PBNU Tolak Permintaan Maaf kepada Korban Tragedi 65
JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) dengan didukung kalangan purnawirawan TNI Angkatan Darat dan ormas menolak keras segala bentuk permintaan maaf dari pemerintah/Presiden Republik Indonesia terhadap korban tragedi 1965-1966. Pasalnya, cabang NU Jawa Timur dan Jawa Tengah mengirimkan surat kepada PBNU menolak keras permintaan maaf kepada korban tragedi 1965.
"Kami (PBNU) menolak permintaan maaf SBY kepada korban tragedi 65. Menurut kami, yang harus didorong adalah rekonsiliasi bukan meminta maaf," ujar As'ad Said Ali, Wakil Sekjen PBNU dalam deklarasi "Mewaspadai Kebangkitan PKI" di kantor pusat PBNU Salemba, Jakarta, Rabu (15/8/2012).
Ali mengungkapkan, sebagai bangsa lebih baik jika persitiwa tragedi kemanusiaan 1965 dilupakan. Mantan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, lanjutnya, sudah memberikan tempat untuk memulihkan hak keturunan PKI sehingga permintaan maaf pemerintah pada korban tragedi 1965-1966 dipandang tidak perlu.
Selain itu, menurut As'ad Said Ali, pengadilan ad hoc justru akan menambah persoalan karena permasalahan yang menyangkut tragedi 1965-1966 lebih bernuansa politik daripada kemanusiaan. "NU tidak mendorong ke pengadilan karena tidak ingin mengungkit masalah yang lalu-lalu. Orang kita, kiai dibunuh PKI, kita juga tidak menuntut," tambahnya.
As'ad Sail Ali mengungkapkan, NU melupakan tragedi 1965 sebagai bentuk bahwa NU berjiwa besar. NU tidak mengungkit masalah pembunuhan oleh PKI di tahun 1948 di Madiun karena melupakan dan memberikan maaf agar pembagunan karakter bangsa ke depan menjadi lebih baik.
"Kami bersikap sebagai bentuk dari berjiwa besar karena kami memegang saham di republik ini. Kami yang mendirkan republik ini. Kalau permintaan maaf dilakukan maka bangsa ini akan terus berantem," tegasnya.
Hal senada turut diungkapkan Suryadi, Ketua PPAD (Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat), yang menjelaskan Komnas HAM saat merekomendasikan Presiden harus meminta maaf pada korban 65 telah mengobarkan permusuhan baru di kalangan masyarakat Indonesia.
PPAD, lanjut Suryadi, menentang sikap Komnas HAM tersebut. Komnas HAM tidak selayaknya mendesak pemerintah untuk meminta maaf pada korban 1965 karena yang bertanggung jawab adalah Partai Komunis Indonesia (PKI). "PKI itu pelaku kudeta. Buktinya sudah banyak. Tidak selayaknya pemerintah untuk meminta maaf. Komnas HAM belum berbuat adil," ungkapnya.
From: wanita-muslimah@yahoogroups.com [mailto:wanita-muslimah@yahoogroups.com] On Behalf Of isa
Sent: Monday, October 01, 2012 9:15 PM
To: WANITA -MUSLIMAH@YAHOOGROUPS.COM
Subject: [wanita-muslimah] Kolom IBRAHIM ISA - Perjuangan Melaksanakan Kesimpulan KomnasHAM (23 Juli 2012) semakin SENGIT dan MENDALAM
*Kolom IBRAHIM ISA
Selasa, 02 Oktober 2012
-----------------------*
Perjuangan Melaksanakan Kesimpulan KomnasHAM (23 Juli 2012) semakin
SENGIT dan MENDALAM
*Kesimpulan KomnasHAM, (23 Juli 2012) -- a.l : --*
*Menegaskan terjadinya pembunuhan; pemusnahan; perbudakan; pengusiran
atau pemindahan penduduk secara paksa; perampasan kemerdekaan atau
kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang; penyiksaan, perkosaan
atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara; penganiayaan
(persekusi); dan penghilangan orang secara paksa. Bahwa sejumlah
individu dan lembaga diduga kuat sebagai pelaku dalam rentetan peristiwa
1965-1966.*
Wakil Ketua Komnas HAM Yosep Adi Prasetyo mengatakan penyelesaian
pelanggaran HAM bermuara pada dua hal: langkah hukum dan langkah
politik. Langkah hukum berupa tindak lanjut atas hasil penyelidikan
Komnas HAM dalam ranah penyidikan, penuntutan, dan pengadilan. Adapun
langkah politik adalah langkah yang harus diambil Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono untuk menyelesaikan secara menyeluruh.
