May 2014 ~ Wanita Wanita Muslimah

Thursday, 29 May 2014

[wanita-muslimah] Azyumardi: Simbolisme Islam dan Pilpres

18:15 BUDI WIBOWO No comments

Simbolisme Islam dan Pilpres

Oleh: Azyumardi Azra

MENONTON dari layar kaca, deklarasi dua pasangan capres-cawapres Joko Widodo-M Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, 19 Mei, saya menyaksikan dua kontras yang tampaknya bakal mewarnai tidak hanya rumor, layanan pesan singkat (SMS) gelap, dan isu serta tema kampanye kedua pasangan dengan para pendukungnya, tetapi mungkin juga motif dalam pencoblosan kertas suara pada 9 Juli 2014. Supaya tidak terjadi kekagetan atau bahkan konflik di kalangan masyarakat, perlu antisipasi seperlunya.

Dalam pengamatan saya, suasana deklarasi pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) kelihatan lebih rileks, mirip "pesta rakyat" yang nyaris tanpa protokoler dengan warna-warni pakaian. Sebaliknya, deklarasi pasangan Prabowo-Hatta terlihat lebih rapi, dengan tempat duduk yang sudah tertata dengan nama parpol pendukung dengan dominasi pakaian warna putih.

Ada nuansa dan semangat berbeda yang secara tersirat menggambarkan tidak hanya kecenderungan orientasi dan ideologi politik, tetapi juga semangat keagamaan.

Simbolisme agama

Dari sudut agama, kedua pasang capres-cawapres tidak ada bedanya, keempatnya adalah pemeluk Islam. Tetapi, jelas, meski sama-sama Muslim, visi keislaman, latar belakang sosial-intelektual, kesetiaan pada doktrin dan ritual Islam, dan kedekatan (attachment) masing-masing dalam batas tertentu jelas mengandung sejumlah perbedaan. Perbedaan-perbedaan itu sedikit banyak memengaruhi kecenderungan dan warna politik yang mereka tampilkan baik sepanjang musim kampanye dan pencoblosan suara maupun dalam masa pemerintahan pemenang pemilu presiden (pilpres) nanti.

Lebih jauh, perbedaan itu jelas juga sangat terkait kecenderungan ideologis parpol pengusung atau koalisi parpol pendukung masing-masing pasangan. Pada satu pihak, pasangan Jokowi-JK diusung koalisi pimpinan PDI-P yang mencakup Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Hanura. Parpol-parpol ini semua berasas Pancasila. Meski demikian, semua parpol ini menolak disebut "parpol sekuler", apalagi tidak bersahabat dengan Islam dan kaum Muslimin. PDI-P, misalnya, selalu membantah anggapan itu dengan menyatakan parpol ini memiliki Baitul Muslimin yang merupakan organisasi sayap keislamannya.

Sebaliknya, pasangan Prabowo-Hatta disponsori koalisi pimpinan Partai Gerindra yang kemudian mencakup Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Bulan Bintang (PBB), dan terakhir Partai Golkar. Dua parpol ini, Gerindra dan Golkar, berasas Pancasila; selebihnya, PPP, PKS, dan PBB, berdasarkan Islam. Agaknya kenyataan terakhir menjadi faktor penting kenapa kemudian warna dan nuansa Islam dalam koalisi ini terlihat menonjol. Boleh jadi juga, penonjolan warna Islam itu merupakan bagian eksplisit atau implisit dari kesepakatan koalisi mereka.

Dalam konteks itu, orang dapat menyaksikan perbedaan di antara kedua pasangan capres-cawapres dalam deklarasi resmi masing-masing. Deklarasi pasangan Jokowi-JK terlihat tidak menampilkan nuansa Islam secara spesifik kecuali dengan penggunaan salam khas "assalamualaikum" ketika Jokowi atau Puan Maharani memberikan sambutan singkat.

Sebaliknya, deklarasi pasangan Prabowo-Hatta dimulai dengan bacaan ayat-ayat Al Quran tentang umat Islam agar tidak bercerai-berai dan bersatu. Selain itu, hampir sepanjang acara deklarasi pasangan ini diwarnai teriakan takbir

Allahu Akbar. Dengan demikian, simbolisme Islam terlihat begitu menonjol dalam deklarasi pasangan Probowo-Hatta.

"Too big to fail"

Deklarasi model mana dari kedua pasangan capres-cawapres yang paling efektif memengaruhi perilaku politik pemilih Muslim masih harus ditunggu. Kecenderungan itu bisa terindikasi dalam survei-survei yang pasti segera dilakukan lembaga atau kemudian nanti dalam "hitung cepat" selesai pencoblosan kertas suara nanti.

Namun, bila disimak kembali kecenderungan politik Indonesia sejak masa reformasi, khususnya, simbolisme Islam, atau mungkin juga agama lain dalam politik Indonesia, tidak pernah efektif. Bahkan, terakhir sekali dalam Pemilu Legislatif 9 April 2014, parpol-parpol berasas Islam gagal mengatasi perolehan suara parpol berasas Pancasila. Hanya PKB—partai berasas Pancasila yang sering dimasukkan sebagian pengamat sebagai "parpol Islam"—yang mampu menaikkan perolehan suaranya.

