Teatrikal Politik Berlagak Heroik
Oleh : M. Iqbal Iskandar.
Gerakan mahasiswa dan buruh yang mewakili masyarakat kecil kian menggema menghiasi media massa beberapa waktu ini. Semakin lama gerakan ini pun semakin mengarah pada tindakan – tindakan yang brutal dan anarki. Ini jelas sangat tidak diharapkan karena akan merugikan orang – orang yang sebetulnya tidak bersalah dan sama-sama dirugikan akibat rencana kenaikan BBM oleh Pemerintah pada tanggal 1 april nanti. Perjuangan dibawah terik matahari dan perut yang belum terisi tak lantas menyurutkan niat mahasiswa dan buruh melawan kebijakan pemerintah yang dianggap akan semakin menambah beban kaum buruh, petani dan rakyat miskin kota. Mereka tetap lantang berteriak satu suara, suara pembebasan akan penindasan.
Sampai hari ini, semakin santer saja isu-isu mengenai pelumpuhan ekonomi beberapa kota di Indonesia melalui aksi demonstrasi semua elemen masyarakat baik dari Aktivis Mahasiswa, LSM, gerakan gerakan buruh, petani dan himbauan para tokoh-tokoh Nasional.
Namun yang sedikit menarik adalah melihat 'teatrikal politik berlagak heroik' yang dipertunjukkan oleh beberapa partai, baik dari partai pendukung pemerintah maupun partai oposisi.
Dari Istana, juru bicara Kepresidenan, Julian Aldrin Pasha mengatakan bahwa kebijakan menaikkan BBM memang tidak populer, namun harus diambil pemerintah sebab keuangan pemerintah tidak mampu menanggung beban subsidi BBM yang melonjak akibat meroketnya kenaikan minyak dunia dari US$90 per barel menjadi US$120 per barel. Bila tidak menaikkan harga BBM maka berbagai program pembangunan akan terancam kelangsungannya. Mulai dari infrastruktrur, pendidikan dan lain sebagainya.
Sementara dari partai oposisi pemerintah PDIP, Arif Budimanta membantah bahwa alasan keuangan Pemerintah, tidak mampu menanggung beban subsidi sehingga harus menaikkan harga BBM tidak seluruhnya benar. Alasannya, dikarenakan Pemerintah selama ini telah memperoleh penghasilan terkait dengan pajak tambahan negara dari Migas senilai Rp40 triliun dan pajak perdagangan internasional Rp4 triliun. Sehingga PDIP memberikan opsi diantaranya agar pemerintah memberlakukan UU cukai agar dapat menaikkan barang barang tertentu seperti minuman bersoda dan bumbu penyedap serta menyerukan Badan Kebijakan Fiskal dan Pemerintah agar menaikkan bea cukai dan produk batubara.
Tidak hanya itu, PDIP selaku partai yang paling getol menyuarakan ketidak sepakatannya dengan kebijakan Pemerintah bahkan sampai menginstruksikan kepada kadernya untuk ikut aksi bersama masyarakat. Dan terbukti di beberapa aksi, terlihat beberapa kader PDIP yang mengambil momen dengan orasi bersama masyarakat di antaranya Wakil Walikota Solo, Hadi Rudyatmo dan Wakil Walikota Surabaya, Bambang Dwi Hartono.
Mendagri Gerah
Melihat hal tersebut, membuat Mendagri Gamawan Fauzi gerah dan mengatakan bahwa kepala daerah yang menolak keputusan pemerintah pusat seperti kenaikan harga bahan bakar minyak bisa dikenai sanksi pemberhentian karena tak mentaati sistem. Penyebab kepala daerah diberhentikan, menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 adalah melanggar sumpah jabatan untuk taat dan patuh. apa yang dikatakan Gamawan Fauzi berbanding terbalik dengan apa yang dilakukannya ketika masih menjadi Gubernur Sumatera Barat tahun 2005. Ia bersama mahasiswa dan beberapa anggota DPRD Sumbar kala itu juga ikut berdemo menolak kenaikan BBM.
Mungkin sebagian masyarakat menyambut positif, tetapi sebagian lagi bisa beranggapan bahwa ini adalah momen pencitraan agar partai nya terlihat baik dan bisa dijadikan instrumen politik ketika kampanye pemilihan kepala daerah, legislatif ataupun pemilihan presiden.
Mengapa demikian? perlu diingat bahwa bulan Januari Ibu Megawati Soekarno Putri selaku pimpinan tertinggi di PDIP, juga pernah menyerukan kepada pemerintah agar segera menaikkan harga BBM. Mengutip pemberitaan Tempo.co pada 10 Januari 2012, Megawati berpendapat "ketegangan antara Iran dan Amerika di Selat Hormuz berdampak pada harga BBM termasuk di Indonesia. Realitas international itu harus benar-benar diperhatikan. Menaikkan Harga BBM paling realistis", ucap Mega.
