Dapatkah Harkat dan Martabat Wanita Terangkat dengan Kereta Khusus Wanita
(KKW)?
Maraknya kasus pelecehan seksual yang terjadi di atas transportasi umum yang
menimpa kaum wanita, mendapat perhatian serius dari PT Kereta Api Indonesia
(KAI). PT KAI telah meluncurkan dua gerbong khusus wanita dalam satu
rangkaian kereta rel listrik (KRL) dengan rute Bogor-Jakarta-Bogor. Gerbong
khusus ini mulai beroperasi pada Kamis (19/8/2010) lalu dan hanya pada KRL
AC dan Express.
PT KAI berharap upaya penyediaan Kereta Khusus Wanita (KKW) ini mampu
mengangkat harkat dan martabat wanita serta melindungi wanita dari pelecehan
seksual di kereta api, khususnya di KRL. Hal yang sama sudah dilakukan
pemerintah provinsi DKI Jakarta pada antrian bus Transjakarta. Sejak Juni
lalu sudah diterapkan pemisahan antrian penumpang busway yang bertujuan
menghindari kasus-kasus yang merugikan kaum wanita.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Gumelar,
mengomentari pengadaan gerbong khusus wanita dimaksudkan sebagai tindak
lanjut banyaknya laporan tindak pelecehan seksual dan kekerasan yang dialami
penumpang wanita.
Benarkah kebijakan ini akan menghentikan pelecehan seksual dan mengangkat
harkat dan martabat perempuan? Berikut wawancara dengan Juru Bicara Muslimah
Hizbut Tahrir Indonesia, Ustadzah Iffah Ainur Rochmah.
Bagaimana pandangan ustadzah terhadap pengadaan Kereta Khusus wanita (KKW)
ini, bisakah tingkat pelecehan seksual dan kekerasan terhadap perempuan
menurun dengan kebijakan ini?
Benar, akan ada penurunan angka pelecehan seksual dan kekerasan terhadap
perempuan, tentunya di gerbong khusus perempuan tersebut. Tapi bagaimana
dengan gerbong lain yang mengalami penumpukan jumlah penumpang hingga
berdesakan dan sangat tidak manusiawi itu? Justru kondisi ini yang paling
sering memicu pelecehan seksual dan kekerasan terhadap penumpang perempuan.
Dan lebih mendasar dari itu masyarakat membutuhkan keseriusan pemerintah
untuk menyediakan sarana transportasi umum yang aman, nyaman dan terjangkau
bagi semua. Bagi perempuan dan anak-anak, bagi manula dan penyandang cacat
(disabled), juga memperhatikan remaja, dewasa baik laki-laki maupun
perempuan. Kalau kebijakannya hanya menyediakan KKW dalam jumlah yang sangat
terbatas (yakni hanya dua gerbong) dan hanya bagi kelas menengah - padahal
yang lebih rentan pelecehan adalah penumpang KRL ekonomi - jelas tidak akan
banyak menyelesaikan masalah!
Apa persoalan mendasar yang harus diatasi oleh pihak pemangku kepentingan
terkait pelecehan seksual yang dialami penumpang wanita?
Pertama, pemerintah harus menyediakan sarana transportasi publik yang lebih
memadai dan terjangkau. Penumpukan penumpang terutama pada jam-jam sibuk
harus diatasi dengan penambahan armada transportasi publik dan
pengintensifan jadwal perjalanannya. Bahkan mungkin menambah jalur
alternatif agar tidak menambah kemacetan. Tapi selama ini pemerintah selalu
beralasan tidak ada dana.
Jika jumlah kereta dan jadwal perjalanannya lebih banyak, tidak perlu
penumpang laki-laki dan perempuan berdesakan, pasti kasus-kasus pelecehan
akan semakin berkurang. Saya kira bukan hal yang urgen untuk membuat gerbong
atau bus terpisah antara laki-laki dan perempuan, toh ini akan memunculkan
persoalan teknis lain. Misalnya, bagaimana kalau suami-istri dan anak-anak
yang berangkat bersama-sama, apa harus dipisah di gerbong atau bus yang
berbeda?
Kedua, Sebagian besar penumpang wanita adalah perempuan bekerja, maka patut
ditelaah lebih lanjut kenapa begitu banyak perempuan yang terlibat dalam
aktifitas industri atau ekonomi di luar rumah? Apa yang menuntut kaum
perempuan berlomba-lomba menerjunkan diri dalam dunia kerja, dengan
mengumbar auratnya dan bahkan dengan risiko menjadi korban pelecehan dan
kekerasan?
Ternyata sebagian besar karena dorongan membantu ekonomi keluarga.
