Ref: Untuk penjelasan tambahan, dapat dicatat bahwa sesuai sensus BPS 2010 terdapat 10 propinsi termiskin di NKRI yaitu : Papua Barat, Papua, Maluku, Sulawesi Barat, NTT, NTB, Aceh, Bangka Bilitung, Gorontalo, Sumatera Selatan.( http://us.bisnis.news.viva.co.id/news/read/173118-10-propinsi-paling-miskin-di-indonesia ) Mengapa "perkembangan kesejahteraan" tidak merata selama 60 tahun merdeka-merdeka?
Saturday, 18 August 2012 02:41
Jakarta - Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Saleh Daulay, menyebutkan, Indonesia boleh berbangga dapat memperingati 67 tahun kemerdekaannya.
"Namun satu hal yang penting dicatat, bahwa kemerdekaan yang diraih belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh bangsa Indonesia," ujarnya di Jakarta, Jumat (17/8).
Atas dasar itu, imbuh Saleh, tugas utama bangsa dan negara Indonesia ke depan adalah bagaimana menciptakan pemerataan nikmat kemerdekaan.
Menurutnya, pemerataan nikmat kemerdekaan yang diperlukan setidaknya meliputi tiga bidang fundamental: pertama, pemerataan dalam bidang ekonomi. Saat ini, kesenjangan sosial masih cukup besar di tengah masyarakat. Akses terhadap modal dan kesempatan berusaha hanya dimiliki oleh segelintir orang saja.
"Mereka yang dapat dikategorikan sejahtera secara ekonomi, jumlahnya sangat terbatas. Belum lagi, akses terhadap kepemilikan tanah sangat tidak adil," ungkapnya.
Bayangkan, kata Saleh yang juga Pengamat Politik UIN Syarif Hidayatullah itu, ada satu keluarga atau korporasi yang memiliki lahan seluas dua juta hektar. Sementara di lain pihak, terdapat puluhan juta rakyat yang tidak memiliki tanah sejengkal pun.
"Ini adalah bentuk kesenjangan yang paling menyedihkan. Seolah pemilik negeri ini hanya sekitar 200 sampai 300 orang saja," tandasnya.
Kedua, pemerataan dalam bidang partisipasi politik. Berkembangnya demokrasi di Indonesia ternyata tidak berdampak positif bagi kesejahteraan rakyat. Para politisi dan pengambil kebijakan kelihatannya masih berkutat pada pemenuhan kepentingan pribadi dan partai politik masing-masing.
Di lain pihak, otonomi daerah justru memicu lahirnya raja-raja kecil dan segenap kroninya di daerah-daerah. Akibatnya, kesempatan untuk tampil dan terlibat dalam panggung politik hanyalah milik segelintir orang saja. Ironisnya, penyelenggaraan pemerintahan ternyata masih sarat dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Ketiga, pemerataan dalam bidang pembangunan. Setelah 67 merdeka, kue pembangunan ternyata masih lebih banyak dinikmati oleh masyarakat yang hidup di kawasan Barat Indonesia. Sementara, rakyat yang hidup di kawasan Timur, kelihatannya masih tertatih-tatih dalam membangun daerahnya. Walau persoalan ini adalah persoalan lama, namun kelihatannya pemerintah belum serius membagi kue pembangunan secara merata.
Menurutnya, omentum peringatan hari kemerdekaan yang dirayakan hari ini, semestinya dijadikan momentum pemerataan nikmat kemerdekaan. Para politisi dan pengambil kebijakan negeri ini sudah sepatutnya memikirkan bagaimana agar setiap kebijakan yang diambil didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan.
Selain itu, jika ada aturan perundang-undangan yang melanggengkan praktik ketimpangan, harus segera diamandemen demi kepentingan rakyat yang lebih luas.
"Kalau mau jujur, terdapat puluhan aturan perundang-undangan yang tidak adil. Sebagian diantaranya justru didesain untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Aturan perundangan-undangan seperti ini harus dihapuskan karena bertentangan dengan tujuan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia," pungkasnya. [IS]
Atas dasar itu, imbuh Saleh, tugas utama bangsa dan negara Indonesia ke depan adalah bagaimana menciptakan pemerataan nikmat kemerdekaan.
