat, bahkan

berkeyakinan

tidak wajar, terutama kalau dikaitkan dengan skandal Bank Century

(Century).

Saya termasuk yang berpendapat, bahkan yakin sangat tidak wajar.

Alasan-alasan saya sebagai berikut.

Beberapa ungkapan dan

pernyataan

dalam berbagai pidato perpisahannya mengandung teka-teki dan mengundang

banyak

pertanyaan, yaitu : "Jangan ada pemimpin yang mengorbankan anak

buahnya."

"Saya

tidak bisa didikte". "Saya menang". "Saya tidak minggat, saya akan

kembali". Dalam pidato serah terimanya kepada Menkeu yang baru SMI

menangis

tidak wajar, berkali-kali dan sangat-sangat sedih. Lucu, menyatakan

menang kok

menangis sampai seperti itu. Juga sangat tidak wajar adanya sikap yang

demikian

fanatiknya dari staf Departemen Keuangan dengan ungkapan belasungkawa,

seolah-olah SMI sudah meninggal.

SMI sedang diperiksa oleh KPK

sebagai

tindak lanjut dari penyelidikan tentang skandal Century. Dalam proses

yang

sedang berjalan, Bank Dunia menawarkan jabatan dengan dimulainya efektif

pada

tanggal 1 Juni 2010. Bank Dunia yang selalu mengajarkan good governance

dan

supremasi hukum ternyata sama sekali tidak mempedulikan adanya proses

hukum yang

sedang berlangsung terhadap diri SMI.

Menurut Jakarta Post, yang

memberitakan melalui siaran pers tentang pengangkatan SMI sebagai

managing

director di WB adalah WB sendiri. Setelah itu, melalui wawancara barulah

SMI

mengakui bahwa berita itu benar. Itu terjadi pada tanggal 4 Mei 2010.

Juru bicara Presiden memberi pernyataan bahwa Presiden SBY akan

memberi

konferensi pers setelah memperoleh ketegasan dari Presiden WB Robert

Zoelick.

Namun sehari kemudian diberitakan bahwa SBY telah menerima surat dari

Presiden

WB pada tanggal 25 April 2010. Mengapa SBY merasa perlu berpura-pura

seperti

ini?

Dalam konferensi persnya, SBY memuji SMI sebagai salah

seorang

menteri terbaiknya yang disertai dengan rincian prestasi dan

capaian-capaiannya.

Tetapi justru dengan bangga melepaskan SMI supaya tidak melanjutkan

baktinya

kepada bangsa Indonesia.

SMI diberi waktu 72 jam untuk

memberikan

jawabannya menerima atau menolak tawaran WB. Tetapi SMI tidak

membutuhkan waktu

itu, karena dalam 24 jam langsung saja memberikan jawaban bahwa dirinya

menerima

tawaran itu.

Dan antara penerimaan tawaran dan efektifnya dia

berfungsi

di WB hanya 25 hari. Seorang sopir saja membutuhkan waktu transisi yang

lebih

lama untuk majikannya perorangan. Tetapi SMI dan SBY merasa tidak

apa-apa kalau

jangka waktu tersebut hanyalah 25 hari.

Mustahil bahwa WB yang

mempunyai

kantor perwakilan di Indonesia tidak mengetahui dan tidak mengikuti

bekerjanya

Pansus Century di DPR. Mustahil juga bahwa kantor perwakilan WB di

Jakarta dan

kantor pusatnya tidak mengetahui isi dari Laporan BPK. Dengan sendirinya

juga

mustahil bahwa WB tidak mengetahui bahwa sampai dibuktikan sebaliknya,

SMI

memang belum bersalah, tetapi jelas bermasalah yang masih dalam proses

penyelesaian dan kejelasan oleh KPK.

Tetapi WB yang di seluruh

dunia

mengumandangkan dan mengajarkan Good Governance dan jagoan dalam

menegakkan

supremasi hukum melakukan penginjak-injakan proses hukum yang sedang

berjalan di

KPK.

Ketika itu, tindakan WB jelas melecehkan dan bahkan

menganggap

keseluruhan proses yang telah berjalan di Pansus Century DPR RI sebagai

tidak

ada atau hanya dagelan saja. Maka sangatlah menyedihkan bahwa sikap yang

demikian oleh WB didukung oleh

Presiden RI, sedangkan SMI bersikap

tidak

akan ada siapapun di Indonesia yang bisa menyentuhnya selama WB ada di

belakangnya.

Ketika berita itu meledak, banyak orang termasuk

saya

sendiri yang bertanya-tanya, apakah pengangkatannya ini tidak akan

menimbulkan

gejolak. Ternyata sama sekali tidak. Dalam waktu 10 hari sudah tidak ada

lagi

yang berbicara dengan nada kritis. Sebaliknya, banyak sekali yang

berbicara

dengan nada memuji.

Yang lebih mengejutkan lagi ialah praktis

tidak ada

elit politik Indonesia yang marah kepada WB. Sebaliknya, dalam

konferensi

persnya Presiden RI SBY merasa berterima kasih kepada WB yang telah

memberikan

penghargaan kepada Indonesia, karena telah sudi memungut SMI menduduki

jabatan

yang terhormat di WB sebagai Managing Director.

Ada suara dari

DPR,

terutama dari Faisal Akbar (Hanura) yang menyerukan agar SMI dicekal

sebelum

pemeriksaannya oleh KPK tuntas dengan kesimpulan bahwa SMI memang bersih

dalam

kebijakannya bailout Century. Namun pernyataan yang sangat logis ini

tidak

bergaung. Respons dari KPK justru mengatakan bahwa pemeriksaan dapat

dilanjutkan

di Washington, DC. Langsung saja muncul reaksi yang mengatakan bahwa

pemeriksaan

semacam ini akan sangat mahal, karena jaraknya yang jauh, dan juga akan

terkendala oleh tersedianya dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Saya

sendiri tidak

dapat membayangkan bahwa WB akan mengizinkan adanya seorang managing

director--nya diperiksa oleh KPK di markas WB di Washington, DC.

Tadinya

saya berpikir bahwa kalau dilakukan, pemeriksaan seorang managing

director oleh

KPK di Washington, DC pasti akan menarik perhatian pers internasional.