Penting pula dicermati, sejak Pemilu 1999, 2004, 2009, dan 2014, teori ahli ilmu politik tentang "jebakan demokrasi" (democracy trap) tidak applicable dalam pengalaman demokrasi Indonesia. Menurut teori ini, democracy opening yang berlaku dalam negara berpenduduk mayoritas Muslim (termasuk Indonesia) hanya menghasilkan kekuasaan parpol Islamis. Parpol dan kaum Islamis kemudian menggunakan demokrasi untuk melaksanakan agenda-agenda sendiri; dalam konteks Tunisia dan Mesir, mengubah konstitusi dan merencanakan penerapan syariah Islam.

Melihat keempat pemilu setelah era Soeharto, jelas jebakan demokrasi tidak berlaku dalam demokrasi Indonesia. Berlakunya jebakan demokrasi dalam pemilu Tunisia dan Mesir 2012 mungkin mengilhami parpol Islam tertentu di Indonesia. Namun, hasil Pemilu Legislatif 9 April 2014 sekali lagi membuktikan kegagalan teori jebakan demokrasi. Kenyataan ini terkait banyak dengan realitas sosio-antropologis masyarakat Muslim Indonesia yang memiliki distingsinya sendiri vis-a-vis kaum Muslimin di bagian dunia mana pun. Islam yang melekat (embedded) dalam berbagai aspek kehidupan budaya banyak suku dan bangsa Indonesia membuat realitas budaya Muslim lebih adoptif dan adaptif, fleksibel, akomodatif, dan memberi banyak kelonggaran ruang gerak dalam perilaku budaya dan politik.

Dalam konteks ini, distingsi dan dikotomi budaya "santri" dan "abangan" yang kemudian memunculkan "politik aliran", seperti dalam Pemilu 1955, tidak lagi relevan. Perubahan sosio-ekonomis dan pendidikan dalam dua dasawarsa terakhir membuat "politik aliran" hampir tidak ada bekasnya dalam perilaku politik para pemilih Muslim.

Selain itu, Islam washatiyah yang merupakan paradigma dan praksis dominan Islam Indonesia membuat Islam negeri ini jauh dari kecenderungan politik Islamis di negara-negara Muslim Dunia Arab. Karena itu, ketika berbicara dalam berbagai konferensi internasional ada penanggap yang secara gegabah menerapkan teori jebakan demokrasi di Indonesia, jawaban saya: "Indonesian Washatiyyah Islam is too big to fail". []

KOMPAS, 21 Mei 2014

Azyumardi Azra ; Guru Besar Sejarah; Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta

__._,_.___

Posted by: Kinantaka <kinantaka@gmail.com>

Reply via web post

•

Reply to sender

•

Reply to group

•

Start a New Topic

•

Messages in this topic (1)

=======================
Milis Wanita Muslimah
Membangun citra wanita muslimah dalam diri, keluarga, maupun masyarakat.
Twitter: http://twitter.com/wanita_muslimah
Situs Web: http://www.wanita-muslimah.com
ARSIP DISKUSI : http://groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/messages
Kirim Posting mailto:wanita-muslimah@yahoogroups.com
Berhenti mailto:wanita-muslimah-unsubscribe@yahoogroups.com
Milis Keluarga Sejahtera mailto:keluarga-sejahtera@yahoogroups.com
Milis Anak Muda Islam mailto:majelismuda@yahoogroups.com

Milis ini tidak menerima attachment.

Visit Your Group

New Members 1

• Privacy • Unsubscribe • Terms of Use

__,_._,___

[wanita-muslimah] Dugaan Korupsi Pendidikan Sumenep Diperiksa Kejaksaan Tinggi Jawa Timur

02:32 BUDI WIBOWO No comments

JejakNews http://www.jejaknews.com/nusantara/dugaan-korupsi-pendidikan-sumenep-diperiksa-kejaksaan-tinggi-jawa-timur

Dugaan Korupsi Pendidikan Sumenep Diperiksa Kejaksaan Tinggi Jawa Timur

Berkaitan dengan adanya dugaan korupsi dana pendidikan di Sumenep Jawa Timur (Jatim) bernilai milyaran rupiah, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim pada hari Rabu 21 Mei 2014, mulai jam 11.00 siang sampai selesai, mulai melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat dinas pendidikan Sumenep di kantor kejati Jatim pada bagian pidana khusus.

Pemeriksaan ini merupakan upaya pengumpulan bukti dan keterangan (pulbaket), setelah beberapa hari sebelumnya kejati Jatim menurunkan para petugasnya terjun langsung ke sekolah2 di Sumenep dan meneliti dokumen2 di dinas pendidikan Sumenep, untuk melengkapi barang bukti berkaitan dengan dugaan korupsi tersebut.

Sebagaimana diketahui, di kabupaten Sumenep mendapat anggaran dari kementrian pendidikan nasional yang cukup besar untuk peningkatan mutu pendidikan disana, yang terdiri dari dana untuk penyediaan buku perpustakaan SD bernilai sekitar Rp. 14M, alat peraga pendidikan untuk SD Rp. 8M, teknologi informasi & komputer untuk SD Rp. 3,6M, alat peraga pendidikan & laboratorium SMA/SMK dll yang jumlahnya sangat besar.

Saat para petugas dari kejaksaan terjun ke sekolah2 di Sumenep, memang diketemukan, bahwa pada penyediaan sarana peningkatan mutu pendidikan tersebut, banyak sekolah yang hanya mendapat sebagian dari jumlah yang seharusnya diterima, bahkan banyak sekolah penerima bantuan ada yang sama sekali tidak/belum mendapatkan sarana peningkatan mutu tersebut.

