Kayaknya angka-angka itu total 100 persen.
Konon, peredaran uang 70 persen di Jakarta. kalo yang dikorup"hanya" 50 persen, agak aneh.
Jadi presentasi data ini memang tidak jelas.
korupsi 46,7 % itu artinya apa ya?
hampir separuhnya dikorupsi?
beli 2 dapat 3?
itu persentasenya besar sekali ya, bahkan njompang dengan propinsi
berikutnya yang di bawah 10%
salam,
--
Wikan
2012/8/28 MiRa <la_luta@yahoo.com>
>
>
>
> Sumber:
> http://news.detik.com/read/2012/08/28/000711/2000502/10/data-ppatk-dki-jakarta-pemprov-terkorup-babel-terakhir
>
> Selasa, 28/08/2012 00:07 WIB
>
> Data PPATK: DKI Jakarta Pemprov Terkorup, Babel Terakhir
>
> M Iqbal - detikNews
> Berbagi informasi terkini dari detikcom bersama teman-teman Anda
>
> Jakarta PPATK mengungkap temuan soal pemerintah provinsi yang diduga
> paling marak melakukan tindak pidana korupsi. Dari data yang dilansir,
> Pemerintah provinsi DKI Jakarta berada di urutan pertama dengan presentase
> 46,7 persen, dan urutan ahir Kepulauan Bangka Belitung 0,1 persen.
>
> "Jakarta paling tinggi tingkat korupsinya dilihat data per-provinsi," ujar
> Wakil Kepala PPATK, Agus Santoso, dalam pesan singkat kepada detikcom, Senin
> (27/8/2012).
>
> Menurutnya, yang dimaksud dengan tingkat korupsi di Jakarta banyak
> modusnya. Salah satunya dilakukan dengan cara memindahkan dana anggaran APBD
> ke rekening pribadi para bendaharawan.
>
> "Tidak terlalu spesifik seperti itu (memindahkan anggaran APBD ke rekening
> pribadi). Karena yang dimaksud dengan tingkat korupsi di Jakarta kan juga
> termasuk yang bukan dilakukan bendaharawan," tuturnya.
>
> Atas temuan ini, pihaknya menyatakan telah melakukan koordinasi dengan
> kejaksaan terutama untuk dugaan tindak pidana pencucian uang dan tindak
> pidana asal korupsi.
>
> "Hasil analisis untuk dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan
> tindak pidana asal korupsi yang dilakukan oleh bukan penyelenggara negara
> disampaikan ke kejaksaan. Selain itu, khusus untuk membenahi masalah ini
> PPATK juga sudah mengkomunikasikannya dengan Kemendagri, Kemenkeu dan
> Kemenpan," jelas Agus.
>
> Selain itu, sebagai tindak lanjut atas temuan ini PPATK perlu ada
> pembenahan dalam sistem anggaran dan kebutuhan pembenahan dalam sistem
> pengawasan melekat (waskat).
>
> "Karena ada loophole (lubang) di sistem anggaran yang harus dibenahi, ada
> kebutuhan pembenahan sistem waskat, dan perlunya pembinaan integritas para
> bendaharawan," ucapnya.
>
> Dari lansiran PPATK yang diterima detikcom, pemerintah provinsi yang
> paling tinggi diduga melakukan tindak pidana korupsi adalah Pemprov DKI
> Jakarta berada di urutan pertama dengan 46,7 persen, menyusul Jawa Barat
> dengan 6,0 persen, Kalimantan Timur 5,7 persen, Jawa Timur 5,2 persen, Jambi
> 4,1 persen, Sumatera Utara 4,0 persen, Jawa Tengah 3,5 persen, Kalimantan
> Selatan 2,1 persen, Nangroe Aceh Darussalam 2,1 persen, Papua 1,8 persen,
>
> Kemudian Sumatera Selatan 1,5 persen, Sulawesi Selatan 1,5 persen, Riau
> 1,5 persen, Kepulauan Riau 1,3 persen, Banten 1,3 persen, Lampung 1,2
> persen, DI Yogyakarta 1,1 persen, Maluku 1,1 persen, Sulawesi Utara 0,9
> persen, Kalimantan Barat 0,8 persen, Nusa Tenggara Timur 0,8 persen,
> Bengkulu 0,8 persen, Sumatera Barat 0,7 persen, Bali 0,7 persen, Kalimantan
> Tengah 0,6 persen, Sulwesi Tenggara 0,6 persen, Nusa tenggara Barat 0,5
> persen, Papua Barat 0,5 persen, Maluku Utara 0,4 persen, Sulawei Tengah 0,4
> persen, Sulawesi Barat 0,3 persen, dan terakhir Kepulauan Bangka Belitung
> 0,1 persen,
>
> (iqb/mad)
Milis Wanita Muslimah
Membangun citra wanita muslimah dalam diri, keluarga, maupun masyarakat.
Twitter: http://twitter.com/wanita_muslimah
Situs Web: http://www.wanita-muslimah.com
ARSIP DISKUSI : http://groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/messages
Kirim Posting mailto:wanita-muslimah@yahoogroups.com
Berhenti mailto:wanita-muslimah-unsubscribe@yahoogroups.com
Milis Keluarga Sejahtera mailto:keluarga-sejahtera@yahoogroups.com
Milis Anak Muda Islam mailto:majelismuda@yahoogroups.com
Milis ini tidak menerima attachment.
0 comments:
Post a Comment