Ruhut Sitompul, Ketua DPP Partai Demokrat
Ruhut Sitompul, Ketua DPP Partai Demokrat (sumber: JG Photo)
Mengenai pencopotannya itu, Ruhut mengatakan bahwa belum mendapatkan pemberitahuan atau surat keputusan (SK) apapun.

Kekesalan Ruhut Sitompul atas pencopotan jabatannya di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat (PD) masih terus berlanjut.

Ruhut menegaskan, pencopotannya itu tak bisa dilepaskan dari sentimen pribadi Ketua Umum PD Anas Urbaningrum terhadapnya.

Namun, kata Ruhut pula, sudah banyak partai yang siap menampung dia, jika harus keluar dari partai pemenang Pemilu 2009 itu.

"Aku senang. Aku makin beken, dan aku makin ukur kekuatan. Justru banyak yang nawari aku pindah partai," kata Ruhut Sitompul, di Gedung Parlemen, Senayan, Jumat (14/12).

Pasca pencopotannya dari jabatan Ketua Departemen Komunikasi dan Informasi PD, Ruhut mengatakan bahwa belum mendapatkan pemberitahuan apapun, atau surat keputusan (SK) mengenai pencopotannya itu.

Padahal nama-nama pengurus hasil rotasi sendiri sudah didaftarkan partai tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ruhut mengatakan, dia mengerti jika Anas gerah terhadap dirinya yang pernah meminta agar Anas mundur, setelah namanya (Anas) dikait-kaitkan dengan kasus korupsi Hambalang.

Anas, kata Ruhut, juga pernah meminta dirinya agar "menjaga" Nazaruddin, mantan bendahara partai yang dikaitkan dengan sejumlah kasus termasuk Hambalang. Kini Nazaruddin sudah menjadi terpidana kasus Wisma Atlet Sea Games.

"Awal kejadian ini, Anas minta aku jaga Nazar (Nazaruddin). Tapi setelah aku tahu masalah 'jeroan'-nya, aku enggak mau. Apa yang dikatakan Nazaruddin (soal Anas) itu benar," lanjut anggota Komisi III DPR tersebut.

Nama Anas sendiri kerap disebut Nazaruddin, baik di persidangan maupun kepada media massa, terkait kasus korupsi antara lain Hambalang. Dua kali sudah Anas diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Padahal, kata Ruhut pula, jika Anas masih bercokol di kursi Ketua Umum PD, maka akan menurunkan kepercayaan publik terhadap partai itu, yang berakibat Demokrat tak akan dipilih lagi pada Pemilu mendatang.

Ruhut pun menyayangkan sikap Ketua Umum-nya yang seakan tidak menyadari sanksi sosial tersebut.

"Takutlah dengan sanksi sosial. Jangan takut sama sanksi hukum. Sanksi sosial kan seumur hidup. Ini berat, harus kerja keras dan enggak mudah," kata dia.