Selain ada pengurangan jumlah/ kuantitas serta ada yang mengarah pada pengadaan fiktif itu, jikapun ada sekolah yang menerima produk peningkatan mutu pendidikan, baik berupa buku, alat peraga, alat laboratorium serta peralatan teknologi informasi/ komputer yang dikirim ke sekolah2, mutu & kualitasnya tidak memenuhi spesifikasi yang ditentukan oleh kemendiknas.

Untuk memperdalam penyelidikan serta pengumpulan barang bukti & keterangan, maka para pejabat pendidikan Sumenep akhirnya diperiksa di kantor kejati Jatim. Pada tahap awal ini yang diperiksa barulah para pejabat dinas pendidikan di Sumenep. Untuk berikutnya akan ditelusuri pihak2 lain yang terlibat pada dugaan tindak pidana korupsi dana pendidikan di Sumenep ini, seperti kemungkinan adanya pejabat lain yang terlibat, rekanan dll

Para pemerhati dunia pendidikan Sumenep sangat mendukung langkah kejati Jatim ini, apalagi saat yang bersamaan selain dana peningkatan mutu pendidikan, kabupaten Sumenep juga mendapat dana yang lebih besar lagi dari kementrian pendidikan nasional untuk pembangunan & rehabilitasi gedung2 sekolah, penyediaan bangku2 siswa dll. Tentunya sangat memprihatinkan jika dana yang sangat besar itu dikorupsi, yang tentunya akan berpengaruh pada perkembangan pendidikan

__._,_.___

Posted by: Bambang Tribuono <bambang_tribuono@yahoo.com>

Reply via web post

•

Reply to sender

•

Reply to group

•

Start a New Topic

•

Messages in this topic (1)

Visit Your Group

New Members 2

• Privacy • Unsubscribe • Terms of Use

__,_._,___

[wanita-muslimah] Kang Said: Ikhtiar Manusiawi

18:31 BUDI WIBOWO No comments

Ikhtiar Manusiawi

Oleh: Said Aqil Siradj

ISRA Mikraj telah menjadi peristiwa historis dan fenomenal. Nabi Muhammad yang ditulis Alquran sebagai manusia biasa yang menggenggam wahyu ''ditamasyakan'' Allah ke ''dunia lain''. Di sana, Nabi menjumpai banyak kejadian yang bisa menjadi alat pembuktian bagi kebenaran ilahi.

Penganugerahan derajat kenabian belum cukup sebelum diperhadapkan dengan ''alam syahadah''. Seperti pula Nabi Musa yang diberi petunjuk Allah untuk belajar kepada Nabi Khidir. Dengan begitu, Nabi Musa tidak merasa paling benar sendiri.

Isra Mikraj merupakan mukjizat yang diberikan Allah bagi utusan-Nya.

Selama 14 abad nabi telah meninggalkan kita. Dan kita menerima ajaran nabi sebagai pandangan hidup dan pedoman bagi hidup sehari-hari.

Sementara itu, dunia dan kehidupan terus berjalan bagaikan lautan yang pasang surut. Pada zaman ''rasio instrumentalis'' terus mengepakkan sayapnya, segala hal bisa terjadi. Sejarah masih gamang untuk ditafsirkan puncak akhirnya.

Kapitalisme yang ditopang segala pranatanya dinujumankan sebagai ''puncak'' cita-cita kemanusiaan. Sementara itu, spiritualisme dengan segala rupanya juga kian memanjangkan langkahnya. Karena itu, orang yakin ada ''titik balik'' dari sejarah peradaban manusia.

Perjalanan Kemanusiaan

Isra Mikraj dapat dibaca bukan semata sebagai peristiwa teologis dan metafisis. Segala peristiwa keagamaan selalu menyimpan hikmah sosial-kemanusiaan. Misalnya, salat yang diperintahkan sejak Isra Mikraj bukanlah semata ibadah murni (ibadah al-mahdhah) yang melangit.

Salat mempunyai fungsi kemanusiaan, yakni melatih manusia untuk membersihkan jiwanya (tazkiah al-nafs) setiap waktu. Dengan kesucian jiwa, manusia diharapkan mampu mewujudkan reformasi jiwa yang akan membentuk tertib sosial.

Orang yang menjalankan pelatihan jiwa (riyadhah al-nafs) secara optimal tentu tidak akan mudah bertindak kriminal seperti korupsi. Sebab, dia selalu sadar bahwa tindakan korupsi akan menyengsarakan banyak orang serta berakibat pada hukuman dunia dan akhirat.

Agama ''hanya'' menyediakan petunjuk (nash) tentang perintah dan larangan yang semua demi kebaikan umat manusia. Jadi, mudah menjawabnya bila ada pertanyaan mengapa banyak yang tampak beragama tetapi gampang melakukan kejahatan atau korupsi.

Pendaratan petunjuk agama bergantung pada manusianya. Muhammad Iqbal menyatakan, Alquran tidak mempunyai kaki. Maksudnya, berjalannya petunjuk agama membutuhkan usaha manusia. Manusia adalah makhluk multidimensi. Dalam dirinya tersimpuh saling silang antara baik dan buruk. Nurani, akal, dan syahwat tak henti bertarung dalam dirinya.

Kaki manusia menginjak tanah, tidak mengawang di langit. Artinya, manusia berdiam dalam dunia yang secara sunatullah selalu berubah dan beragam. Perubahan serta keragaman itulah yang menjadi ''ujian'' bagi manusia untuk tetap berjalan pada prinsip-prinsip keilahian dan kemanusiaan.

