"Meleset', Menkeu Perkirakan Defisit Anggaran Naik 2,35 Persen
Jumat, 14 Desember 2012 | 14:49
Ilustrasi minyak mentah (sumber: AFP)
Membengkaknya defisit anggaran disebabkan penyesuaian pengelolaan BBM subsidi yang melebihi kuota.
Menteri Keuangan Agus Martowardojo memperkirakan defisit anggaran pada akhir tahun 2012 mencapai 2,35 persen atau sedikit melebihi asumsi makro dalam APBN-Perubahan 2012 sebesar 2,23 persen.
"Tahun ini kita menargetkan defisit 2,23 persen, tapi kondisi yang sekarang termasuk lifting minyak tidak sesuai dengan rencana dan nilai tukar meleset, jadi mungkin defisit kita 2,34 persen-2,35 persen," ujarnya di Jakarta, Jumat (14/12).
Menurut Menkeu, alasan lain membengkaknya defisit anggaran disebabkan pemerintah harus melakukan penyesuaian pengelolaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang penggunaannya melebihi kuota.
"Di awal kita canangkan kuotanya 40 juta kiloliter (KL), tapi naik menjadi 43,5 juta KL, dan ternyata kurang lagi 1,2 juta kiloiter, sehingga total menjadi 44,7 KL. Ini bukan sesuatu yang di luar kontrol kita, tapi harus dikoordinasikan bersama, karena beban subsidi untuk BBM menjadi Rp230 triliun," katanya.
Namun, Menkeu mengatakan defisit anggaran secara keseluruhan masih berada pada tingkat yang aman, dibandingkan negara lain yang saat ini tidak mampu mengendalikan kebijakan fiskalnya.
Sementara, terkait defisit anggaran pada 2013, pemerintah masih menggunakan asumsi 1,65 persen yang ditetapkan sesuai dengan kesehatan keuangan negara serta kondisi perekonomian global pada Oktober 2012.
"Tapi APBN yang sudah disetujui di Oktober, kalau kita gunakan sekarang sudah banyak berubah situasinya. Terutama harga ICP minyak per barel yang rata-rata saat ini US$112 dolar AS, padahal pada APBN 2013 kami memakai asumsi US$100 per barel," ujarnya.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan per 30 November 2012, realisasi belanja negara mencapai Rp1.209,3 triliun atau 78,1 persen dari pagu Rp1.548,3 triliun dan pendapatan negara dan hibah mencapai Rp1.101,7 triliun atau 81,1 persen dari target Rp1.358,2 triliun.
Dengan demikian, defisit anggaran masih tercatat mencapai Rp107,6 triliun atau 56,6 persen dari target yang telah tercantum dalam APBN-Perubahan 2012 Rp190,1 triliun.
Menteri Keuangan Agus Martowardojo memperkirakan defisit anggaran pada akhir tahun 2012 mencapai 2,35 persen atau sedikit melebihi asumsi makro dalam APBN-Perubahan 2012 sebesar 2,23 persen.
"Tahun ini kita menargetkan defisit 2,23 persen, tapi kondisi yang sekarang termasuk lifting minyak tidak sesuai dengan rencana dan nilai tukar meleset, jadi mungkin defisit kita 2,34 persen-2,35 persen," ujarnya di Jakarta, Jumat (14/12).
Menurut Menkeu, alasan lain membengkaknya defisit anggaran disebabkan pemerintah harus melakukan penyesuaian pengelolaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang penggunaannya melebihi kuota.
"Di awal kita canangkan kuotanya 40 juta kiloliter (KL), tapi naik menjadi 43,5 juta KL, dan ternyata kurang lagi 1,2 juta kiloiter, sehingga total menjadi 44,7 KL. Ini bukan sesuatu yang di luar kontrol kita, tapi harus dikoordinasikan bersama, karena beban subsidi untuk BBM menjadi Rp230 triliun," katanya.
Namun, Menkeu mengatakan defisit anggaran secara keseluruhan masih berada pada tingkat yang aman, dibandingkan negara lain yang saat ini tidak mampu mengendalikan kebijakan fiskalnya.
Sementara, terkait defisit anggaran pada 2013, pemerintah masih menggunakan asumsi 1,65 persen yang ditetapkan sesuai dengan kesehatan keuangan negara serta kondisi perekonomian global pada Oktober 2012.
"Tapi APBN yang sudah disetujui di Oktober, kalau kita gunakan sekarang sudah banyak berubah situasinya. Terutama harga ICP minyak per barel yang rata-rata saat ini US$112 dolar AS, padahal pada APBN 2013 kami memakai asumsi US$100 per barel," ujarnya.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan per 30 November 2012, realisasi belanja negara mencapai Rp1.209,3 triliun atau 78,1 persen dari pagu Rp1.548,3 triliun dan pendapatan negara dan hibah mencapai Rp1.101,7 triliun atau 81,1 persen dari target Rp1.358,2 triliun.