Pemiskinan struktural akibat penerapan ekonomi kapitalisme adalah penyebab
utamanya. Banyak kepala rumah tangga yang tidak mampu mencukupi kebutuhan
pokok keluarga. Lapangan kerja yang tersedia bagi perempuan lebih banyak di
luar rumah, maka terpaksa sebagian perempuan meninggalkan fungsi ke-ibuannya
demi kelangsungan ekonomi keluarga. Mereka bekerja di sektor industri dan
manufaktur, di pabrik-pabrik, mulai pagi sampai petang, tanpa jam istirahat
yang cukup. Sebenarnya ini sudah tidak manusiawi bagi perempuan..
Sebagian lainnya memang bekerja demi aktualisasi diri dan prestise. Ini juga
tidak lepas dari sistem nilai yang salah. perempuan dianggap lebih terhormat
jika memiliki pendidikan tinggi, karir dan pekerjaan bagus dan seterusnya.
Inilah ciri khas kapitalisme. Kebaikan dan kebahagiaan diukur dengan materi
dan kenikmatan fisik.
Lainnya, banyaknya perempuan membuka aurat di luar rumah juga perlu disikapi
karena hal ini bisa juga menjadi salah satu pemicu kekerasan dan pelecehan.
Jadi, kebijakan ini tidak bisa mengangkat harkat dan martabat perempuan?
Jelas tidak bisa. Mungkin bisa mengurangi tindak kekerasan dan pelecehan di
sarana transportasi umum, itupun sangat terbatas. Tetapi tidak akan bisa
mengangkat harkat dan martabat perempuan secara hakiki. Kita harus sadar,
sistem nilai dan aturan kapitalisme sekular yang saat ini berlangsung memang
menghendaki perempuan dieksploitasi tenaganya, kemolekan tubuh dan semua
potensinya agar menghasilkan uang. Inilah yang menjadi sumber persoalan.
Mari kita renungkan, bagaimana mungkin martabat perempuan bisa terangkat
kalau perannya dalam pembangunan masyarakat masih diukur berdasarkan
partisipasi kerjanya diluar rumah yang mampu menghasilkan uang? Sementara
peran fitrah dan mulianya sebagai ibu generasi ternyata tidak dihargai
karena tidak menghasilkan materi!.
Juga apakah bisa kita sebut kaum perempuan telah dimuliakan ketika mereka
diberi fasilitas dan kemudahan agar semakin berlomba-lomba mengejar karir
demi aktualisasi diri, tanpa perasaan bersalah telah meninggalkan
kewajiban-kewajibannya?. Atau mereka dibiarkan membanting tulang untuk
menanggung beban ekonomi keluarga? Sistem kapitalisme justru merendahkan
martabat perempuan!
Saat ini masyarakat membutuhkan sistem nilai dan aturan baru yang memahami
fitrah manusia -laki-laki dan perempuan- dan dengannya akan tercapailah
tujuan-tujuan kehidupan. Sistem nilai dan aturan itu adalah syariat Islam
yang bersumber dari Dzat yang Maha Tahu karakter manusia dan Sang Pencipta
fitrah manusia.
Bagaimana syariat Islam memberikan solusi untuk masalah terkait?
Syariat islam memberikan tanggung jawab menyelesaikan problem-problem
terkait kepada Negara yaitu kepada kepala Negara atau imam. Hadits
Rasulullah:
"Seorang imam (khalifah atau kepala negara) adalah pemelihara dan pengatur
urusan rakyat dan ia akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan
rakyatnya." (HR Bukhari dan Muslim).
Kita sepatutnya membuang sistem ekonomi kapitalisme yang sudah terbukti
gagal. Kapitalisme gagal mewujudkan kemampuan negara untuk memberikan
fasilitas umum yang memadai bagi seluruh rakyat. Tidak adanya dana untuk
menyediakan sarana transportasi publik yang aman, nyaman dan terjangkau
disebabkan pengelolaan asset-asset kepemilikan umum diserahkan kepada swasta
sesuai kaidah kapitalisme. Kemiskinan yang mendera hampir separo penduduk
Indonesia, mendorong perempuan ikut membanting tulang bekerja di luar rumah
juga menjadi bukti lain kegagalan kapitalisme mensejahterakan masyarakat.
Syariat Islam mewajibkan penerapan sistem ekonomi Islam (an Nidzam al
Iqtishadi fi al Islam). Sistem ekonomi Islam menetapkan negara tidak boleh
menyerahkan asset-asset umat kepada swasta. Dengan strategi inilah maka
kebutuhan-kebutuhan publik berupa sarana transportasi yang aman dan nyaman,
berbagai fasilitas umum, bahkan layanan pendidikan dan kesehatan serta
keamanan bisa diperoleh umat secara memadai dan murah, bahkan gratis.
Allah SWT telah menganugerahkan kekayaan alam di laut, hutan, barang tambang
dan sebagainya yang lebih dari cukup untuk melayani kebutuhan umat.