Konflik sesungguhnya merupakan produk manusia sendiri. Manusia, seperti yang dinyatakan Alquran, memang memendam potensi konflik (ifsad al-dima'). Karena itulah, Tuhan menurunkan agama melalui rasul-Nya dalam rangka ''menyublimasi'' atau mengarahkan potensi buruknya ke arah kebaikan.

Karena itu, jelas-jelas tidak ada agama yang mengajarkan konflik atau membuat kekacauan. Kalau mereka yang melakukan tindakan anarkistis berdalih pada ajaran agama, sudah pasti pemahaman keagamaannya yang harus diralat.

Agama tidak dapat dipahami secara sepotong-sepotong, tetapi harus dimaknai secara menyeluruh. Bila hanya bersandar pada satu ayat, tanpa hirau pada ayat lainnya atau lebih menekankan pada tafsir tekstualis, mudah terjadi salah tafsir dan salah bertindak. Itulah salah satu problem internal keagamaan yang dewasa ini, tampaknya, tengah menjadi sorotan secara mondial.

Demikianlah, diturunkannya nabi senantiasa berhadap-hadapan dengan aneka warna sifat-sifat manusia. Kenyataan itu bagaikan sebuah teater peragaan yang dipertontonkan Tuhan antara kebaikan dan keburukan. Misi kenabian tampil untuk melawan dominasi, tirani keangkaramurkaan, atau kesewenang-wenangan struktur kekuasaan serta budaya barbarian. Itulah misi utama kenabian.

Isra Mikraj menjadi salah satu wahana bagi Nabi Muhammad untuk lebih dulu ''dicuci hatinya'' dalam menghadapi tantangan kenabiannya. Kekuasaan dan keangkuhan manusia akan terus bercokol yang bisa menjadi batu ujian untuk memperjuangkan panji-panji keilahian dan kemanusiaan.

Isra Mikraj pun mempertontonkan kemanusiaan nabi yang memerlukan persiapan melalui penatapan langsung realitas keilahian. Dengan cara begitu, nabi akan lebih matang dalam memperkuat basis perjuangannya.

Mengangkat Derajat

Isra Mikraj merupakan gambaran ikhtiar manusiawi untuk pelatihan diri guna mendaki puncak kemanusiaan dan spiritual (maqam al-'Ula). Manusia sesungguhnya mempunyai potensi untuk menaikkan ''derajat'' kediriannya. Artinya, kedirian manusia tidak stagnan, melainkan mampu ''diangkat'' pada derajat yang lebih tinggi dan itu melalui pelatihan secara kontinu.

Ritual-ritual yang disediakan agama sesungguhnya mengarah pada upaya untuk mengangkat derajat mental manusia. Secara praksis, ada tiga pelatihan diri. Yaitu, jihad (pelatihan fisik), ijtihad (pelatihan rasio), dan mujahadah (pelatihan batin). Ketiganya bersifat integrated system. Dengan pelatihan tersebut, manusia akan mereformasi dirinya sehingga mampu membangun nilai-nilai luhur yang berguna bagi peradaban.

Alhasil, hakikat Isra Mikraj berkesinambungan dengan misi profetis. Yakni, manusia dengan niat dan kesadarannya bisa mengolah jiwanya untuk menaiki (mi'raj) tangga kemuliaan jiwa. Betapa indahnya peringatan Isra Mikraj kali ini kita jadikan momentum reformasi jiwa demi meningkatkan martabat bangsa di tengah situasi negeri kita yang dilanda banyak tantangan. []

JAWA POS, 27 Mei 2014

Said Aqil Siradj ; Ketua Umum PB NU

__._,_.___

Posted by: Kinantaka <kinantaka@gmail.com>

Reply via web post

•

Reply to sender

•

Reply to group

•

Start a New Topic

•

Messages in this topic (1)

Visit Your Group

New Members 2

• Privacy • Unsubscribe • Terms of Use

__,_._,___

[wanita-muslimah] Shambazy: Kampanye Hitam/Negatif

18:30 BUDI WIBOWO No comments

Kampanye Hitam/Negatif

Oleh: Budiarto Shambazy

KETERLALUAN kampanye hitam alias fitnah tentang Joko Widodo yang beredar di media sosial dua pekan terakhir. Fitnah itu dibingkai dengan iklan dukacita memberitakan Jokowi wafat.

Itu fitnah pertama. Fitnah kedua, iklan itu menyebutkan Jokowi sebagai warga Tionghoa. Dan, fitnah ketiga, dia beragama Katolik.

Masih merasa tidak cukup, ditulis pula nama lengkap istrinya. Lalu paling bawah ada pula ucapan turut berdukacita dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Sepanjang ingatan, inilah kampanye hitam paling kasar yang mungkin pernah terjadi dalam sejarah pemilu presiden. Jokowi menyebut serangan ini yang paling mengesalkan dibandingkan dengan serangan-serangan sebelum ini.

Istilah kampanye hitam (black campaigning) sudah tidak dikenal lagi di negara-negara demokrasi yang masyarakatnya terbuka. Sama juga dengan black election (pemilu curang) yang juga sudah jadi "barang rongsokan" karena tidak kompatibel dengan demokrasi.

Jangankan kampanye hitam, negative campaigning (kampanye negatif) saja sudah lama ditinggalkan. Alasannya sederhana, kampanye hitam atau negatif memukul balik (backfire) kubu politik yang diduga melancarkannya.

