"Korupedia" Abadikan Data Koruptor
Diterbitkan : 15 Juni 2012 - 1:27pm | Oleh Aboeprijadi Santoso (Foto: Aboeprijadi Santoso)Anda mencari besan yang tak cemar? Pingin mantu yang bersih namanya? Atau mau pilih politikus yang kredibel? Gunjang-ganjing kasus kasus korupsi yang melanda Indonesia membuat masyarakat makin muak, dan membahayakan demokrasi.
Sejumlah aktivis anti-korupsi kini meluncurkan situs web www.korupedia.org yang melacak dan mengabadikan foto, data diri dan keluarga para koruptor yang putusannya telah in kracht (diberlakukan) oleh pengadilan. Pendataan perlu, tapi kapan membangun kekuatan politik, gerakan Liga Anti-Korupsi, untuk menghadapi mafia salah satu jenis korupsi terbesar korupsi politik di dalam badan negara seperti DPR dan birokrasi?
Korupsi benar seperti benalu karena benalu menjarah tanpa malu. Padahal hanya malu, dan dipermalukan, yang sering membuat orang di Indonesia menjauhi aib. Semacam inilah salah satu motif peluncuran situs web www.korupedia.org oleh sejumlah aktivis anti-korupsi di Jakarta Selasa lalu.
Korupedia adalah semacam wikipedia khusus untuk mencatat nama-nama dan data para pelaku korupsi sepanjang sejarah di Indonesia. Tepatnya: ensiklopedia korupsi Indonesia. Di situ terdapat sejumlah jenis korupsi dengan data nama kasus, nama yang terlibat dan putusan pengadilan.
"Republik Korupsi"
Yang menarik, ada sebuah peta besar republik ini yang dilengkapi dengan titik-titik di setiap kota tempat terjadi kasus korupsi apa pun, yang pernah diputuskan pengadilan. Nah jika Anda klik, maka akan tampillah sejumlah nama, kasus dan data terkait.
Mengingat luasnya "Republik Korupsi" ini, jarang orang Jakarta tahu apa saja yang terjadi dengan APBN dan APBD, sebut saja di sebuah kabupaten di Aceh, atau di Sulawesi Utara.
Dengan begitu, situs ini dapat berfungsi sebagai penggerak dinamika anti korupsi, menjadi jendela bagi publik pencari data, sekaligus pintu bagi masyarakat yang ingin memeriksa dan mencek kasus korupsi yang macet. Tentu saja, data itu harus terverifikasi, jadi laporan-laporan publik harus ditelisik dengan teliti agar tidak menjadi daftar fitnah.
"Kami risau," demikian Teten Masduki pendiri ICW Indonesia Corruption Watch, salah satu pemrakarsa Korupedia, menandaskan, "hukum untuk menjerat koruptor belum efektif, putusan pengadilan seringkali rendah, yaitu di bawah dua tahun, pelaku-pelakunya taraf kecil, dan sanksi sosial tidak ada. Misalnya mereka ini tampil di Tipikor (Pengadilan Tindak Korupsi) diantar dan didoakan oleh ustadz lalu keluar dari penjara pun disambut."
Tak pernah merasa bersalah
Para tokoh nasional yang terpidana korup, juga tak pernah merasa bersalah, malah merasa dizalimi, bahkan bisa dipilih kembali. Malah di Boven Digul dan di Sulawesi Utara ada pejabat yang dilantik di penjara. Jadi kita sering melupakan dosa mereka, kini kita ingin mendokumentasikan mereka yang pernah merusak bangsa ini.
Kita ingin mengabadikan mereka. Ini sama pentingnya dengan mencatat jasa para pahlawan.
Jadi situs korupedia dapat membantu mereka yang ingin mencermati bobot, bibit dan bebet (nilai-nilai moral) para calon kerabat atau pemimpin negeri ini. Maka, dengan ide sederhana dan teknologi mutahir online murah, dapat diakses publik ingin mendinamiskan masyarakat anak bangsa dalam membangun kehidupan bernegara.
Lembaga korupedia dihidupkan secara swadaya tanpa sponsor, dananya datang dari saweran pribadi-priadi dan lembaga sejenis yang solider, termasuk KBR68H dan Air Putih.
Korupedia dengan demikian dimaksud menjadi sebuah "monumen abadi dalam bentuk digital" yang akan menjadi rujukan dan alat sanksi sosial. Sejauh ini 101 kasus sudah diunggah. Siapa saja dapat berpartisipasi dengan melengkapi foto-foto para terpidana.
Yang penting, masyarakat dapat ikut mendorong kasus macet agar maju, yaitu kasus para koruptor yang sudah bertahun-tahun jadi tersangka tapi tak pernah diadilikan, bahkan terus menjabat kepala daerah dan sebagainya. "Ini penting," demikian Teten, "demi rasa keadilan!"
Sanksi sosial
Dengan tekanan masyarakat lewat media sosial sms, twitter dsb, lembaga ICW, Korupedia selanjutnya dapat menekan polisi, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Dinamisasi kasus macet dapat menumbuhkan sanksi sanksi sosial, dan dengan begitu partai partai politik pun dipaksa berhati-hati atau akan cemas dalam mencalonkan wakil wakilnya di DPR.
Jika calonnya pernah cemar secara hukum, maka lampu nama yang diklik itu akan menyala.
Yang menarik seminggu sebelum resmi diluncurkan, jumlah mereka yang mencoba mengakses hampir sama banyaknya dengan mereka yang mencoba meng-hack, atau merusak situs ini. Ini tidak aneh karena pengalaman serupa juga terjadi di India dan Afghanistan.
Tapi, pertanyaannya, tetap akan kita merasa cukup dengan pelembagaan dan teknologi pengawasan seperti ini? Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas dengan tepat mempertanyakan bukankah perlu membangun suatu kekuatan politik dengan menegakkan Liga Anti Korupsi yang mampu menekan aparat negara.
Milis Wanita Muslimah
Membangun citra wanita muslimah dalam diri, keluarga, maupun masyarakat.
Twitter: http://twitter.com/wanita_muslimah
Situs Web: http://www.wanita-muslimah.com
ARSIP DISKUSI : http://groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/messages
Kirim Posting mailto:wanita-muslimah@yahoogroups.com
Berhenti mailto:wanita-muslimah-unsubscribe@yahoogroups.com
Milis Keluarga Sejahtera mailto:keluarga-sejahtera@yahoogroups.com
Milis Anak Muda Islam mailto:majelismuda@yahoogroups.com
Milis ini tidak menerima attachment.
0 comments:
Post a Comment