Ucapan Megawati jelas bertolak belakang dengan sikap PDIP saat ini yang menolak habis-habisan kenaikan harga BBM, disaat Pemerintah merealisasikan seruan beliau untuk menaikkan harga BBM.
Di Sekretariat Gabungan (Setgab) pun demikian. PKS selaku partai pendukung pemerintah sempat menolak kenaikan BBM dan memberikan opsi-opsi yang bisa diambil pemerintah sebagai solusi agar dana APBN tidak jebol akibat kenaikan harga minyak dunia. Namun yang terjadi di saat-saat akhir, ternyata PKS takluk setelah diancam akan dikeluarkan dari Setgab sehingga kemudian membatalkan penolakannya atas kebijakan Pemerintah. Bila PKS benar-benar berpihak kepada rakyat, mengapa PKS tidak berani mengambil sikap? Atau jangan-jangan PKS dari awal telah mendukung pemerintah untuk menaikkan BBM?
Cari Solusi
Baik Pemerintah, oposisi, pengamat, ahli dan tokoh-tokoh nasional harusnya bersatu mencari solusi demi menjaga keutuhan bangsa. Bukan malah mengambil keuntungan dari setiap permasalahan yang dihadapi.
Kita harusnya jeli melihat permasalahan yang terjadi. Opsi-opsi yang diberikan oleh PDIP dan PKS adalah opsi yang bisa dijadikan alternatif bagi presiden SBY namun opsi ini adalah opsi jangka panjang yang tidak mungkin direalisasikan dalam jangka waktu setahun atau dua tahun sementara harga minyak dunia yang terus meroket.
Yang harus kita ketahui sebetulnya adalah siapa yang paling 'tersiksa' akibat kenaikan BBM ini. Merekalah petani, buruh pabrik, buruh kasar, nelayan, supir angkutan umum dan masyarakat miskin lainnya. Mereka pusing dengan teori-teori ilmiah, mereka tidak mengerti dengan pencitraan, perdebatan-perdebatan terkadang mereka anggap sebagai hiburan. Mereka sangat polos sehingga sangat mudah dipolitisasi oleh pihak – pihak yang ingin mengambil momen di 2014.
Bagi mereka yang terpenting adalah beban hidup mereka tidak bertambah akibat kenaikan harga BBM ini, karena yang terbayang dalam benak mereka adalah bila harga BBM naik maka biaya transportasi akan naik, biaya kebutuhan pokok akan naik, biaya pendidikan akan naik, oleh sebab itu pemerintah harus jeli bagaimana caranya 'mensiasati' pengambilan kebijakan agar tidak disalahartikan oleh masyarakat.
Kebijakan menaikkan BBM jangan dijadikan momentum pencitraan yang ditunjukkan lewat aksi teatrikal yang berlagak heroik, tetapi lebih kepada bagaimana memberikan solusi alternatif yang bisa meredam amarah rakyat dari kegerahan akan situasi ekonomi, hukum dan politik saat ini.***
Penulis Ketua BEM Fakultas Hukum UMSU.
__._,_.___
=======================
Milis Wanita Muslimah
Membangun citra wanita muslimah dalam diri, keluarga, maupun masyarakat.
Twitter: http://twitter.com/wanita_muslimah
Situs Web: http://www.wanita-muslimah.com
ARSIP DISKUSI : http://groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/messages
Kirim Posting mailto:wanita-muslimah@yahoogroups.com
Berhenti mailto:wanita-muslimah-unsubscribe@yahoogroups.com
Milis Keluarga Sejahtera mailto:keluarga-sejahtera@yahoogroups.com
Milis Anak Muda Islam mailto:majelismuda@yahoogroups.com
Milis ini tidak menerima attachment.
Milis Wanita Muslimah
Membangun citra wanita muslimah dalam diri, keluarga, maupun masyarakat.
Twitter: http://twitter.com/wanita_muslimah
Situs Web: http://www.wanita-muslimah.com
ARSIP DISKUSI : http://groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/messages
Kirim Posting mailto:wanita-muslimah@yahoogroups.com
Berhenti mailto:wanita-muslimah-unsubscribe@yahoogroups.com
Milis Keluarga Sejahtera mailto:keluarga-sejahtera@yahoogroups.com
Milis Anak Muda Islam mailto:majelismuda@yahoogroups.com
Milis ini tidak menerima attachment.
.
__,_._,___
0 comments:
Post a Comment