Pertengahan tahun 90an, saya ketemu temen lama yg tinggal di Amrik dan sedang berkunjung ke Indonesia. Dia minum air dari botol merek Aqua sambil ngomel: gimana sih Indonesia ini, air aja kok dijual ke rakyat???
Salam
Mia
22.03.2012 13:34
Asing Kuasai 80 Persen Air
Penulis : Saiful Rizal
(foto:dok/SH)
JAKARTA - Penguasaan sumber daya alam (SDA) air dalam negeri oleh perusahaan besar pemilik modal asing (private capital) hingga 80 persen saat ini jelas melanggar konstitusi, yaitu Pasal 33 UUD 1945.
Karena itu, pemerintah diminta untuk kembali kepada amanat konstitusi itu dengan cara merevisi aturan mengenai privitisasi modal asing di sektor air.
Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima kepada SH di Jakarta, Kamis (22/3) pagi, mengatakan, tafsir konstitusi menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara dan diberikan untuk kemakmuran rakyat. "Dikuasai berarti harus dimiliki dan tidak termasuk ke dalam private capital. Harusnya masuk state capital," katanya.
Namun pada kenyataannya saat ini, dengan hampir 80 persen sumber daya air yang dikuasai pemodal asing, jelas suatu pelanggaran konstitusi. "Dengan dikuasainya air oleh private capital, masyarakat semakin termarjinalkan oleh pemerintahnya sendiri," ujarnya.
Sejalan dengan itu, Sekjen Kiara, Riza Damanik kepada SH menegaskan bahwa air sebagai SDA yang strategis harus dikuasai negara. Untuk itu pelaksanaanya harus diberikan sebesar-besarnya bagi rakyat sesuai dengan UUD 45 Pasal 33.
"Dengan dikuasainya air oleh perusahaan-perusahaan asing dalam pengelolaan sumber daya air ini, pemerintah telah gagal dalam melaksanakan konstitusi. Ini artinya pemerintah telah melanggar konstitusional," ia menegaskan.
Menurutnya, pemerintah tidak menjalankan fungsinya dengan baik dalam melaksanakan amanat konstitusi sehingga tidak memberikan jaminan hak atas air di negeri ini. Tidak hanya di Jawa, hampir di seluruh penjuru negeri praktik ini sudah dilakukan secara berjamaah. "Atas keadaan ini, seharusnya pemerintah sudah harus merevisi dan melakukan perbaikan untuk kembali ke konstitusional kita," katanya.
Bila dilihat 13 tahun belakangan ini, ujar Riza, masyarakat telah dipaksa untuk menikmati air dengan harga yang sangat mahal. Seharusnya rakyat dapat menikmati sumber daya air secara gratis dan itu semua negara yang fasilitasi.
Defisit Air Bersih
Sementara itu, Ketua Umum Indonesia Water Institute, Firdaus Ali saat menjadi pembicara dalam talkshow "Ngopi Sore Bareng Sinar Harapan" di Palalada Resto, Alun-alun Grand Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu sore mengatakan, meski potensi air tawar di Indonesia masih cukup tinggi, yaitu mencapai 1.957 miliar meter kubik per tahun atau 8.223 meter kubik per kapita per tahun, namun belum semua masyarakat dapat mengakses air bersih.
Saat ini baru 66 persen dari kebutuhan air di Pulau Jawa pada musim kemarau yang mencapai 38,4 miliar per meter kubik yang dapat diberikan. "Bila masalah air ini tidak ditangani dengan serius oleh pemerintah, bukan tidak mungkin di kemudian hari Indonesia akan kesulitan memperoleh air bersih," katanya.
Dalam kegiatan yang bertajuk "Ketersediaan Air dan Ketahanan Pangan", selain Firdaus Ali, hadir sejumlah pembicara di antaranya Vice President Director PT PAM Lyonnaise Jaya Herawati Prasetyo, Direktur Utama Perum Perhutani Bambang Sukmananto, dan Alfred perwakilan dari USAID. Kegiatan ini sekaligus menyambut Hari Air Sedunia yang jatuh pada Kamis (22/3) ini.
Firdaus mengatakan, kebutuhan air nasional terkonsentrasi di Pulau Jawa sebab 65 persen penduduk Indonesia atau sebanyak 148 juta jiwa bermukim di Pulau Jawa. Untuk wilayah DKI Jakarta, dia memprediksi pada 2025 kebutuhan air warganya akan mencapai 41,6 liter per detik.
"Karena tingginya kebutuhan air bersih tersebut, diperkirakan pada 2025 Jakarta akan mengalami defisit 23.720 liter air per detik. Masalah tersebut harus segera mungkin dicarikan solusinya," ujarnya.
Firdaus menambahkan, pemerintah harus segera mencari sumber-sumber air baru di Jakarta. Ini karena, menurutnya, ketersediaan sumber air di Jakarta saat ini hanya mampu memasok 2,2 persen dari kebutuhan air bersih warganya. Padahal bila melihat kota lain di luar negeri, seperi Kuala Lumpur, Malaysia, pemerintahnya telah mampu menyediakan cadangan air baku hampir 99 persen.
Menurutnya, saat ini di Jakarta total beban populasi yang harus terlayani air bersih sebanyak 12,5 juta jiwa dari 9,6 juta jiwa penduduk yang terdaftar.
Dari jumlah itu, pihak perusahaan air minum perpipaan baru bisa memasok air bersih untuk 4,2 juta jiwa atau 44 persen warga Jakarta. "Diperkirakan 5,37 juta jiwa warga Jakarta masing menggunakan sumber air tanah dari sumur dangkal dan dalam," ujarnya.