Hal itu karena simpati justru bertambah untuk mereka yang menjadi korban kampanye hitam/negatif tersebut. Celakanya, simpati itu berpotensi datang dari undecided voters yang biasanya menjadi segmen terbesar suara yang menentukan hasil pemilu presiden.

Sesungguhnya, fitnah yang ditujukan kepada Jokowi ini bisa dijadikan momentum untuk menghentikannya dan membuat kampanye pemilu-pemilu presiden lebih berkualitas. Sayang perbuatan konyol terkesan dibiarkan saja.

Tidak ada pejabat pemerintahan atau penyelenggara pemilu-pemilu presiden yang peduli. Padahal, tak terlalu sukar melacak siapa gerangan yang melancarkan perbuatan tak senonoh itu.

Sebetulnya perbuatan yang mirip pernah dilakukan saat kampanye Pilkada DKI Jakarta yang lalu. Kita tahu, rupanya isu-isu SARA itu tetap saja dimanipulasi untuk tujuan-tujuan politik.

Dengan kata lain, tetap akan ada pihak-pihak yang tak bertanggung jawab yang akan melakukannya di pemilu presiden mendatang. Biasanya pihak-pihak yang panik yang membabi buta melancarkan fitnah-fitnah kejam.

Mereka berharap yang dinamakan dengan hail Mary. Targetnya mengharapkan dukungan yang berbalik dari pemilih korban fitnah pada injury time.

Terlihat kasatmata, kampanye hitam/negatif kini lebih mengerikan dibandingkan dengan 2004. Tahun 2004, pesan pendek telepon seluler jadi alat penyebar efektif untuk menyerang.

Masih segar dalam ingatan, ada ratusan pesan pendek lalu lalang selama kampanye 2004. Walau kocak, pesan-pesan itu membuat kesal.

"Diam-diam, ada yang bikin poll ttg capres Amerika, dgn sampel 3.000 orang scr random. Hasilnya, yg diinginkan rakyat AS sbg presiden mrk adl SBY", tulis sebuah pesan. Ada pula pesan pendek yang mengatakan, mayoritas wakil rakyat terpilih Partai Demokrat bukanlah Muslim.

Wiranto terkena getah setelah Mayjen (Purn) Kivlan Zein menguak tabir Pamswakarsa. Sebelum itu muncul kampanye menyebut Wiranto bertanggung jawab atas Tragedi Mei 1998.

Megawati terkena "fatwa haram" Nahdlatul Ulama, yakni haram bagi warga Muslim dipimpin perempuan. Sebelum itu sebutan "moncong putih" bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dipelintir jadi "celeng putih" atau "wong cilik" jadi "wong licik".

Lain lagi nasib Hasyim Muzadi, calon wakil presiden yang berpasangan dengan Megawati. Ia diberitakan terkena penyakit lumpuh.

Ada juga pihak-pihak yang mengeluarkan pernyataan mengancam mereka tidak akan bertanggung jawab jika ada massa yang mengamuk karena jagonya gagal. Ngeri, kan?

Mengapa terjadi saling kampanye hitam/negatif? Penyebabnya hanya satu, yakni politisi memiliki kecenderungan berbohong, baik kepada orang-orang lain maupun kepada dirinya.

Mengapa politisi suka bohong? Untuk menjawabnya sebaiknya bertanya langsung kepada para politisi yang Anda kenal.

Sudah menjadi teori universal tak ada politisi yang tak menyimpan rahasia hitam pada masa lalu. Dan, biasanya, yang namanya bau busuk pada akhirnya bakal menebar ke mana-mana.

Itu sebabnya lebih baik buka rahasia sebelum nyaleg atau nyapres. Kampanye akan lebih tokcer jika tak ada lagi rahasia di antara kita.

Contohnya, Bill Clinton dan Barack Obama mengaku pernah menikmati narkoba saat muda. Beda dengan George W Bush yang alkoholik dan berbohong tentang itu.

Clinton dan Obama diakui sebagai pemimpin jujur dan presiden sukses. Beda dengan Bush yang dianggap tak jujur dan presiden gagal yang kini bak hidup dalam pengasingan.

Lebih penting lagi, kampanye hitam/negatif subur di dalam masyarakat yang lebih percaya takhayul daripada fakta dan gemar konspirasi daripada bukti. Itu barangkali realitas yang tak mengenakkan yang kita hadapi pada saat ini. []

KOMPAS, 17 Mei 2014

Budiarto Shambazy ; Wartawan Senior Kompas

__._,_.___

Posted by: Kinantaka <kinantaka@gmail.com>

Reply via web post

•

Reply to sender

•

Reply to group

•

Start a New Topic

•

Messages in this topic (1)

Visit Your Group

New Members 2

• Privacy • Unsubscribe • Terms of Use

__,_._,___

[wanita-muslimah] Mahfud MD: Memutihkan Korupsi

18:16 BUDI WIBOWO No comments

Memutihkan Korupsi

Oleh: Moh Mahfud MD

Ada fakta yang menggidikkan yang tampaknya membuat kita hampir frustrasi, yakni korupsi bukan hanya tidak bisa diberantas, melainkan semakin menggila dan meluas. Kalau dulu korupsi terjadi pada tingkat implementasi APBN dalam bentuk proyek-proyek, sekarang korupsi terjadi sejak penyusunan rancangan APBN.