Ternyata

salah. Kenyataan adanya pengangkatan seorang MD WB yang bermasalah sama

sekali

tidak menarik perhatian pers internasional, terutama pers AS. Masih

segar dalam

ingatan kita betapa hebohnya reaksi pers internasional ketika Paul

Wlfowitz

terlibat skandal, sehingga memaksanya mengundurkan diri. Apa artinya?

Begitu

hebatkah SMI, atau begitu remehnya bangsa Indonesia di mata pers

internasional,

sehingga peristiwa Century yang sedang berlangsung dianggap tidak ada?

Episode paling akhir dari hijrahnya SMI ke WB adalah penampilan

SMI

dalam pertemuan-pertemuan perpisahan. Pidatonya yang mendapat tepuk

tangan

sambil berdiri (standing ovation) dari orang-orang seperti Gunawan

Mohammad,

Marsilam Simanjuntak, Wimar Witoelar mengundang renungan apa gerangan

yang ada

di belakang ucapannya yang hanya sepotong tanpa penjelasan lanjutannya

itu?

Yaitu : "Saya menang", "Jangan lagi ada pemimpin yang tidak melindungi

atau

mengorbankan anak buahnya." "I will come back" yang sangat mirip

dengan ucapan Mac Arthur : " I shall return". Akankah SMI membentuk

semacam

pemerintahan in exile yang akan kembali menjadi

Presiden RI ?

Sudah ada yang menyuarakan bahwa SMI-lah yang paling cocok untuk menjadi

Presiden

RI di tahun 2014.

Di satu pihak

demikian gagah beraninya sikap yang ditunjukkan oleh SMI dalam beberapa

pidatonya, tetapi beliau menangis berkali-kali dengan wajah yang

sangat-sangat

sedih ketika berpidato dalam acara serah terima jabatan kepada Menteri

Keuangan

yang baru. Ada

apa ? Sedihkah ? Menurut SMI sendiri tidak, dia menangis karena merasa

"plong",

merasa lega. Bukankah orang menangis karena sedih atau karena terharu ?

Kalau

lega, apalagi "plong" biasanya bersorak sorai.

Apa pula yang

menyebabkan

Presiden SBY menghapus pengangkatan Anggito Abimanyu sebagai Wakil

Menteri

Keuangan tanpa yang bersangkutan diberitahu sebelumnya. Anggito

mengetahuinya

dari media massa

seperti kita semua. Maka demi harga diri profesional, dia mengundurkan

diri,

membuang semua karir cemerlang yang dijalaninya. Demikian kejam,

manipulatif,

raja tega, main diktator, ataukah ada kekuatan besar, ada big stream

that

President SBY can not resist ?

METAFORSA

BERKELEY MAFIA MENJADI ORGANISASI TANPA BENTUK

(OTB)

Fenomena adanya sekelompok ekonom yang

dikenal

dengan sebutan Berkeley Mafia sudah kita ketahui. Aliran pikiran yang

dihayati

oleh kelompok ini juga sudah kita kenali. Komitmennya membela rakyat

Indonesia ataukah membela

kepentingan-kepentingan yang diwakili oleh 3 lembaga keuangan

internasional

(Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia dan IMF) juga sudah diketahui oleh

masyarakat

luas.

Pembentukan kelompok yang terkenal dengan nama Berkeley

Mafia

sudah dimulai sejak lama. Namanya menjadi terkenal dalam Konferensi

Jenewa di

bulan November 1967 yang akan diuraikan lebih lanjut pada bagian akhir

tulisan

ini. Awalnya kelompok ini adalah para ekonom dari FE UI yang

disekolahkan di

Universitas Berkeley untuk meraih gelar Ph.D. Tetapi lambat laun menjadi

sebuah

Organisasi Tanpa Bentuk (OTB) yang sangat kompak dan kokoh ideologinya.

Ideologinya mentabukan campur tangan pemerintah dalam kehidupan ekonomi.

Afiliasinya dengan kekuatan asing yang diwakili oleh Bank Dunia, Bank

Pembangunan Asia dan IMF, sehingga sangat sering memenangkan kehendak

mereka

yang merugikan bangsanya sendiri. Lambat laun para anggotanya meluas

dari siapa

saja yang sepaham. Banyak ekonom yang tidak pernah belajar di

Universitas

Berkeley , bahkan

tidak pernah belajar di UI menjadi anggota. Mereka membentuk

keturunan-keturunannya.

Anggotanya ditambah dengan para sarjana

ilmu

politik dari Ohio State University dengan Prof. Bill Liddle sebagai

tokohnya,

karena dia merasa dirinya "Indonesianist" dan diterima oleh

murid-muridnya

sebagai akhli tentang Indonesia. Paham dan ideologi yang dihayatinya

sama.

Kemudian diperkuat dengan orang-orang yang merasa dirinya paling

pandai

di

Indonesia , sedangkan rakyatnya masih

bodoh. Sikapnya seperti para pemimpin dan kader Partai Sosialis

Indonesia (PSI)

dahulu, yang dipimpin oleh Sutan Sjahrir. Kecenderungannya memandang

rendah dan

sinis terhadap bangsanya sendiri, dengan sikap yang selalu tidak mau

menjawab

kritikan terhadap dirinya, melainkan disikapi dengan senyum yang khas,

bagaikan

dewa yang sedang tersenyum sinis. Sikap ini terkenal dengan sikap

"senyum

dewata". Dengan senyum dewata banyak masalah sulit yang sedang

menggantung

memang menjadi lenyap.

Dengan demikian sebutan Berkeley Mafia

sebaiknya diganti dengan

Organisasi Tanpa Bentuk (OTB).

Ilustratif tentang adanya OTB ini

adalah

pidato Dorodjatun Kuntjorojakti yang pertama kali dalam forum CGI

sebagai Menko

Perekonomian dalam kabinet Megawati. Kepada sidang CGI diberikan

gambaran

tentang perekonomian Indonesia. Setelah itu dikatakan olehnya bahwa dia

mengetahui kondisi perekonomian Indonesia dengan cepat karena dia selalu

asistennya Prof. Ali Wardhana dan dekat dengan Prof. Widjojo Nitisastro.

Selanjutnya dikatakan bahwa "dirinya bukan anggota partai politik.