*Penyelesaian politik bisa dengan permintaan maaf pemerintah. Pemerintah
bisa segera mencabut peraturan perundangan yang diskriminatif terhadap
korban dan keluarganya. Pemerintah, kata Yosep bisa mengungkap kebenaran
sejarah saat perisitiwa berdarah 1965 itu. *
* * *
*Namun**, **Menteri **DJOKO SUYANTO, **Menko Bidang Politik, Hukum dan
Keamanan, kemarin tanpa tédéng-aling-aling**, **Membenarkan Pembantaian
Masal 1965. **(Tempo.co, 01 Oktober)*
Menteri Djoko Suyanto juga menegaskn bahwa pemerintah tak perlu meminta
maaf atas tragedi pembunuhan ribuan warga dan simpatisan Partai Komunis
Indonesia pada 1965. Ia menambahkan bahwa *pembunuhan ribuan warga pada
1965 harus dilihat sebagai bentuk pembelaan pada negara. *
Tanpa mengedipkan matanya Djoko Suyanto menambahkan lagi
bahwa,*peristiwa berdarah yang menyebabkan antara 200 ribu hingga 7 juta
orang tewas itu justru bermanfaat. "Kalau peristiwa itu tak terjadi,
negara kita tidak akan seperti sekarang ini." (Di sini liputan Tempo.co
mungkin keliru. Korban Pembantaian 1965 oleh fihak militer dan
pendukungnya, sebegitu jauh angka yang terbesar adalah yang diucapkan
oleh Brigjen Sarwo Edhi, yaitu sekitar 3 juta korban).*
Begitu gampang-gampangan dan santai Menteri Djoko Suyanto mengkonstatasi
bahwa pembunuhan atas ratusan sampai 3 juta warganegara sendiri yang tak
bersalah, itu, sebagai "*DJUSTRU BERMANFAAT"*. Tak tergerak hati nurani
sang menteri yang bertanggung jawab atas HUKUM DAN KEAMANAN, -- bahwa
begitu banyak warga tak bersalah dan setia kepada Republik Indonesia dan
sepenuh hati mendukung Presiden Sukarno, presiden Republik Indonesia
yang *dibunuh, tanpa proses hukum apapun*.**Fakta bahwa**tidak kurang
dari 20 juta keluarga korban yang sampai saat ini difitnah dan
didiskrimnasi, serta nama baiknya dirusak oleh rezim Orba. Semua
penderitaan warga yang tidak bersalah ini dinyatakannya
sebagai*"BERMANFAAT".*
Djoko Suyanto berfalsah pula dengan menyatakan mengenai warga tak
bersalah dibantai. bahwa*: "Kalau peristiwa itu tak terjadi, negara kita
tidak akan seperti sekarang ini." *
Pada titik ini bolehlah orang bertanya kepada Sang Menteri:**
*Negara kita sekarang ini negara seperti*/**/*apa Pak Menteri? *
*Bukankah negara ini sudah tidak menguasai lagi sumber-sumber kekayaan
alam, bumi dan lautannya? Karena sudah digadaikan habis oleh rezim Orba
kepada modal monopoli asing? Bukankah hutang Indonesia sudah mencapai
lebih dari 200 milyar dolar AS? Yang itu semua akan menjadi beban
dipundak anak-cucu kita yang harus melunasinya?*
*Sampai sekarangpun Indonesia baru bisa membayar bunganya saja dari
hutang yang dipinjamnya sejak berdirinya rezim Orba. Bukankah negeri ini
sudah se penuhnya tergantung pada modal asing?, pada belas kasihan World
Bank dan IMF? *
*Bukankah sampai detik ini kasus pembunuhan terhadap pejuang HAM, Munir,
belum sepenuhnya terungkap? Yang bertanggungjawab diracuninyaa putra
pejuaang demokrasi dan HAM, Munir, sampai sekarang masih bebas? Meskipun
Presiden SBY telah berjanji akan diberlakukannya keadilan untuk MUNIR??*
** * **
*Dari pernyataan Djoko Suyanto, Menteri Kordinasi Bidang Politik, Hukum
dan Keamanan, jelas sekali bahwa beliau menganggap sepi, bahkan
menenentang Kesimpulan KomnasHam 23 Juli 2012. Djoko Suyanto
menganjurkan kepada pemerintah untuk membuang ke keranjang sampah
Kesimpulan KomnasHam, yang merupakan lembaga yang dibentuk oleh negara.
Dan meneruskan keadaan negeri ini yang tanpa hukum dan keadilan berjalan
terus.*
*Tak ada penghinaan yang lebih besar pada kemampuan rakyat berfikir
kritis, wajar dan adil, terhadap keberanian masyarakat untuk melawan
ketidak adilan, -- -- -- -- seperti apa yang terjadi sekarang ini, yaitu:*
*SIKAP AROGAN DAN FASISTIS SEPERTI YANG DITUNJUKKAN OLEH MENTERI DJOKO
SUYANTO!!*
** * **
Milis Wanita Muslimah
Membangun citra wanita muslimah dalam diri, keluarga, maupun masyarakat.
Twitter: http://twitter.com/wanita_muslimah
Situs Web: http://www.wanita-muslimah.com
ARSIP DISKUSI : http://groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/messages
Kirim Posting mailto:wanita-muslimah@yahoogroups.com
Berhenti mailto:wanita-muslimah-unsubscribe@yahoogroups.com
Milis Keluarga Sejahtera mailto:keluarga-sejahtera@yahoogroups.com
Milis Anak Muda Islam mailto:majelismuda@yahoogroups.com
Milis ini tidak menerima attachment.
0 comments:
Post a Comment