Pihak Palyja, sebagai salah satu operator air bersih di Jakarta mengatakan, pemerintah harus segera mungkin mencari sumber-sumber air baru, khususnya dari dalam Jakarta. Ini karena selama ini, kebutuhan air di Jakarta sebanyak 95 persen diambil dari luar DKI Jakarta.
"Sumber air bersih bagi warga Jakarta dari 1998 sampai saat ini masih sama, namun kebutuhan air bersih setiap tahun selalu meningkat. Seperti jumlah pelanggan kami yang pada 1998 berjumlah 200.000-an, kini jumlah itu meningkat dua kali lipat menjadi 415.000 pelanggan. Padahal sumber airnya masih sama dan sebagian besarnya masih dipasok dari luar Jakarta," kata Vice President Director PT PAM Lyonnaise Jaya, Herawati Prasetyo.
Direktur Utama Perum Perhutani, Bambang Sukmananto mengatakan, di abad 20 saat populasi di bumi meningkat, penggunaan air ikut meningkat enam kali lipat. Hal itu karena manusia menginginkan standar hidup dengan lingkungan bersih, makan lebih banyak dan bervariasi.
Kondisi ini membutuhkan lebih banyak air. "Dengan pola hidup seperti itu, diperkirakan pada 2025 sebanyak 3,5 miliar manusia di bumi mengalami defisit air. Sebanyak 2,5 miliar manusia hidup tanpa sanitasi yang layak," katanya.
Dia mengatakan, potensi sumber daya air di Pulau Jawa selalu menurun. Ia mencontohkan, pada 1930 potensi sumber daya air di Pulau Jawa mencapai 4.700 meter kubik per kapita per tahun. Pada periode 1930 sampai 2000, terjadi penurunan potensi sumber daya air yang mencapai 70 persen.
Diperkirakan, pada 2015 potensi sumber daya air di Pulau Jawa hanya sekitar 450 meter kubik per kapita per tahun, dan akan semakin menipis pada 2025 yang diperkirakan hanya sekitar 320 meter kubik per kapita per tahun.
"Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk di Jawa pada 2025 akan mencapai 181,5 juta jiwa, sedangkan batas maksimal adalah 90,75 juta jiwa. Dengan demikian, diperkirakan hanya separuh penduduk di Pulau Jawa yang mendapat pasokan air bersih," tuturnya.
Dia mengatakan, Perhutani kini mengelola 2,4 juta hektare hutan produksi dan lindung di Jawa dan Madura. Dari luas area hutan yang dikelola Perhutani itu, menurutnya, memiliki 772 titik sumber mata air dengan debit tinggi, serta 327 titik air terjun multifungsi di kawasan hutan.
"Itu semua adalah potensi alam yang dapat digunakan sebagai sumber air bagi masyarakat di Indonesia, khususnya Pulau Jawa," katanya.
Mengolah Sumber Air
Firdaus Ali menambahkan, pemerintah DKI Jakarta harus segera melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan sumber air. Menurutnya, ini dapat dilakukan dengan menerapkan sistem eco drain atau dengan sebanyak-banyaknya menyimpan air bekas yang dihasilkan oleh warga Jakarta pada satu tempat penyimpanan.
"Bila menggunakan konsep Belanda, maka air harus dibuang secepatnya ke laut. Padahal dengan perkembangan teknologi saat ini, air-air bekas yang mengalir di drainase dan sungai-sungai di Jakarta dapat diolah kembali dan dapat dijadikan air bersih," katanya.
Dosen Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Indonesia ini mengatakan, semua itu sebenarnya dapat dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan tinggal masalah kemauan.
Menurutnya, Dewan Sumber Daya Air DKI Jakarta telah menargetkan bahwa pada 2020 sistem eco drain tadi sudah dapat diterapkan di Jakarta dan saat ini tengah dalam tahap persiapan. "Nantinya dengan konsep eco drain, Jakarta tidak perlu memasok air bersih dari luar Jakarta. Semua dapat diproses sendiri," katanya.
Bahkan bila perlu, pemerintah Jakarta juga dapat mengolah air di 13 sungai yang ada di Jakarta untuk dijadikan sumber air baku. Menurutnya, biaya yang dibutuhkan untuk pengelolaan tersebut tidaklah besar, hanya Rp 2.000-3.000 per meter kubik. Harga itu jelas lebih murah ketimbang mengolah air laut yang membutuhkan biaya Rp 7.000-8.000 per meter kubiknya.
Dia menambahkan, kebutuhan air memang sudah sangat tinggi. Jumlah air tawar di sungai, kali, waduk, dan danau hanya 0,009 persen atau 131.460 kilometer kubik yang ada di Indonesia. Total air asin dan air tawar yang ada di wilayah Indonesia diperkirakan mencapai 1.404.377.000 kilometerkubik. (CR-2
Milis Wanita Muslimah
Membangun citra wanita muslimah dalam diri, keluarga, maupun masyarakat.
Twitter: http://twitter.com/wanita_muslimah
Situs Web: http://www.wanita-muslimah.com
ARSIP DISKUSI : http://groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/messages
Kirim Posting mailto:wanita-muslimah@yahoogroups.com
Berhenti mailto:wanita-muslimah-unsubscribe@yahoogroups.com
Milis Keluarga Sejahtera mailto:keluarga-sejahtera@yahoogroups.com
Milis Anak Muda Islam mailto:majelismuda@yahoogroups.com
Milis ini tidak menerima attachment.
0 comments:
Post a Comment