Tetapi kalau

toh harus menyebut organisasinya, sebut saja Partai UI Depok". Setengah

bercanda, setengah bangga, secara tersirat Dorodjatun mengakui bahwa OTB

memang

ada, pandai, profesional dan berkuasa.

KAITAN Sri Mulyani Idrawati (SMI), PERAN

KELOMPOK

"BERKELEY MAFIA" DAN PENGANGKATANNYA SEBAGAI MANAGING DIRECTOR DI BANK

DUNIA.

Jauh sebelum SMI menjadi "orang",

Berkeley Mafia

sudah lahir dan sangat instrumental buat kekuatan asing. SMI adalah

salah satu

kader yang berkembang menjadi "Don".

Marilah kita telusuri

sejarahnya.

Pencuatan Berkeley Mafia yang pertama kali dan fenomenal terjadi di

Jenewa di

bulan November 1967, ketika mereka mendukung atau lebih tepat

"mengendalikan"

pimpinan delegasi RI, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Adam Malik.

Tentang

hal ini akan saya kemukakan pada bagian akhir tulisan ini dengan

mengutip John

Pilger, Jeffrey Winters dan Bradley Simpson yang akan diuraikan pada

bagian

akhir tulisan ini. Kita fokus terlebih dahulu pada jejak dan track

record SMI.

JEJAK SMI DAN TRACK

RECORD-NYA

SEBAGAI KADER OTB YANG SANGAT GIGIH DAN MILITAN

SMI

adalah orang yang sejak awal sudah disiapkan sebagai kader yang militan

dari

OTB. Seperti yang lain-lainnya, karir dimulai dari FE-UI. Karirnya yang

menonjol

tidak sebagai dosen, tetapi sebagai Direktur Lembaga Penelitian Ekonomi

dan

Masyarakat UI (LPEM UI). Tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa FE UI

dan

Departemen Keuangan adalah pusat pengkaderan OTB.

Ketika sudah

terlihat

jelas bahwa PDI-P akan menang dalam pemilu tahun 1999, dan Ketua Umumnya

Megawati diperkirakan pasti akan menjadi Presiden, Kongres-nya di Bali

menarik

perhatian dari seluruh dunia. Saya terkejut melihat beberapa ekonom

terkenal

dari OTB hadir dalam pembukaan Kongres PDI-P di Bali tahun 1998 yang

diselenggarakan di stadion. Mereka mendapat tempat khusus di stadion

berlangsungnya pidato pembukaan oleh Megawati, yaitu duduk di kursi di

bawah

panggung. Tidak berdiri di depan panggung bersama-sama dengan massa yang

mendengarkan pidato Ketua Umum PDI-P. Kalau tidak salah, SMI ada di

antaranya.

Buat saya sangat mengherankan karena Berkeley Mafia adalah

arsitek

pembangunan ekonomi di era Soeharto yang dengan sendirinya bersikap

berseberangan dan sangat melecehkan serta memandang rendah PDI-P.

Mengapa mereka

sekarang hadir dalam Kongres PDI-P ? Ternyata mereka dibawa oleh orang

yang

ketika itu sangat dekat dengan Megawati. Mereka diperkenalkan kepada

Megawati

sebagai calon-calon menteri dalam Kabinet Mega nantinya.

Dari

sini

sangatlah jelas bahwa buat OTB, yang penting memegang kekuasaan ekonomi

tanpa

peduli siapa Presidennya dan tanpa peduli apa ideologi Presidennya.

Mereka

mempunyai organisasi sendiri yang saya sebut OTB tadi dengan kekuatan

dan

pengaruh yang sangat besar. Sepanjang 32 tahun rezim Soeharto, mereka

selalu

memegang tampuk kekuasaan ekonomi.

Ketika pak Harto mengundurkan

diri

dan digantikan oleh Habibie, walaupun sudah tidak 100% lagi, kekuasaan

ekonomi

ada di tangan para menteri OTB.

Sejak pak Harto berkuasa sampai

dengan

Megawati, dua Don dari OTB, Widjojo Nitisastro dan Ali Wardhana selalu

secara

resmi penasihat Presiden atas dasar Keputusan Presiden.

Habibie

digantikan oleh Gus Dur sebagai Presiden. Dalam kabinet Gus Dur tidak

ada

satupun menteri dari OTB. Menko EKUIN dipegang oleh Kwik Kian Gie (KKG),

Menteri

Keuangannya Bambang Sudibyo, Menteri Perdagangan dan Industri Jusuf

Kalla. Tiga

orang ini jelas tidak ada sangkut pautnya dengan OTB dan sama sekali

tidak dapat

dipengaruhi oleh OTB.

Dalam waktu singkat Gus Dur ditekan oleh

kekuatan

internasional dan kekuatan para pengusaha besar di dalam negeri untuk

memecat

KKG. Karena sudah lama bersahabat, Gus Dur menceritakannya terus terang

kepada

KKG, sambil mengatakan bahwa beliau telah mencapai kompromi dibentuk

Dewan

Ekonomi Nasional (DEN) dengan Emil Salim sebagai Ketua dan SMI sebagai

sekretarisnya. Di dalamnya ada beberapa anggota yang hanya berfungsi

sebagai

embel-embel. Mereka tidak pernah aktif kecuali SMI dan Emil Salim. DEN

berhak

menghadiri setiap rapat koordinasi oleh Menko EKUIN. Sebelum dan setelah

KKG

menjabat Menko EKUIN DEN tidak pernah ada. Jadi DEN memang khusus

diciptakan

untuk menjaga, mengawasi dan memata-matai KKG supaya jangan neko-neko

terhadap

OTB dan kepentingan World Bank, Bank Pembangunan Asia dan IMF.

Dalam

rapat koordinasi yang pertama KKG mengatakan kepada para menteri yang

ada dalam

koordinasinya bahwa kita sedang berhadapan dengan IMF yang mengawasi

dengan

ketat pelaksanaan Letter of Intent (LoI). Banyak dari butir-butir dalam

LoI yang

merugikan bangsa Indonesia, antara lain, bea masuk untuk impor beras dan

gula

harus nol persen, sedangkan ketika itu produksi dalam negeri melimpah.