Dengan demikian, defisit anggaran masih tercatat mencapai Rp107,6 triliun atau 56,6 persen dari target yang telah tercantum dalam APBN-Perubahan 2012 Rp190,1 triliun.
Penulis: Antara/ Whisnu Bagus
+++++
Pemerintah Tak Niat Perbaiki Keuangan Negara
Rabu, 24 Oktober 2012 | 06:06
Ratusan pemudik sepeda motor mengangtre BBM di Cibitung, Bekasi, Jawa Barat. FOTO: Yudhi Sukma Wijaya. JAKARTA GLOBE
Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat mensahkan asumsi makro ekonomi dalam rancangan undang-undang (RUU) Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2013 menjadi undang-undang.
Dalam APBN 2013 disebutkan, pendapatan negara ditargetkan masuk mencapai Rp1.529,7 triliun. Sayangnya pendapatan tersebut tidak sebanding dengan pengeluaran yang mencapai Rp1.683 triliun. Kondisi timpang ini membuat defisit anggaran mencapai 1,65 persen atau sebesar Rp153,3 triliun. Padahal dalam pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 16 Agustus lalu, SBY bilang defisit hanya 1,62 persen.
Kenaikan defiist disumbang tambahan pengeluaran Badan Pengawas Pemilu (Bawasalu), dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan anggaran operasional Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Yang mengerikan, dari total belanja APBN hampir seperempatnya digunakan untuk subsidi hingga Rp317,2 triliun. Dari total dana subsidi energi tersebut, sebesar Rp193,8 triliun untuk bahan bakar minyak (BBM) atau sebesar 46,01 juta kiloliter (KL). Adapun subsidi listrik mencapai Rp80 triliun.
Di luar itu, digunakan untuk subsidi elpiji 3 kilogram, dan LGV atau Liquefied Gas for Vehicle. Alokasi LGV ini merupakan yang pertama masuk dalam anggaran pemerintah. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan subsidi non energi senilai Rp42,5 triliun.
Pertanyaannya apakah dana subsidi sebesar Rp317 triliun betul-betul menyasar masyarakat yang membutuhkan? Jangan-jangan, subsidi tersebut lebih banyak dinikmati golongan masyarakat mampu.
Ekonom Indef Didik J Rachbini mengungkapkan, sejak pengajuan RAPBN, pemerintah tidak berniat untuk memperbaiki postur APBN yang sehat. Alokasi dalam APBN kata dia, sudah didesain dengan memberi porsi besar untuk subsidi, khususnya energi. Sementara alokasi di sektor lain tidak diperhatikan. "Dari awal sudah disetting tidak sehat secara fiskal," kata Didik kepada Beritasatu.com, hari ini.
Menurut Didik, hal ini diperburuk dengan sikap DPR yang membiarkan APBN 2013 tetap disahkan mengingat fraksi mayoritas di Senayan merupakan bagian di pemerintahan, bahkan duduk di kabinet. "DPR akhirnya tidak punya power," kata Didik.
Dampaknya, kata Didik, siapapun yang melanjutkan pemerintahan paska lengsernya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 2014 mendatang akan kesulitan mengatur porsi APBN yang mumpuni secara fiskal.
Dia juga mengungkapkan, baik pemerintah maupun DPR seolah-olah menjadikan APBN tidak untuk kesejahteraan rakyat, melainkan sebagai komoditas transaksi politik.
Pengamat Energi Kurtubi, menyatakan, pemerintah harus mulai memikirkan menghapus kuota BBM bersubsidi. Belajar dari pengalaman tahun ke tahun, dengan menerapkan kuota, penyerapan BBM di lapangan selalu melampaui kuota.
"Sebaiknya pemerintah tidak membatasi BBM kepada masyarakat, hapus saja kuotanya toh setiap tahun selalu melampaui kuota," kata Kurtubi, kepada Beritasatu.com di Jakarta beberapa waktu lalu.
Kurtubi menjabarkan langkah yang dapat diambil pemerintah ada dua hal, yaitu sesegera mungkin mendorong konversi dari BBM ke Bahan Bakar Gas (BBG) dan menaikan harga BBM bersubsidi. "Untuk opsi menaikan harga BBM, itu juga memiliki syarat yaitu dimungkinkan secara politik dan sosial," ujarnya.
Tarif Listrik Tetap Naik
Untuk listrik, anggaran yang disiapkan Rp80,9 triliun. Angka ini naik ketimbang APBN-P 2012 sebesar Rp65 triliun. Anggaran itu termasuk di dalamnya pembayaran kekurangan subsidi pada 2011 yang merupakan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) senilai Rp2 triliun.
