Butuh lima hari bagi Presiden untuk merespons kasus Ruyati. Itu
berbeda dengan respons cepat atas isu-isu di seputar dirinya.
AKHIR
NYA Presi den Susilo Bambang Yudho yono mem berikan pernyataan soal
kematian Ruyati binti Satibi, tenaga kerja Indonesia (TKI) yang
dipancung di Arab Saudi pada 18 Juni lalu.
Butuh waktu lima hari
bagi Presiden untuk merespons kasus Ruyati. Itu berbeda dengan respons
SBY saat menanggapi isu-isu di seputar dirinya, seperti kasus SMS
gelap, yang hanya butuh waktu kurang dari tiga hari.
Alih-alih
meminta maaf kepada keluarga Ruyati karena pemerintah lalai, dalam
konferensi pers yang digelar di Istana Negara itu Presiden justru
memprotes keras tindakan pemerintah Arab Saudi yang tidak memberi tahu
jadwal eksekusi Ruyati.
Pemerintah baru mengetahui eksekusi
sehari sesudah pemancungan. "Hal itu menabrak norma dan tata krama yang
berlaku di internasional," kata SBY.
Presiden mengungkapkan
telah mengirimkan surat protes kepada Raja Arab Saudi Abdullah bin
Abdul Aziz. Namun, Presiden juga mengucapkan terima kasih atas bantuan
pembebasan beberapa TKI.
Dalam konferensi pers itu, Presiden
membuka penjelasan lalu dilanjutkan Menteri Luar Negeri Marty
Natalegawa, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar, Menteri Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, dan ditutup lagi oleh Presiden.
Ketiga menteri juga menyampaikan sejumlah tangkisan kelambanan
melindungi TKI.
Dalam pidatonya, Presiden memutuskan menerapkan
moratorium (penghentian sementara) penempatan TKI ke Arab Saudi mulai 1
Agustus 2011. Hingga waktu penerapan moratorium, pemerintah mengawasi
dan memperketat pengiriman TKI.
Pemerintah juga membentuk satuan tugas untuk membantu 23 TKI yang
kini menunggu hukuman pancung di Arab Saudi.
Menangkis
Di sisi lain, Menlu Marty Natalegawa menangkis anggapan masyarakat
bahwa Filipina lebih bagus dalam menangani tenaga kerja mereka.
"Hukuman mati bagi enam warga Filipina pada 2001-2008 juga gagal
diintervensi kepala negara mereka."
Menakertrans Muhaimin
Iskandar menangkis tudingan tidak bekerja maksimal dengan menyebut,
"Selama 40 tahun memberangkatkan TKI, baru kali ini Arab Saudi mau
duduk bersama dan menandatangani nota awal MoU pada Mei lalu."
Menkum dan HAM Patrialis Akbar menjelaskan pengampunan negara (Arab
Saudi) hanya bisa diberikan bila ada pengampunan keluarga. "Dalam kasus
Ruyati, itu tak didapatkan."
Berbagai kalangan kecewa dengan
pidato Presiden dan tiga menteri itu. "Tidak ada langkah konkret
negara. Apa yang disampaikan lebih banyak pembenaran," kata Ketua Umum
PP Muhammadiyah Din Syamsuddin.
"Negara tidak hadir secara
berwibawa dalam diplomasi. Tanpa itu, satgas tidak akan efektif,"
anggota MPR Hidayat Nur Wahid menandaskan.
Direktur Eksekutif
Migrant Care Anis Hidayah menilai tidak penting membentuk satgas.
"Copot saja pejabat-pejabat yang tidak bekerja dengan baik."
Ketua Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning menyebut pemerintah cuma cari
pembenaran diri.
(Wta/NY/*/X-7)
http://anax1a.pressmart.net/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2011/06/24/ArticleHtmls/Pemerintah-Defensif-24062011001019.shtml?Mode=1
Berbagi berita untuk semua
http://goo.gl/KKHtihttp://goo.gl/fIWzb
[Non-text portions of this message have been removed]
Milis Wanita Muslimah
Membangun citra wanita muslimah dalam diri, keluarga, maupun masyarakat.
Twitter: http://twitter.com/wanita_muslimah
Situs Web: http://www.wanita-muslimah.com
ARSIP DISKUSI : http://groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/messages
Kirim Posting mailto:wanita-muslimah@yahoogroups.com
Berhenti mailto:wanita-muslimah-unsubscribe@yahoogroups.com
Milis Keluarga Sejahtera mailto:keluarga-sejahtera@yahoogroups.com
Milis Anak Muda Islam mailto:majelismuda@yahoogroups.com
Milis ini tidak menerima attachment.
0 comments:
Post a Comment