Maka KKG

mengatakan supaya para menteri bersikap membela kepentingan bangsa

Indonesia,

kalau perlu menelikung, menghambat atau menyiasati LoI yang merugikan

bangsa

kita. Kalau mereka menghadapi persoalan KKG sebagai Menko EKUIN akan

bertanggung

jawab.

Beberapa hari kemudian Emil Salim mendatangi KKG menegur

dengan

keras bahwa KKG tidak boleh bersikap seperti itu. KKG harus taat

melaksanakan

semua butir yang ada di dalam LoI, karena KKG sendirilah sebagai Menko

EKUIN

yang menandatangani LoI.

Beberapa hari lagi setelah itu, Bambang

Sudibyo

(Menkeu), KKG dan Emil Salim dipanggil oleh Gus Dur. Gus Dur

mempersilakan Emil

Salim mengkuliahi KKG dan Bambang Sudibyo yang isinya tiada lain adalah

butir-butir dari LoI.

Mungkin dirasakan tidak mempan, sidang

kabinet

diselenggarakan secara khusus yang agendanya tunggal, yaitu membahas

LoI. Kepada

setiap menteri diberikan selembar formulir yang isinya butir-butir LoI

yang

harus dilaksanakan oleh masing-masing menteri yang bersangkutan, dan

kemudian

harus ditandatangani. Menteri-menteri menggerutu diperlakukan seperti

anak SD.

Dalam sidang kabinet itu, Mensesneg Bondan Gunawan membacakan

uraiannya

tentang butir-butir LoI yang mutlak harus dilaksanakan oleh setiap

menteri,

lengkap dengan slides. SMI hadir dalam sidang kabinet itu. Seusai

membacakannya,

Bondan sambil berkeringat menggerutu kepada KKG sambil mengatakan

"diamput"

bahwa dirinya tidak mengerti ekonomi kok disuruh memaparkan hal-hal

seperti itu.

Ketika KKG menanyakannya siapa yang membuatnya, dijawab singkat : SMI.

Sebagai Menko EKUIN KKG ex officio menjabat Ketua KKSK yang

memimpin dan

memutuskan tentang rekapitalisasi bank-bank seperti yang tercantum dalam

LoI.

Dalam rapat tentang rekap BNI sebesar Rp. 60 trilyun, LoI mengatakan

bahwa rekap

dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama sebesar Rp. 30 trilyun, seluruh

Direksi

diganti dan

dipantau apakah bekerja dengan baik menurut ukuran IMF.

Kalau

ya, maka Rekap. kedua sebesar Rp. 30 trilyun dilakukan. Darmin Nasution

yang

ketika itu Direktur di Kementerian Keuangan hadir mewakili Depkeu. Dia

mengusulkan supaya Rekap. dilakukan sekaligus saja sebesar Rp. 60

trilyun, agar

pemerintah tidak perlu dua kali minta izin/melaporkan kepada DPR. SMI

yang hadir

protes, mengatakan bahwa dalam LoI tercantum Rekap. dalam dua tahap. KKG

merasa

usulan Darmin Nasution masuk akal. Maka diputuskan olehnya bahwa Rekap.

dilakukan sekaligus. Terlihat SMI sibuk dengan HP-nya.

Seusai

rapat,

begitu KKG tiba di ruang kerjanya dari ruang rapat, telpon berdering

dari John

Dordsworth, Kepala Perwakilan IMF di Jakarta yang marah-marah karena KKG

memutuskan tentang Rekap. BNI yang bertentangan dengan ketentuan LoI.

Begitu

telpon diletakkan telpon berdering lagi dari Bambang Sudibyo yang

menceriterakan

bahwa dirinya baru dimarah-marahi oleh Mark Baird, Kepala Perwaklian

Bank Dunia

di Jakarta tentang hal yang sama. Sangat jelas tugas SMI ternyata

melaporkan

segala sesuatu yang dilakukan oleh Pemerintah dan dianggap menyimpang

dari yang

dikehendaki oleh IMF, walaupun yang dikehendaki oleh IMF merugikan

bangsa

Indonesia.

Peristwa selanjutnya adalah ketika KKSK harus merekap

Bank

Danamon. Bank Danamon diwakili oleh Dirutnya, seorang Amerika bernama

Milan

Schuster dan Direkturnya puteranya Ali Wardhana, Mahendra Wardhana.

Mereka

mengemukakan bahwa Bank Danamon menderita kerugian setiap bulannya dan

CAR-nya

juga di bawah 8%. KKG bertitik tolak dari jumlah kerugian setiap

bulannya. Untuk

menutup kerugian ini, surat utang pemerintah yang bernama Obligasi

Rekapitalisasi Perbankan (OR) yang harus diinjeksikan haruslah Rp. X

yang

harus memberikan pendapatan bunga sebesar kerugian Bank Danamon. Maka

keluarlah

angka Rp. 18 trilyun. Dengan pendapatan bunga sebesar 1% sebulan dari OR

yang

Rp. 18 trilyun, kerugian Bank Danamon akan tertutup, atau Bank Danamon

tidak

akan bleeding lagi. SMI langsung protes mengatakan bahwa menginjeksi OR

sebesar

Rp. 18 trilyun berarti menjadikan CAR-nya sebesar 36%, sedangkan LoI

memerintahkan merekap bank-bank sampai CAR-nya menjadi 8% saja. KKG

tidak

peduli, karena yang hendak dicapai adalah supaya Bank berhenti merugi.

Kalau

rekap dilakukan dengan jumlah yang hanya cukup untuk menjadikan CAR 8%

saja,

pendapatan bunganya akan jauh lebih kecil daripada kerugiannya, sehingga

rekapitalisasi tidak akan menghentikan kerugian-nya (masih tetap

bleeding).

Kebijakan KKG yang menyimpang dari LoI, tetapi jelas-jelas lebih

logis

ini ternyata dilaporkan kepada IMF oleh SMI. Saya mengetahui tentang hal

ini,

karena ketika melakukan kunjungan kehormatan pada Menteri Keuangan Larry

Summers

di kantornya di Washington, DC, saya diterima oleh Larry Summers sendiri

sebagai

Menteri Keuangan, didampingi oleh Timothy Geithner selalu Deputy-nya

plus

beberapa pejabat tinggi lainnya yang memarahi KKG bahwa KKG selalu

menelikung

LoI-nya IMF. Ketika saya tanyakan tentang apa konkretnya sebagai contoh,

dia

menceriterakan persis seperti yang dikatakan oleh SMI dalam rapat KKSK.