Oknum pemerintah dan anggota DPR bekerja sama melakukan korupsi saat pembahasan Rancangan UU-APBN. Sudah banyak yang dijatuhi hukuman dan sedang diproses dalam kasus ini. Kalau dulu pada umumnya korupsi dengan miliaran atau ratusan juta rupiah sudah sangat menghebohkan, sekarang ini korupsi yang menghebohkan hanya korupsi yang mencapai ratusan miliar dan triliunan. Korupsi miliaran atau ratusan juta sudah dianggap berita biasa dan kita bersikap permisif atasnya.

Kalau dulu korupsi dilakukan secara kolutif oleh pengusaha hitam dan pejabat- pejabat pemerintahan (eksekutif), sekarang ini korupsi sudah dilakukan secara hampir merata oleh para pejabat di lingkungan legislatif, yudikatif, tingkat pusat, dan daerah. Semakin banyak kita meributkan korupsi, semakin banyak pula korupsi terjadi. Hampir tak ada lini kecil pun di negeri ini yang bebas korupsi. Eksekutif degan segala birokrasinya busuk, legislatif sangat kotor, yudikatif belepotan mafia. Kita sudah membuat berbagai UU yang mengatur secara lebih keras upaya memerangi korupsi tetapi korupsi terus mengganas.

Secara kelembagaan, kita sudah membentuk lembagalembaga baru seperti Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Pemberantasan Korupsi, tetapi korupsi semakin menggurita dan semakinkencangmembelitleher- leherkita. Salah satu masalah utama yang kita hadapi dalam upaya pemberantasan korupsi ini adalah penyanderaan oleh kasus-kasus masa lalu, yakni kasus korupsi peninggalan Orde Baru yang masih membelit kita. Tepatnya, kita tersandera oleh kasus-kasus dan orang-orang masa lalu sehingga kita tidak bisa bergerak maju.

Kita terjebak ke dalam benang kusut korupsi yang tak jelas ujung dan pangkalnya. Ketika melakukan reformasi pada tahun 1998, kita bertekad memerangi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), tetapi kita tidak berani memutus hubungan dengan "kasus dan orangorang" korupsi pada masa lalu. Orang-orang yang diberi tugas memerangi korupsi adalah juga orang-orang yang pernah terjerat korupsi pada zaman Orde Baru. Akibatnya, korupsi tak terselesaikan karena ketika pejabat-pejabat itu akan menyelesaikan korupsi mereka pun terancam oleh korupsi-korupsinya sendiri. Celakanya, banyak sekali pejabat yang kemudian tetap menjadi pejabat dengan cara koruptif dan kolutif pula.

Banyak orang menjadi pejabat karena menyuap sehingga sesudah menjadi pejabat bukan memerangi korupsi, melainkan membuat korupsi-korupsi baru. Terasa sekali, kita tersandera oleh korupsi-korupsi dan koruptor masa lalu maupun korupsi dan koruptor-koruptor baru yang masih bercokol di berbagi institusi kenegaraan atau pemerintahan kita. Saat kita akan membongkar kasus korupsi kerap muncul hambatan, misalnya, yang terancam terkena tindakan mengungkit- ungkit kasus lama supaya dibongkar lebih dulu. Bisa juga pejabat yang harus menegakkan hukum atas kasus korupsi justru menghambat karena dirinya sendiri adalah bagian dari korupsi itu.

Jadi, kita seperti tersandera dan terjebak dalam situasi maju tak bisa, mundur tak mungkin. Kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Jawabannya, putuskan hubungan dengan korupsi masa lalu. Kita harus mengakhiri penaganan kasuskasus lama itu secepatnya agar bisa memulai dengan langkahlangkah baru. Kalau begini-begini terus, bergerak tanpa kemajuan, berarti kita sedang membiarkan negara ini menuju kehancurannya karena digerogoti oleh korupsi-korupsi yang terus berkembang biak secara ganas. Belajar dari pengalaman negara-negara lain, seperti sering saya kemukakan di berbagai forum, ada dua pilihan kebijakan untuk memutus hubungan dengan masa lalu agar kita bisa memulai langkah-langkah baru.

Pertama , larangan menduduki jabatan publik melalui lustration policy (kebijakan lustrasi) bagi kelompok orang tertentu; Kedua , pemutihan kesalahan masa lalu (national pardon), tetapi diancam dengan hukuman sangat berat jika melakukan korupsi setelah pemutihan. Melalui kebijakan lustrasi, kita bisa membuat undangundang yang melarang orangorang tertentu yang terlibat dalam politik dan pemerintahan masa lalu untuk menduduki jabatan publik. Misalnya ada yang dilarang menduduki jabatan politik dan pemerintahan untuk selamanya atau untuk waktu tertentu, bergantung pada tingkat kesalahan dan posisinya di masa lalu.

Sangat mungkin kebijakan lustrasi sulit dilakukan karena UU-nya memerlukan persetujuan dari orang-orang yang akan terkena lustrasi itu. Oleh sebab itu, ada pilihan kedua yakni pemutihan. Dengan pemutihan dimaksudkan bahwa korupsikorupsi masa lalu dinyatakan ditutup tanpa pengadilan karena diampuni atau diputihkan. Sang koruptor diberi pengampunan dengan keleluasaan, boleh mengembalikan atau tidak mengembalikan hartaharta hasil korupsinya.