Kepemilikan sarana dan pengelolaan alat transportasi semisal Kereta Api
harus dikembalikan menjadi jawatan milik negara, tidak sebagai perseroan
publik seperti sekarang (PT KAI). Jawatan ini mendapatkan pembiayaan penuh
dari negara agar bisa meningkatkan jumlah dan mutu layanannya. Juga agar
memperoleh bahan bakar batu bara secara murah, layanan KRL bisa memiliki
pembangkit sendiri agar tidak sering macet akibat kurangnya pasokan listrik,
peremajaan rel, jumlah kereta dan gerbong-gerbongnya memadai. Semua bisa
dilakukan agar selalu menjadi sarana transportasi publik yang aman, nyaman
dan terjangkau bagi masyarakat baik perempuan maupun laki-laki.
Bagaimana syariat Islam menaikkan harkat dan martabat perempuan?
Berbeda dengan logika pengusung feminisme, Islam menetapkan perlindungan
terhadap perempuan tidak cukup dengan memberikan fasilitas khusus dalam area
publik berupa kereta khusus perempuan, toilet khusus perempuan, taman khusus
perempuan dst. Juga tidak bisa dengan memasang kamera pengintai sebagai
bukti bila ada kekerasan, pemerkosaan atau pelecehan seksual terhadap
perempuan. Demikian juga peningkatan harkat dan martabat perempuan tidak
bisa dengan berlakunya Undang-undang yang pro-perempuan, atau adanya LSM
khusus perempuan untuk mendengarkan dan menindaklanjuti keluhan perempuan.
Meningkatkan harkat dan martabat perempuan harus dimulai dari pandangan yang
shahih terhadap kedudukan perempuan di tengah masyarakat. Selain memiliki
tanggung jawab sebagai manusia sama seperti laki-laki untuk bertaqwa,
beribadah, termasuk berdakwah amar ma'ruf nahyi munkar, Islam menetapkan
tanggung jawab utama perempuan dalam pembangunan masyarakat adalah di dalam
rumah tangganya. Peran utama perempuan adalah menjadi ibu dan istri.
Mengatur rumah tangga dan mendidik generasi adalah tanggung jawab yang amat
berat dan juga mulia yang tidak bisa dikonversikan dengan materi sebanyak
apa pun. Pelaksanaan peran ini bisa berpengaruh besar pada baik atau
buruknya bangunan masyarakat. Maka negara akan memfasilitasi perempuan
dengan pendidikan yang membangun kepribadian Islaminya (as syakhshiyah al
Islamiyah), menuntunnya melaksanakan syariat dalam kehidupan
sehari-hari-termasuk pelaksanaan kewajiban menutup aurat, dan memberi
perhatian besar pada peningkatan kualitas ibu. Negara juga mengambil
tindakan ketika ada pengabaian terhadap posisi perempuan yang telah
digariskan.
Demikianlah meskipun Islam membolehkan perempuan bekerja, tanggung jawab
menyediakan nafkah bagi seluruh anggota keluarga tidak pernah berada di
pundak perempuan namun berada di pundak suami. Jika suami tidak mampu,
tanggung jawabnya berpindah kepada kerabat terdekat yang mampu. Dan bila
tetap tidak sanggup, maka negara yang berkewajiban menyediakan nafkah.
Dengan pandangan mendasar inilah kita bisa menyaksikan bagaimana
terhormatnya kedudukan perempuan di masa Khilafah Islamiyah. Syariat Islam
diterapkan, negara menyediakan lapangan pekerjaan yang layak bagi tiap ayah,
suami, atau wali, sehingga mereka bisa menafkahi istri, anak-anak dan
keluarganya. Negara menjamin pemenuhan kebutuhan pokok bagi janda dan
perempuan yang walinya tidak mampu menafkahi mereka. Selain itu negara
menjamin pelayanan kesehatan, pendidikan dan keamanan yang terjangkau dan
berkualitas untuk setiap warga negara. Tidak ada pelimpahan tanggung jawab
pemenuhan kebutuhan pokok kepada perempuan, yang menyebabkan perempuan
memasuki peran publiknya di sektor ekonomi dalam posisi tawar yang sangat
rendah, yang membuatnya lemah dalam menghadapi masalah pelecehan seksual,
tindak kekerasan, dan hal-hal buruk lain di tempat kerjanya.
Sayangnya, saat ini khilafah Islamiyah belum tegak kembali, maka kita wajib
berjuang mewujudkannya.
[Non-text portions of this message have been removed]
Milis Wanita Muslimah
Membangun citra wanita muslimah dalam diri, keluarga, maupun masyarakat.
Twitter: http://twitter.com/wanita_muslimah
Situs Web: http://www.wanita-muslimah.com
ARSIP DISKUSI : http://groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/messages
Kirim Posting mailto:wanita-muslimah@yahoogroups.com
Berhenti mailto:wanita-muslimah-unsubscribe@yahoogroups.com
Milis Keluarga Sejahtera mailto:keluarga-sejahtera@yahoogroups.com
Milis Anak Muda Islam mailto:majelismuda@yahoogroups.com
Milis ini tidak menerima attachment.
0 comments:
Post a Comment