Selaku Menko EKUIN KKG harus memimpin delegasi RI ke Paris Club

untuk

berunding tentang penjadwalan kembali pembayaran hutang yang sudah jatuh

tempo,

karena Pemerintah tidak mampu membayarnya. KKG diundang ke Departemen

Keuangan

guna menerima penjelasan-penjelasan tentang jalannya perundingan, dan

juga

diberikan arahan-arahan oleh 3 perusahaan konsultan asing yang terkenal

dengan

nama "Troika". Saya lupa nama dari masing-masing perusahaan konsultan

tersebut.

Dikatakan juga bahwa KKG beserta delegasinya (Dono Iskandar dari BI dan

Jusuf

Anwar dari Depkeu) harus siap bahwa lamanya perundingan 24 jam non stop

tanpa

dapat tidur, yaitu dari jam 10.00 pagi sampai jam 10.00 pagi keesokan

harinya.

KKG mengatakan bahwa dia tidak mau mengikuti skenario yang

seperti itu.

KKG minta kepada para petinggi Depkeu yang hadir agar mempersiapkan

gambaran

menyeluruh tentang posisi hutang luar negeri RI. KKG akan mengatakan

bahwa

jumlah hutang yang demikian besarnya adalah kesalahan negara-negara

pemberi

hutang juga, yang sejak tahun 1967 menggerojok hutang kepada Indonesia

melalui

IGGI/CGI. Setelah mengucapkan pidato singkat ini KKG akan tidur, dan

mempersilakan mereka berunding sesukanya. Apa yang merekaputuskan akan

dipenuhi

oleh KKG kalau dianggap reasoanble dan fair, tetapi kalau dianggap tidak

fair

akan ditolak dan KKG akan segera terbang kembali ke Indonesia sambil

mengatakan

akan berani menghadapi resiko apapun.

Beberapa hari kemudian

Marsilam

Simanjuntak (Mensesneg) menelpon KKG memberitahukan bahwa Presiden Gus

Dur telah

menerbitkan Keputusan Presiden yang membentuk Tim Asistensi pada Menko

EKUIN

yang harus mengawal (baca mengawasi dan mengendalikan) Menko EKUIN

selama

perundingan Paris Club. Ketuanya Widjojo Nitisastro dan Sekretarisnya

SMI.

Memang selama perundingan Widjojo N. dan SMI mengapit KKG dan Bambang

Sudibyo

selama 24 jam, supaya mereka menjaga bahwa KKG benar-benar menanggapi

pasal demi

pasal dari para anggota Paris Club.

Ketika Megawati menjabat

Presiden,

diberitakan di Kompas bahwa SMI akan menjabat sebagai anggota Board of

Directors

IMF di Washington mewakili

Indonesia . KKG menanyakan hal itu

kepada Mega. Beliau terkejut sambil mengatakan : "kok enak saja,

kan harus dengan

persetujuan saya?", sambil mengatakan juga bahwa beliau tidak pernah

mengetahuinya dan tidak pernah menandatangani Keppres untuk itu. Beberapa hari

kemudian diberitakan lagi di Kompas bahwa SMI sudah akan

efektif menjabat per tanggal tertentu. KKG menanyakan hal itu lagi

kepada

Megawati, dan dijawab bahwa Keppresnya memang sudah ditandatangani

dengan alasan

"…daripada, daripada …."

Konon kabarnya, sebelum susunan Kabinet

Indonesia Bersatu (KIB) I terbentuk, SBY didatangi oleh Dubes AS Ralph

Boyce dan

Kepala Perwakilan Bank Dunia di Jakarta Andrew Steer. Mereka mengatakan

bahwa

kendali ekonomi hendaknya diberikan kepada SMI, Boediono dan Mari

Pangestu.

Boediono menolak yang bisa dipahami. Seusai sidang kabinet Megawati

terakhir

Boediono berpamitan dengan rekan-rekan menterinya. Dia mengatakan bahwa

salah

satu dari kita bisa saja diminta lagi oleh SBY untuk duduk dalam

kabinetnya.

Tetapi dia (Boediono) tidak akan mau duduk dalam pemerintahan. Dia sudah

fed up

dan akan kembali ke kampus saja. Saya termasuk yang diberitahu tentang

hal ini.

Maka saya tidak heran mendengar bahwa Boediono menolak tawaran SBY untuk

duduk

dalam KIB-nya. Namun ketika SBY tidak tahan tekanan publik, beliau

mengumumkan

akan melakukan reshuffle kabinet. Saya mendengar bahwa Boediono sedang

"digarap"

habis-habisan untuk mau menjadi Menko Perekonomian, dan terjadilah itu.

Ini saya

gambarkan betapa mutlak pengaruh kekuatan internasional dalam

mengendalikan

kebijakan ekonomi Indonesia. Lebih hebat lagi, Jakarta Post tanggal 25

Mei 2009

memberitakan bahwa ketika Boediono ditanya, faktor apa yang mendorongnya

mau

menerima pencalonan dirinya sebagai Wakil Presiden dijawab olehnya :

"because of

a big stream that I can not resist", yang berarti karena arus (kekuatan)

besar

yang tidak dapat ditahannya. Saya merasa perlu menceriterakan ini karena

hubungannya antara SMI dan Boediono yang sama-sama anggota senior OTB

dan

sama-sama disodorkan kepada SBY agar mereka dan Mari Pangestu memegang

kekuasaan

ekonomi di Indonesia. Kenyataan-kenyataan ini jelas relevan dalam

menjelaskan

mengapa pengangkatan SMI sebagai managing director WB yang sangat tidak

wajar

dan menghina bangsa Indonesia itu berjalan demikian mulusnya.

Di

tengah-tengah menjalankan tugas sebagai Menkeu yang dalam proses

pemeriksaan

oleh KPK sebagai tindak lanjut dari hasil kerja Pansus DPR tentang Bank

Century,

SMI mengumumkan pengunduran dirinya untuk menjabat sebagai managing

director di

WB mulai tanggal 1 Juni 2010, seperti yang kita ketahui bersama.