Setelah itu, terhitung hari diundangkannya pemutihan itu, jika yang bersangkutan melakukan korupsi bisa dijatuhi hukuman terberat, termasuk hukuman mati seperti di China. Pemutihan seperti ini bisa juga diterapkan pada kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu, seperti yang dilakukan oleh Nelson Mandela di Afrika Selatan melalui pembentukan Komisi Kebenaran dan rekonsiliasi. Kita harus bergerak maju untuk membangun Indonesia baru. Tak bisa kita selalu dalam posisi terkunci di jalan buntu seperti sekarang ini. []

KOMPAS, 17 Mei 2014

Moh Mahfud MD ; Guru Besar Hukum Konstitusi

__._,_.___

Posted by: Kinantaka <kinantaka@gmail.com>

Reply via web post

•

Reply to sender

•

Reply to group

•

Start a New Topic

•

Messages in this topic (1)

Visit Your Group

New Members 1

• Privacy • Unsubscribe • Terms of Use

__,_._,___

[wanita-muslimah] Satrawi: Kepemimpinan Am(m)arah

18:16 BUDI WIBOWO No comments

Kepemimpinan Am(m)arah

Oleh: Hasibullah Satrawi

Dalam beberapa waktu terakhir, publik dihebohkan dengan cuplikan video seorang pemimpin memarahi anak buah atau koleganya. Episode teranyar dari "serial" pemimpin yang sedang marah-marah ini menampilkan Wali Kota Surabaya Ibu Tri Rismaharini (biasa dipanggil Ibu Risma), yang terlihat sangat marah karena Taman Bungkul rusak akibat acara bagi-bagi es krim gratis.

Menarik diperhatikan, adegan marah-marah seorang pemimpin justru diperlihatkan oleh sosok-sosok yang selama ini cenderung naik daun sebagai pemimpin, seperti pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama (atau biasa disebut dengan nama panggilan Jokowi-Ahok), Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan termasuk Ibu Risma. Hingga cenderung menimbulkan kesan bahwa pemimpin yang baik pada masa sekarang justru mereka yang berani atau sering marah.

Kondisi Berat

Sejauh ini publik cenderung menerima secara baik amarah dari pemimpin-pemimpin naik daun seperti di atas. Kalaupun ada pihak yang merespons kepemimpinan amarah ini secara negatif, hampir bisa dipastikan jumlah mereka masih kalah jauh dengan mereka yang meresponsnya secara positif.

Sangat mungkin, penerimaan publik terhadap kepemimpinan amarah ini disebabkan kepercayaan masyarakat yang masih tinggi terhadap sosok-sosok seperti di atas. Dengan kata lain, publik masih percaya bahwa para pemimpin seperti Jokowi, Ahok, Ganjar, dan Ibu Risma bersungguh-sungguh dalam bekerja untuk mewujudkan amanah rakyat. Dan bila mereka marah, hal itu berarti sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada.

Apalagi kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara belakangan ini sangat berat, baik dalam konteks nasional, di kota-kota besar, maupun bahkan di pelosok-pelosok desa. Sebagai contoh, secara makro, perkembangan ekonomi Indonesia kerap dipuja-puji, setidaknya oleh pemerintah. Sedangkan secara mikroekonomi, banyak masyarakat yang tetap kesusahan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.

Di sisi lain, kebebasan acap tidak terkontrol lagi. Pada masa seperti sekarang, informasi apa pun dengan mudah menyebar kepada masyarakat luas, menembus bebukitan dan pegunungan yang dalam kurun waktu sekian lama mengisolasi warga dari kemajuan dan keterbukaan. Tapi, di sisi lain, kebebasan yang luar biasa ini justru tak jarang memberikan tugas baru dan menambah beban sebagian masyarakat. Sebab, semuanya tidak gratis yang berarti harus menambah biaya pengeluaran. Bahkan, sebagian harus mengeluarkan biaya supermahal; kehilangan anggota keluarga karena dibawa kabur temannya di jejaring sosial media, dan masih banyak contoh lainnya.

Sementara itu, suksesi kepemimpinan acap hanya berarti bagi para pemodal, para pengusaha, atau pihak-pihak yang berada di lingkaran kekuasaan. Sedangkan bagi masyarakat, pergantian kepemimpinan acap tak bermakna apa pun. Sebab, kondisinya dirasa hampir sama saja antara satu periode kepemimpinan dan kepemimpinan yang lain. Maka, tidak heran bila masyarakat tetap menerima uang dari para "pemain kekuasaan" ini meski sudah dilarang banyak pihak (bahkan termasuk oleh tokoh agama setempat) atau bahkan meski hanya 5 ribu rupiah. Karena bagi mereka, itu momen langka yang bisa terjadi hanya lima tahun sekali!

Dalam kondisi seperti ini, beban paling berat justru harus dihadapi oleh para pemimpin yang membawa visi perubahan dan hendak benar-benar mengabdi kepada masyarakat. Di satu sisi, mereka harus terdesak oleh segala macam kondisi masyarakat sebagaimana (sebagian) telah dijelaskan di atas. Sementara itu, di sisi lain, mereka harus berhadapan dengan mental-mental birokrat yang sebagian masih bermasalah hingga hari ini, seperti kebiasaan lambat, tumpang tindih, semangat hidup di pertengahan hingga akhir tahun (masa pencairan anggaran), dan yang lainnya.

Dalam kondisi seperti ini, sangatlah bisa dipahami bila seorang pemimpin yang membawa semangat perubahan marah besar akibat keadaan yang dianggap tidak semestinya. Amarah yang ada bisa menjadi pendobrak kebekuan yang ada.