Menurutnya, pemerataan nikmat kemerdekaan yang diperlukan setidaknya meliputi tiga bidang fundamental: pertama, pemerataan dalam bidang ekonomi. Saat ini, kesenjangan sosial masih cukup besar di tengah masyarakat. Akses terhadap modal dan kesempatan berusaha hanya dimiliki oleh segelintir orang saja.
"Mereka yang dapat dikategorikan sejahtera secara ekonomi, jumlahnya sangat terbatas. Belum lagi, akses terhadap kepemilikan tanah sangat tidak adil," ungkapnya.
Bayangkan, kata Saleh yang juga Pengamat Politik UIN Syarif Hidayatullah itu, ada satu keluarga atau korporasi yang memiliki lahan seluas dua juta hektar. Sementara di lain pihak, terdapat puluhan juta rakyat yang tidak memiliki tanah sejengkal pun.
"Ini adalah bentuk kesenjangan yang paling menyedihkan. Seolah pemilik negeri ini hanya sekitar 200 sampai 300 orang saja," tandasnya.
Kedua, pemerataan dalam bidang partisipasi politik. Berkembangnya demokrasi di Indonesia ternyata tidak berdampak positif bagi kesejahteraan rakyat. Para politisi dan pengambil kebijakan kelihatannya masih berkutat pada pemenuhan kepentingan pribadi dan partai politik masing-masing.
Di lain pihak, otonomi daerah justru memicu lahirnya raja-raja kecil dan segenap kroninya di daerah-daerah. Akibatnya, kesempatan untuk tampil dan terlibat dalam panggung politik hanyalah milik segelintir orang saja. Ironisnya, penyelenggaraan pemerintahan ternyata masih sarat dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Ketiga, pemerataan dalam bidang pembangunan. Setelah 67 merdeka, kue pembangunan ternyata masih lebih banyak dinikmati oleh masyarakat yang hidup di kawasan Barat Indonesia. Sementara, rakyat yang hidup di kawasan Timur, kelihatannya masih tertatih-tatih dalam membangun daerahnya. Walau persoalan ini adalah persoalan lama, namun kelihatannya pemerintah belum serius membagi kue pembangunan secara merata.
Menurutnya, omentum peringatan hari kemerdekaan yang dirayakan hari ini, semestinya dijadikan momentum pemerataan nikmat kemerdekaan. Para politisi dan pengambil kebijakan negeri ini sudah sepatutnya memikirkan bagaimana agar setiap kebijakan yang diambil didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan.
Selain itu, jika ada aturan perundang-undangan yang melanggengkan praktik ketimpangan, harus segera diamandemen demi kepentingan rakyat yang lebih luas.
"Kalau mau jujur, terdapat puluhan aturan perundang-undangan yang tidak adil. Sebagian diantaranya justru didesain untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Aturan perundangan-undangan seperti ini harus dihapuskan karena bertentangan dengan tujuan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia," pungkasnya. [IS]
__._,_.___
=======================
Milis Wanita Muslimah
Membangun citra wanita muslimah dalam diri, keluarga, maupun masyarakat.
Twitter: http://twitter.com/wanita_muslimah
Situs Web: http://www.wanita-muslimah.com
ARSIP DISKUSI : http://groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/messages
Kirim Posting mailto:wanita-muslimah@yahoogroups.com
Berhenti mailto:wanita-muslimah-unsubscribe@yahoogroups.com
Milis Keluarga Sejahtera mailto:keluarga-sejahtera@yahoogroups.com
Milis Anak Muda Islam mailto:majelismuda@yahoogroups.com
Milis ini tidak menerima attachment.
Milis Wanita Muslimah
Membangun citra wanita muslimah dalam diri, keluarga, maupun masyarakat.
Twitter: http://twitter.com/wanita_muslimah
Situs Web: http://www.wanita-muslimah.com
ARSIP DISKUSI : http://groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/messages
Kirim Posting mailto:wanita-muslimah@yahoogroups.com
Berhenti mailto:wanita-muslimah-unsubscribe@yahoogroups.com
Milis Keluarga Sejahtera mailto:keluarga-sejahtera@yahoogroups.com
Milis Anak Muda Islam mailto:majelismuda@yahoogroups.com
Milis ini tidak menerima attachment.
.
__,_._,___