Saya

mempunyai pengalaman yang menyangkut SMI dan Kejaksaan Tinggi DKI

Jakarta.

Ceriteranya sebagai berikut: hibah dari Uni Eropa kepada Indonesia

menurut

investigasi WB dikorup. Karena pelaksananya Bappenas, maka saya

"diperiksa" oleh Kejaksaan

Tinggi DKI Jakarta. Yang dipermasalahkan bukan KKG mengkorup, tetapi

mengapa KKG

membayar kembali hibah yang dituntut oleh WB sebesar USD 500 juta

sedangkan yang

dikorup hanyalah sekitar USD 30.000. Mengembalikan hibah seluruhnya

sebesar USD

500 juta dianggap merugikan keuangan negara. Tetapi ketika salah paham,

bahwa

justru KKG yang berkelahi tidak mau membayar dan SMI yang sebagai

Menteri

Keuangan yang membayarnya, SMI-nya tidak diapa-apakan. KKG juga tidak

diapa-apakan, tetapi sempat diperiksa. Berkaitan dengan ini ada hal

sejenis yang

terpublikasikan secara luas. Indonesia menerima hutang dari WB sebesar

USD 4,7

juta untuk membangun proyek infra struktur. Menurut WB lagi sebagian

dikorup,

dan karena itu minta supaya seluruh hutang yang USD 4,7 juta

dikembalikan. Tidak

jelas dikembalikan atau tidak. Rasanya dikembalikan dan tidak ada

konsekwensinya, walaupun dianggap merugikan dan mengacaukan perencanaan

keuangan

negara. Saya kemukakan ini karena ada kecenderungan segala sesuatunya

akan kebal

hukum apabila WB ada di belakangnya. Jelas ini merupakan faktor yang

bisa

menjelaskan mengapa pengangkatan SMI oleh WB langsung saja mematikan

urusannya

dengan KPK tentang Century yang sebelumnya demikian gegap gempitanya.

SMI, BERKELY MAFIA,

KEKUATAN

ASING DAN SEJARAH PERKEMBANGANNYA

Kekuatan asing

yang

boleh dikatakan menentukan semua kebijakan ekonomi dan keuangan

Indonesia

diwakili oleh tiga lembaga keuangan internasional, yaitu Bank Dunia,

Bank

Pembangunan Asia dan IMF.

Ketika KKG sebagai Menko EKUIN pertama

kali

harus mengucapkan pidato di depan CGI dalam pembukaan rapat tahunannya,

kepada

KKG disodorkan naskah pidato oleh staf yang jelas anggota OTB. Isinya

sama

sekali tidak disetujui oleh KKG, dan dia minta kepada staf yang

bersangkutan

supaya diubah dengan arahan dari KKG. Dia menolak sambil mengatakan

bahwa sudah

menjadi tradisi sejak dahulu kala bahwa pidato pembukaan IGGI/CGI oleh

Ketua

Delegasi RI haruslah dibuat oleh WB melalui staf Menko EKUIN. Akhirnya

saya

membuatnya sendiri yang isinya sesuai dengan hati nurani dan keyakinan

saya,

yang ternyata isinya mengejutkan pimpinan sidang, Wakil Presiden WB Dr.

Kasum.

Pidato yang saya ucapkan mengandung tiga inti. Yang pertama,

kalau

Indonesia tidak mampu membayar cicilan pokok utang beserta bunga yang

jatuh

tempo, negara-negara IGGI/CGI ikut bersalah, karena barang siapa memberi

utang

harus mengevaluasi apakah yang diberi utang akan mampu membayar cicilan

utang

pokoknya beserta bunganya tepat waktu. Kalau ternyata tidak bisa,

negara-negara

pemberi utang harus ikut bertanggung jawab dalam bentuk hair cut. Bukan

hanya

penundaan pembayaran cicilan utang pokoknya saja, yang sifatnya

menggeser beban

di kemudian hari, sedangkan bunganya membengkak. Kedua, KKG protes

penggunaan

istilah "negara donor", dan minta supaya istilah yang sudah dibakukan

oleh WB

bersama-sama dengan para ekonom OTB itu diganti dengan istilah "negara

kreditur"

atau "negara pemberi utang". Ketiga, KKG juga protes digunakannya

istilah "aid"

atau bantuan, dan minta diganti dengan "loan" atau kredit. Kesemuanya

tidak

dihiraukan. Belakangan saya mendengar dari Dr. Satish Mishra yang khusus

diperbantukan pada Indonesia oleh PBB selama krisis. Dia memberitahukan

kepada

saya bahwa walaupun segala sesuatu yang saya katakan masuk akal, para

ekonom OTB

sendiri bersama-sama dengan WB, Bamk Pembangunan Asia dan IMF

menyikapinya

dengan "let him talk". Biarlah dia bicara, tidak akan ada dampaknya sama

sekali.

SEJARAH PENGUASAAN

EKONOMI

INDONESIA OLEH KEKUATAN ASING DAN KELOMPOK BERKELEY MAFIA

Mari sekarang kita telaah bagaimana beberapa akhli dan pengamat

asing

melihat peran kekuatan asing dan kelompok Berkeley Mafia dalam

perekonomian

Indonesia sejak tahun 1967.

Saya kutip apa yang ditulis oleh

John Pilger dalam bukunya yang berjudul "The New Rulers of the World."

Saya

terjemahkan seakurat mungkin ke dalam bahasa Indonesia sebagai berikut :

"Dalam bulan November 1967, menyusul tertangkapnya 'hadiah

terbesar',

hasil tangkapannya dibagi. The Time-Life Corporation mensponsori

konferensi

istimewa di Jenewa yang dalam waktu tiga hari merancang pengambil alihan

Indonesia .

Para pesertanya meliputi para kapitalis yang paling

berkuasa di dunia, orang-orang seperti David Rockefeller. Semua raksasa

korporasi Barat diwakili : perusahaan-perusahaan minyak dan bank,

General

Motors, Imperial Chemical Industries, British Leyland, British American

Tobacco,

American Express, Siemens, Goodyear, The International Paper

Corporation, US

Steel. Di seberang meja adalah orang-orangnya Soeharto yang oleh

Rockefeller

disebut "ekonoom-ekonoom

Indonesia yang top".