Jangan Ammarah

Meski demikian, hendaklah amarah jangan sampai berubah menjadi ammarah. Dalam bahasa Arab, ammarah bermakna banyak menyuruh secara negatif (kejahatan). Hawa nafsu, contohnya, berwatak ammarah bis su' (banyak menyuruh atas keburukan).

Dalam konteks kepemimpinan, marah satu kali atau beberapa kali tentu sangat dianggap wajar, apalagi orang yang marah adalah pemimpin yang dianggap baik dan amanah. Tapi, bila terus marah-marah, apalagi berkali-kali, tentu akan dimaknai secara negatif, apalagi pamor kepemimpinan dari pemimpin yang ada dalam tren menurun (umpama). Dan sangat mungkin marah-marah yang ada lebih disebabkan hawa nafsu dengan watak dasar ammarah-nya daripada kehendak memperbaiki keadaan.

Secara kejiwaan, karakter dasar amarah bersifat negatif walaupun tujuan atau hendak dipergunakan secara positif. Sebab, amarah cenderung mendorong jiwa keluar dari ketenangannya.

Itu sebabnya, secara normatif, manusia dianjurkan untuk menjadi sosok penyabar dan sebisa mungkin mengontrol emosi, termasuk amarah. Bahkan dalam Islam, orang yang sedang marah tidak diperbolehkan menjadi hakim atau pemutus perkara.

Oleh karena itu, dalam kepemimpinan, yang dibutuhkan bukan amarah (apalagi ammarah), melainkan ketegasan tanpa menjadi keras dan kelembutan tanpa menjadi lemah. Dalam sejarah Islam, kepemimpinan sahabat Abu Bakar kerap digambarkan sebagai kepemimpinan yang lembut, tapi tidak lemah. Sedangkan kepemimpinan sahabat Umar bin Khattab kerap digambarkan sebagai kepemimpinan yang tegas, tapi tidak keras.

Seorang pemimpin sejatinya mampu menggunakan karakter-karakter di atas secara proporsional, khususnya dalam menghadapi masyarakat di semua keadaannya. Hingga muncul kesadaran terkait pentingnya menjaga ruang bersama dan sama-sama menghormati ruang pribadi di kalangan masyarakat dengan segala hak dan kewajibannya.

Pada akhirnya, karakter seperti ketegasan, kelembutan, atau bahkan peraturan, tak lebih dari sekadar instrumen. Sedangkan tujuannya adalah menumbuhkan kesadaran positif dalam kehidupan masyarakat sebagaimana dijelaskan di atas.

Oleh karena itu, menjadi pemimpin sejatinya tidak sekadar memerintah, menyuruh, apalagi marah-marah. Bila demikian, tidak ada bedanya antara pemimpin dan masyarakat biasa yang dipimpin. Mengingat semua orang sesungguhnya bisa melakukan hal-hal seperti ini.

Demikian pula, menjadi pemimpin seharusnya tidak hanya memaksa masyarakat agar mematuhi sebuah peraturan, apalagi dibarengi dengan penegakan denda atau melalui tindakan aparat sekalipun. Sebab bila demikian, tidak ada bedanya antara masa kerajaan dan era demokrasi seperti sekarang.

Ada sebuah kisah menarik sebagai penutup tulisan ini sekaligus gambaran dari tujuan tertinggi sebuah kepemimpinan. Pada suatu ketika, ada seorang perempuan hamil karena perzinaan yang datang kepada Nabi Muhammad SAW dan meminta untuk dijatuhi hukuman karena telah melanggar peraturan. Nabi menyuruhnya datang di lain waktu setelah sang janin lahir. Hingga akhirnya Nabi menegakkan hukum yang berlaku (rajam) bagi perempuan itu.

Bagaimana agar bangsa ini bisa mempunyai kesadaran sebagaimana dalam kisah di atas? Silakan para pemimpin semua yang terhormat memikirkan cara dan mengimplementasikan program kerjanya. Itulah seni kepemimpinan. Pastinya tidak dengan marah-marah, apalagi menyalahkan rakyat. Bukankah semata-mata demi tujuan ini semua, dahulu kalian minta dipilih kepada kami sebagai rakyat? []

JAWA POS, 14 Mei 2014

Hasibullah Satrawi ; Alumnus Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir; Tinggal di Jakarta

__._,_.___

Posted by: Kinantaka <kinantaka@gmail.com>

Reply via web post

•

Reply to sender

•

Reply to group

•

Start a New Topic

•

Messages in this topic (1)

Visit Your Group

New Members 1

• Privacy • Unsubscribe • Terms of Use

__,_._,___

Wanita Wanita Muslimah

This is default featured slide 1 title

This is default featured slide 2 title

This is default featured slide 3 title

This is default featured slide 4 title

This is default featured slide 5 title

Advertising

Thursday, 29 May 2014

[wanita-muslimah] Azyumardi: Simbolisme Islam dan Pilpres

[wanita-muslimah] Dugaan Korupsi Pendidikan Sumenep Diperiksa Kejaksaan Tinggi Jawa Timur

Tuesday, 27 May 2014

[wanita-muslimah] Kang Said: Ikhtiar Manusiawi

[wanita-muslimah] Shambazy: Kampanye Hitam/Negatif

Sunday, 25 May 2014

[wanita-muslimah] Mahfud MD: Memutihkan Korupsi

[wanita-muslimah] Satrawi: Kepemimpinan Am(m)arah

Popular Posts

Blog Archive

Recent Posts

Blogger Tricks

Blogger Themes

Download

Texts

Footer Widget 1

Footer Widget 2

Footer Widget 3