"Kriiing! Halo Mas Mahfud, ada parpol meminta Saya mengajukan gugatan pemilu ke MK karena daftar pemilih tetap (DPT) kacau balau. Banyak warga partai tersebut yang tak masuk DPT sehingga partai kehilangan banyak suara," itu suara penelepon lain, seorang pengacara, yang menghubungi saya pada pukul 16.30 di hari yang sama.
Kepada kedua penelepon itu saya menjawab bahwa masalah tersebut tidak bisa diperkarakan ke MK karepa berada diluar wewenang MK.
"Mengapa tak bisa, Bapak? Bukankah MK harus melindungi hak konstitusional warga negara?" tanya mahasiswa dari Papua itu. "Lho kok aneh. Bukankah MK itu harus mengadili pelanggaran pemilu?" sergah pengacara yang mewakili keinginan sebuah parpol itu.
Kepada mahasiswa asal Papua itu saya menjelaskan bahwa benar Setiap pelanggaran atas hak konstitusional warga negara dapat diperkarakan ke pengadilan. Tetapi, tidak semua pelanggaran atas hak konstitusional bisa diperkarakan ke MK. Pelanggaran hak konstitusional dalam suatu perkawinan bagi keluarga muslim, misalnya, tempat memerkarakannya di pengadilan agama.
Penghinaan yang juga merupakan pelanggaran atas hak konstitusional di bidang pidana hanya bisa diadili oleh pengadilan umum. Pembuatan keputusan pejabat yang melanggar hak konstitusional pegawai negeri bisa diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
Jadi, meski sama-sama mengandung kata "konstitusi', tidak semua pelanggaran hak konstitusional itu bisa dibawa ke MK. Ada jalur peradilanya sendiri -sendiri.
Akan halnya wewenang MK untuk mengadili kasus pemilu haruslah diingat bahwa menurut pasal 24C UUD 1945, MK hanya mengadili perselisihan hasil pemilu, bukan mengadili proses dan pelanggaran pidana dan administrasi pemilu. Untuk itu MK tidak bisa membatalkan pelaksanaan pemilu, tetapi bisa membatalkan dan mengubah perolehan suara masing-maSing parpol yang ditetapkan oleh KPU: Itu intinya.
Jika dalam praktik MK menjadikan berbagai pelanggaran atau karut-marut pemilu itu sebagai bahan pertimbanga di dalam membuat putusan, hal itu bisa saja sejauh kasus-kasus tersebut diyakini telah memengaruhi perhitungan suara hasil pemilu.
Dalam soal karut-marut dan amburadulnya DPT, MK tak bisa mengadili karena dua hal. Pertama, masalah itu ada di luar kewenangan MK karena bukan perselisihan hasil pemilu, tapi amburadulnya proses pemilu.
Kedua, secara materiil karut-marut atau amburadul DPT itu bersifat random (acak),tidak hanya menimpa pemilih parpol tertentu tetapi menimmpa hampir semua parpol.
Misalkan Partai Demokrat, Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional mengklaim ribuan anggotanya tidak dapat memilih karena tidak terdaftar di DPT, maka hal yang sama menimpa Partai Golkar, PDIP dan parpol-parpol lain.
Oleh sebab itu, tak mungkinlah dapat dihitung oleh siapa pun berapa besar suara untuk masing-masing parpol yang seharusnya diperoleh seandainya tidak ada kekacauan DPT.
Ingatlah, orang-orang yang memiliki kartu anggota atau me-ngaku mendukung suatu parpol belum tentu akan benar-benar memilih parpol yang bersangkutan. Di bilik suara, setiap orang bisa memilih parpol apa pun yang tak boleh diintip olehsiapa pun. Inilah yang tak memungkinkan MK mengadili soal DPT itu dalam kaitanya dengan hasil pemilu.
Soalnya apakah perampasan Hak konstitusional seperti amburadulnya DPT itu tak bisa diadili? Jawabnya tentu saja bisa, tapi bukat di MK. Pelanggaran itu bisa saja di ajukan ke pengadilan umum sebaga tindak pidana karena, misalnya menghalangi orang untuk menggunakan hak pilih dalam pemilu Siapa pun yang menghalangi hak orang untuk memilih, apakah itu pimpinan KPU, pejabat pemerintah, atau orang biasa bisa diajukan ke peradilan pidana. Ancaman hukumannya bisa dua tahun pidana penjara.Tinggallah pembuktian di pengadilan, apakah kekacauan DPT itu karena kesengajaan atau kealpaan.
Jadi, janganlah setiap ada apa-apa yang berkaitan dengan hak konstitusional mau diperkarakan ke MK. Jalur hukum pasti ada, tetapi tak harus ke MK. []
Moh. Mahfud MD, Akademisi
Sumber:
http://www.mahfudmd.com/index.php?page=web.OpiniLengkap&id=20
| Reply via web post | Reply to sender | Reply to group | Start a New Topic | Messages in this topic (1) |
Milis Wanita Muslimah
Membangun citra wanita muslimah dalam diri, keluarga, maupun masyarakat.
Twitter: http://twitter.com/wanita_muslimah
Situs Web: http://www.wanita-muslimah.com
ARSIP DISKUSI : http://groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/messages
Kirim Posting mailto:wanita-muslimah@yahoogroups.com
Berhenti mailto:wanita-muslimah-unsubscribe@yahoogroups.com
Milis Keluarga Sejahtera mailto:keluarga-sejahtera@yahoogroups.com
Milis Anak Muda Islam mailto:majelismuda@yahoogroups.com
Milis ini tidak menerima attachment.
0 comments:
Post a Comment