Suryadharma Ali
Suryadharma Ali (sumber: Antara)
Kehadiran pejabat negara di hari besar keagamaan menjadi indikator.

Meskipun banyak kasus-kasus kekerasan dan intoleransi beragama di Indonesia, Menteri Agama Suryadharma Ali, mengklaim Indonesia sebagai negara dengan toleransi tertinggi di dunia.

Menag membantah berbagai laporan yang menyatakan kaum minoritas di Indonesia memiliki kesulitan dalam menjalankan keyakinannya.

"Kaum minoritas diperlakukan sama dengan mayoritas. Kerukunan beragama di Indonesia terbaik di dunia," kata Menag di Jakarta, Rabu (23/5).

Suryadharma menggunakan kehadiran dirinya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono dalam setiap perayaan hari besar keagamaan di Indonesia bisa digunakan sebagai indikator.

"Presiden, wakil presiden, dan menteri agama beragama Islam tapi juga ikut merayakan Natal, hari besar Hindu, Budha dan Konghucu. Tunjukkan kepada saya, negara mana di belahan dunia ini yang seperti itu," ujar Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.

Ia menanggapi rencana sejumlah LSM hak asasi manusia yang melaporkan lemahnya perlindungan hak kaum minoritas di Indonesia ke sidang Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 23-25 Mei 2012 di Jenewa, Swiss.

Perwakilan para LSM ini bahkan terlibat sebagai pengamat dalam forum Universal Periodic Review (UPR) II Dewan HAM PBB  tersebut.

Suryadharma menyayangkan aksi LSM ini, yang menurutnya justru mendiskreditkan negara sendiri.

"Saya heran dan tidak habis pikir ada lembaga di Indonesia yang memberikan informasi yang jelek-jelek keluar. Padahal informasinya belum tentu seperti yang disampaikan. Jangan mendiskreditkan dan mempolitisasi agama," ujarnya.

Menag berkilah, kasus pembangunan gereja GKI Yasmin, yang masuk ke dalam laporan tersebut sebenarnya adalah mengenai Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan tidak berkaitan dengan toleransi beragama. Begitu juga kasus-kasus serupa dalam pembangunan rumah ibadah di Tanah Air.

Menurutnya, bahkan negara-negara yang maju dan mengklaim sebagai negara yang menganggungkan kebebasan beragama juga tidak sepenuhnya bisa memberikan jaminan kebebasan beribadah kepada warganya.

"Coba negara mana yang ribut-ribut soal agama di Indonesia melebihi Indonesia (dalam toleransi beragama)? Tidak ada," kata Menag.