"Di

Jenewa, Tim Sultan terkenal dengan sebutan 'the Berkeley Mafia', karena

beberapa

di antaranya pernah menikmati beasiswa dari pemerintah Amerika Serikat

untuk

belajar di Universitas California di Berkeley. Mereka datang sebagai

peminta-minta yang menyuarakan hal-hal yang diinginkan oleh para majikan

yang

hadir. Menyodorkan butir-butir yang dijual dari negara dan bangsanya,

Sultan

menawarkan : …… buruh murah yang melimpah….cadangan besar dari sumber

daya alam

….. pasar yang besar."

Di halaman 39 ditulis : "Pada hari kedua,

ekonomi

Indonesia telah dibagi, sektor demi

sektor. 'Ini dilakukan dengan cara yang spektakuler' kata Jeffrey

Winters, guru

besar pada Northwestern University, Chicago, yang dengan mahasiwanya

yang sedang

bekerja untuk gelar doktornya, Brad Simpson telah mempelajari

dokumen-dokumen

konferensi. 'Mereka membaginya ke dalam

lima seksi : pertambangan di satu kamar,

jasa-jasa di kamar lain, industri ringan di kamar lain, perbankan dan

keuangan

di kamar lain lagi; yang dilakukan oleh Chase Manhattan duduk dengan

sebuah

delegasi yang mendiktekan kebijakan-kebijakan yang dapat diterima oleh

mereka

dan para investor lainnya. Kita saksikan para pemimpin korporasi besar

ini

berkeliling dari satu meja ke meja yang lain, mengatakan : ini yang kami

inginkan : ini, ini dan ini, dan mereka pada dasarnya merancang infra

struktur

hukum untuk berinvestasi di

Indonesia . Saya tidak pernah

mendengar situasi seperti itu sebelumnya, di mana modal global duduk

dengan para

wakil dari negara yang diasumsikan sebagai negara berdaulat dan

merancang

persyaratan buat masuknya investasi mereka ke dalam negaranya sendiri.

Freeport

mendapatkan bukit (mountain) dengan tembaga di Papua Barat (Henry

Kissinger

duduk dalam board). Sebuah konsorsium Eropa mendapat nikel Papua Barat.

Sang

raksasa Alcoa mendapat bagian terbesar dari bauksit

Indonesia . Sekelompok

perusahaan-perusahaan Amerika, Jepang dan Perancis mendapat hutan-hutan

tropis

di Sumatra, Papua Barat dan Kalimantan . Sebuah

undang-undang tentang penanaman modal asing yang dengan buru-buru

disodorkan

kepada Soeharto membuat perampokan ini bebas pajak untuk

lima tahun lamanya. Nyata

dan secara rahasia, kendali dari ekonomi Indonesia pergi ke Inter

Governmental

Group on Indonesia (IGGI), yang anggota-anggota intinya adalah Amerika

Serikat,

Canada, Eropa, Australia dan, yang terpenting, Dana Moneter

Internasional dan

Bank Dunia."

Demikian gambaran yang diberikan oleh Brad Simpson,

Jeffrey

Winters dan John Pilger tentang suasana, kesepakatan-kesepakatan dan

jalannya

sebuah konferensi yang merupakan titik awal sangat penting buat nasib

ekonomi

bangsa Indonesia selanjutnya.

Kalau baru sebelum krisis global

berlangsung kita mengenal istilah "korporatokrasi", paham dan ideologi

ini sudah

ditancapkan di

Indonesia sejak tahun 1967. Delegasi

Indonesia adalah Pemerintah. Tetapi

counter part-nya captain of industries atau para korporatokrat.

PARA PERUSAK

EKONOMI

NEGARA-NEGARA MANGSA

Benarkah sinyalemen John

Pilger,

Joseph Stiglitz dan masih banyak ekonom AS kenamaan lainnya bahwa

hutanglah yang

dijadikan instrumen untuk mencengkeram Indonesia ?

Dalam rangka

ini,

saya kutip buku yang menggemparkan. Buku ini ditulis oleh John Perkins

dengan

judul : "The Confessions of an Economic Hit man", atau "Pengakuan oleh

seorang

Perusak Ekonomi". Buku ini tercantum dalam New York Times bestseller

list selama

7 minggu.

Saya kutip sambil menterjemahkannya ke dalam bahasa

Indonesia

sebagai berikut.

Halaman 12 : "Saya hanya mengetahui bahwa

penugasan

pertama saya di

Indonesia , dan saya salah seorang

dari sebuah tim yang terdiri dari 11 orang yang dikirim untuk

menciptakan cetak

biru rencana pembangunan pembangkit listrik buat pulau Jawa."

Halaman

13

: "Saya tahu bahwa saya harus menghasilkan model ekonometrik untuk

Indonesia dan Jawa". "Saya mengetahui

bahwa statistik dapat dimanipulasi untuk menghasilkan banyak kesimpulan,

termasuk apa yang dikehendaki oleh analis atas dasar statistik yang

dibuatnya."

Halaman 15 : "Pertama-tama saya harus memberikan pembenaran

(justification) untuk memberikan hutang yang sangat besar jumlahnya yang

akan

disalurkan kembali ke MAIN (perusahaan konsultan di mana John Perkins

bekerja)

dan perusahan-perusahaan Amerika lainnya (seperti Bechtel, Halliburton,

Stone

& Webster, dan Brown & Root) melalui penjualan proyek-proyek

raksasa

dalam bidang rekayasa dan konstruksi. Kedua, saya harus membangkrutkan

negara

yang menerima pinjaman tersebut (tentunya setelah MAIN dan kontraktor

Amerika

lainnya telah dibayar), agar negara target itu untuk selamanya

tercengkeram oleh

kreditornya, sehingga negara penghutang (baca :

Indonesia ) menjadi target yang empuk

kalau kami membutuhkan favours, termasuk basis-basis militer, suara di

PBB, atau

akses pada minyak dan sumber daya alam lainnya."