Dengan anggaran Rp80 triliun, pemerintah tetap harus menaikan tarif dasar listrik (TDL) sebesar 15 persen di 2013. Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, beban subsidi pemerintah semakin meningkat bila tarif listrik tidak naik. "Jika listrik tidak naik, defisit APBN makin membengkak," kata Agus, Selasa (23/10).
Jika tidak kenaikan listrik, Menkeu menyatakan, beban subsidi listrik bertambah Rp11 triliun. Adapun dana selisih penghematan tersebut dialokasikan untuk infrastruktur sebesar Rp213 triliun dari sebelumnya Rp170 triliun. Jika dibandingkan alokasi infrastruktur tahun lalu, mantan dirut bank Mandiri ini mengklaim ada kenaikan hingga 25 persen.
Meski tarif listrik naik, Agus mengklaim pemasangan listrik yang dilakukan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN Persero) semakin baik. Perbaikan ini membuat International Finance Corporation (IFC), unit investasi World Bank menaikkan peringkat iklim bisnis di Indonesia naik satu peringkat menjadi 128 dari 185 negara dalam daftar Doing Business Report 2013. Posisi Indonesia dalam daftar tersebut diapit oleh Ethiopia dan Banglades.
IFC menjelaskan membaiknya iklim menjalankan bisnis di Indonesia disebabkan oleh semakin mudahnya proses mendapatkan sambungan listrik untuk bisnis. "Indonesia telah membuat beberapa kemajuan dalam delapan tahun terakhir," ujar Country Director World Bank untuk Indonesia, Stefan Koeberle, Selasa (23/10).
Dalam laporannya, IFC menyorot perbaikan kinerja PLN yang berhasil menyederhanakan proses permohonan sambungan listrtik baru. PLN menghilangkan persyaratan menyertakan rekening listrik tetangga untuk memastikan alamat yang jelas dari pemohon sambungan listrik.
Namun fraksi PDI Perjuangan punya alasan lain. Kenaikan TDL dinilai akibat salah urus PLN, sehingga operasionalnya menjadi boros."PLN yang salah urus, lha kok Rakyat yang harus menanggung?" tulis Fraksi PDI Perjuangan dalam buku kecil yang dibagikan saat sidang Paripurna.
Postur APBN 2013
1. Penerimaan : Rp1.529,7 triliun.
Pengeluaran : Rp1.683 triliun, terdiri belanja pemerintah pusat Rp1.154,4 triliun dan transfer daerah Rp528,6 triliun.
2. Anggaran subsidi dipatok Rp317 triliun yang terdiri dari subsidi non energi Rp42,5 triliun, sisanya subsidi energi.
3. Di samping subsidi, belanja pemerintah pusat terdiri atas belanja barang Rp167,0 triliun, belanja modal Rp216,1 triliun, dan pembayaran bunga utang Rp113,2 triliun.
4. Belanja pegawai naik signifikan dari Rp212 triliun pada 2012 menjadi Rp241 triliun pada 2013.
5. Anggaran pendidikan ditetapkan Rp336,8 triliun atau 20 persen dari total belanja negara yang terdiri atas alokasi anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah pusat Rp117,8 triliun, transfer ke daerah Rp214,1 triliun dan pengeluaran pembiayaan Rp5 triliun
__._,_.___
| Reply via web post | Reply to sender | Reply to group | Start a New Topic | Messages in this topic (1) |
=======================
Milis Wanita Muslimah
Membangun citra wanita muslimah dalam diri, keluarga, maupun masyarakat.
Twitter: http://twitter.com/wanita_muslimah
Situs Web: http://www.wanita-muslimah.com
ARSIP DISKUSI : http://groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/messages
Kirim Posting mailto:wanita-muslimah@yahoogroups.com
Berhenti mailto:wanita-muslimah-unsubscribe@yahoogroups.com
Milis Keluarga Sejahtera mailto:keluarga-sejahtera@yahoogroups.com
Milis Anak Muda Islam mailto:majelismuda@yahoogroups.com
Milis ini tidak menerima attachment.
Milis Wanita Muslimah
Membangun citra wanita muslimah dalam diri, keluarga, maupun masyarakat.
Twitter: http://twitter.com/wanita_muslimah
Situs Web: http://www.wanita-muslimah.com
ARSIP DISKUSI : http://groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/messages
Kirim Posting mailto:wanita-muslimah@yahoogroups.com
Berhenti mailto:wanita-muslimah-unsubscribe@yahoogroups.com
Milis Keluarga Sejahtera mailto:keluarga-sejahtera@yahoogroups.com
Milis Anak Muda Islam mailto:majelismuda@yahoogroups.com
Milis ini tidak menerima attachment.
.
__,_._,___
0 comments:
Post a Comment