Halaman 15-16 :

"Aspek

yang harus disembunyikan dari semua proyek tersebut ialah membuat laba

sangat

besar buat para kontraktor, dan membuat bahagia beberapa gelintir

keluarga dari

negara-negara penerima hutang yang sudah kaya dan berpengaruh di

negaranya

masing-masing. Dengan demikian ketergantungan keuangan negara penerima

hutang

menjadi permanen sebagai instrumen untuk memperoleh kesetiaan dari

pemerintah-pemerintah penerima hutang. Maka semakin besar jumlah hutang

semakin

baik. Kenyataan bahwa beban hutang yang sangat besar menyengsarakan

bagian

termiskin dari bangsanya dalam bidang kesehatan, pendidikan dan

jasa-jasa sosial

lainnya selama berpuluh-puluh tahun tidak perlu masuk dalam

pertimbangan."

Halaman 15 : "Faktor yang paling menentukan adalah Pendapatan

Domestik

Bruto (PDB). Proyek yang memberi kontribusi terbesar terhadap

pertumbuhan PDB

harus dimenangkan. Walaupun hanya satu proyek yang harus dimenangkan,

saya harus

menunjukkan bahwa membangun proyek yang bersangkutan akan membawa

manfaat yang

unggul pada pertumbuhan PDB."

Halaman 16 : "Claudia dan saya

mendiskusikan karakteristik dari PDB yang menyesatkan. Misalnya

pertumbuhan PDB

bisa terjadi walaupun hanya menguntungkan satu orang saja, yaitu yang

memiliki

perusahaan jasa publik, dengan membebani hutang yang sangat berat buat

rakyatnya. Yang kaya menjadi semakin kaya dan yang miskin menjadi

semakin

miskin. Statistik akan mencatatnya sebagai kemajuan ekonomi."

Halaman

19

: "Sangat menguntungkan buat para penyusun strategi karena di

tahun-tahun enam

puluhan terjadi revolusi lainnya, yaitu pemberdayaan

perusahaan-perusahaan

internasional dan organisasi-organisasi multinasional seperti Bank Dunia

dan

IMF."

PENUTUP

Fokus tulisan ini adalah peran SMI dalam perpspektif sejarah dan

kaitannya dengan hubungan yang sangat erat dan subordinatif pada

kekuatan-kekuatan asing, mungkin kekuatan corporatocracy yang diwakili

oleh tiga

lembaga keuangan internasional, yaitu Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia

dan IMF.

Sejak Konferensi Jenewa bulan November 1967 yang digambarkan

oleh John

Pilger, dalam tahun itu juga lahir UU no. 1 tahun 1967 tentang Penanaman

Modal

Asing, yang disusul dengan UU No. 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal

Dalam

Negeri, dan serangkaian perundang-undangan dan peraturan beserta

kebijakan-kebijakan yang sangat jelas menjurus pada liberalsasi. Dalam

berbagai

perundang-undangan dan peraturan tersebut, kedudukan asing semakin lama

semakin

bebas, sehingga akhirnya praktis sama dengan kedudukan warga negara

Indonesia.

Kalau kita perhatikan bidang-bidang yang diminati dalam melakukan

investasi

besar di Indonesia, perhatian mereka tertuju pada pertumbuhan PDB

Indonesia yang

produknya untuk mereka, sedangkan bangsa Indonesia hanya memperoleh

pajak dan

royalti yang sangat minimal.

Bidang-bidang ini adalah

pertambangan dan

infra struktur seperti listrik dan jalan tol yang dari tarif tinggi yang

dikenakan pada rakyat Indonesia mendatangkan laba baginya.

Bidang

lain

adalah memberikan kredit yang sebesar-besarnya dengan tiga sasaran :

pertama,

memperoleh pendapatan bunga, kedua, proyek yang dikaitkan dengan hutang

yang

diberikan di mark up, dan dengan hutang kebijakan Indonesia dikendalikan

melalui

anak bangsa sendiri, terutama yang termasuk kelompok OTB untuk ekonomi

dan

kelompok The Ohio Boys untuk bidang politik.

Keseluruhan ini

sendiri

merupakan cerita yang menarik dan bermanfaat sebagai bahan renungan

introspeksi

betapa kita sejak tahun 1967 sudah dijajah kembali dengan cara dan

teknologi

yang lebih dahsyat.

Para penjajah Belanda dahulu menanam

berbagai pohon

yang buahnya bernilai tinggi. Kekejaman mereka terletak pada eksploitasi

manusia

Indonesia bagaikan budak. Kebun-kebunnya sampai sekarang menjadi PTP

yang masih

menguntungkan.

Sejak tahun 1967, pengerukan dan penyedotan

kekayaan alam

Indonesia oleh kekuatan asing, terutama mineral yang sangat mahal

harganya dan

sangat vital itu dilakukan secara besar-besaran dengan modal besar dan

teknologi

tinggi. Para pembantunya adalah bangsa sendiri yang berhasil dijadikan

kroni-kroninya. Apakah pengangkatan SMI menjadi managing director WB

merupakan

bagian dari skenario ini saya tidak tahu.

http://sastrapembebasan.wordpress.com/

http://tamanhaikumiryanti.blogspot.com/

Information about KUDETA 65/ Coup d'etat '65, click: http://www.progind.net/

[Non-text portions of this message have been removed]

[Non-text portions of this message have been removed]

=======
Email scanned by PC Tools - No viruses or spyware found.
(Email Guard: 7.0.0.18, Virus/Spyware Database: 6.15400)
http://www.pctools.com
=======

[Non-text portions of this message have been removed]

__._,_.___
Recent Activity:
=======================
Milis Wanita Muslimah
Membangun citra wanita muslimah dalam diri, keluarga, maupun masyarakat.
Twitter: http://twitter.com/wanita_muslimah
Situs Web: http://www.wanita-muslimah.com
ARSIP DISKUSI : http://groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/messages
Kirim Posting mailto:wanita-muslimah@yahoogroups.com
Berhenti mailto:wanita-muslimah-unsubscribe@yahoogroups.com
Milis Keluarga Sejahtera mailto:keluarga-sejahtera@yahoogroups.com
Milis Anak Muda Islam mailto:majelismuda@yahoogroups.com

Milis ini tidak menerima attachment.
.

__,_._,___

0 comments:

Post a Comment