Sumber: http://m.mediaindonesia.com/index.php/read/2010/06/30/152385/16/1/FPI_Dituding_Melanggar_HAM
FPI Dituding Melanggar HAM
Rabu, 30 Juni 2010 00:01 WIB
JAKARTA--MI: Front Pembela Islam (FPI) melakukan
pelanggaran hak asasi manusia (HAM). "Aktifitas FPI sudah mengganggu
demokrasi dan penegakan hak asasi," kata Wakil Ketua Komnas HAM Ridha
Saleh di Jakarta, Selasa (29/6).
Terkait dengan acara pertemuan yang digelar Ketua Komisi IX DPR dr
Ribka Tjiptaning di Banyuwangi pada 24 Juni lalu yang dibubarkan oleh
FPI, Forum Umat Beragama, dan LSM Gerak, Komnas HAM mengatakan tiga
kelompok itu tidak berhak membubarkan acara tersebut.
"Orang berkumpul, berorganisasi kok dibubarin. Mereka tidak punya
kewenangan apa-apa untuk membubarkan. Berkumpul dan mengeluarkan
pendapat itu hak asasi wagna negara," tegasnya.
Ridha juga berpendapat bahwa Polri terkesan tidak melakukan tindakan
yang tegas. "Terkesan ada pembiaran. Kami akan meminta penjelasan
Kapolri," kata dia.
Sementara itu, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Edward Aritonang,
Selasa (29/6), menegaskan bahwa jika ada pelanggaran-pelanggaran hukum,
Polri akan bertindak. "Siapapun harus tunduk kepada hukum," tukasnya.
Soal peristiwa di Banyuwangi itu, Edward mengaku belum ada pihak
yang ditangkap. "Tapi kami sudah menurunkan tim untuk melakukan
penyelidikan," tuturnya. (*/OL-8)
***
24 Mei 2010 | 10:17 | Sosial
R:
Kembalikan program jaminan kesehatan ke era Siti Fadilah
Yudi Rahmat
Kemiskinan (Portaltiga/Primair)
Berita Terkait
Presiden harus jamin kesehatan warg...
DKR akan geruduk Istana demo pertah...
Kemenkes tetapkan harga & jenis...
Pasien Jamkesmas masih kena punguta...
Kementerian usul anggaran Jamkesmas...
Depok - Sekitar 1.000 orang yang tergabung dalam
Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Depok melakukan aksi demo di depan Kantor
Walikota Depok, Jawa Barat, Senin (24/5).
Mereka menolak program
Asuransi Kesehatan bagi orang miskin untuk kembalikan ke Jaminan
Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) pada era mantan menteri Kesehatan Siti
Fadilah Supari. Mantan Menkes itu sendiri kini tercatat sebagai Ketua
Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) tingkat Pusat.
"Jamkesmas terbukti
menggratiskan pasien miskin dan hampir miskin. Model tersebut itu
menutup peluang korupsi perusahaan asuransi," kata Ketua DKR Depok Roi
Pangharapan, di Depok, Senin (24/5).
Menurutnya, semakin banyak
tuntutan masyarakat agar pemerintah menjamin kesehatan seluruh rakyat
Indonesia dalam program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).
Karena
pemiskinan akibat dampak globalisasi, lanjut dia, maka seluruh rakyat
Indonesia harus dibebaskan 100 persen dari semua biaya pelayanan
kesehatan dari puskesmas sampai rumah-rumah sakit pemerintah.
"Saat
ini pemerintah menyediakan Rp5,1 triliun untuk membebaskan biaya
kesehatan 76,4 juta rakyat miskin dan hampir miskin dalam program
Jamkesmas," paparnya,
Ditambahkannya, pemerintah hanya butuh
menambah Rp12,4 triliun menjadi Rp17,5 triliun untuk bisa membebaskan
biaya kesehatan 100 persen untuk seluruh rakyat Indonesia.
(new)
Sumber:
http://www.primaironline.com/berita/sosial/dkr-kembalikan-program-jaminan-kesehatan-ke-era-siti-fadilah
***
Rancangan
Undang Undang Kesehatan disahkan Menjadi Undang Undang
Posted by
KesMas
On
Saturday, October 24, 2009
Rancangan Undang Undang (RUU) Kesehatan disahkan oleh Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) menjadi Undang Undang (UU) dalam Rapat Paripurna ketujuh
yang dipimpin oleh Ketua DPR Agung Laksono hari Senin (14/9/2009) di
Jakarta.
Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Andi Mattalatta yang
membacakan pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, memaparkan
beberapa poin penting dalam RUU Kesehatan yang disahkan menjadi UU
Kesehatan untuk peningkatan pelayanan kesehatan. Beberapa poin penting
tersebut berkaitan dengan sumber pembiayaan, hak bayi untuk memperoleh
ASI eksklusif dan harga obat.
Andi Mattalatta mengatakan, sumber
pembiayaan kesehatan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
sebesar 5 persen serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 10
persen.
Undang Undang ini juga menegaskan hak bayi untuk
memperoleh air susu ibu (ASI) eksklusif selama 6 bulan, kecuali dalam
keadaan darurat medis, ASI dapat digabung dengan makanan lain dan susu
formula, kata Andi Mattalatta.
Mengenai harga obat, UU ini
memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengendalikan harga obat
esensial dan obat generik agar harganya terjangkau. Ini untuk melindungi
masyarakat miskin, ujar Andi Mattalatta. Dr. Ribka Tjiptaning, Ketua
Komisi IX DPR yang juga Ketua Panitia Khusus untuk pembahasan RUU
Kesehatan menyatakan, selain sudah menyelesaikan UU Kesehatan sebagai
payung hukum, DPR juga bisa menyelesaikan perundangan lain yang terkait
yaitu RUU Rumah Sakit dan RUU Narkotika.
Menurut dr. Ribka,
pembahasan RUU Kesehatan berlangsung tujuh tahun melalui dua periode
pergantian anggota DPR
http://www.kesehatan-masyarakat.co.cc/2009/10/rancangan-undang-undang-kesehatan.html
***
Sejarah
Dewan Kesehatan Rakyat (DKR)
DEWAN KESEHATAN RAKYAT (DKR)
Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) adalah
lembaga masysrakat yang independen dengan garis kordinasi pusat, daerah
sampai pada tingkat Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas serta tangung
jawab dengan kesepakatan untuk ikut serta mendorong dalam perbaikan,
peningkatan kesehatan rakyat serta menyatukan inisiatif masyarakat agar
ikut serta dalam perbaikan dengan menambah peningkatan kesehatan dan
melakukan pendampingan (pelayanan) kesehatan serta pembangunan desa
dengan lingkungan yang sehat.
Dalam proses sejarahnya Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) dibentuk dalam
sebuah Wokrshop dan Training serta Pertemuan Nasional pada tanggal 11-12
Maret 2008 di Jakarta, yang dihadiri oleh individu, perwakilan
organisasi, LSM dari tingkatan kabupaten yang terdiri dari 33 propinsi
di seluruh Indonesia.
Dengan pertemuan ini juga menunjuk kepengurusan nasional sampai pada
tingkat daerah, kabupaten/kota yang dipimpin langsung oleh Menteri
Kesehatan Republik Indonesia, DR. Dr. Siti Fadilah Supari SpJP (K) pada
saat itu sebagai pembina DKR yang dibantu oleh pengurus harian yang
terdiri dari seorang sekretaris jenderal, seorang bendahara, seorang
ketua bidang organisasi dan seorang ketua bidang pendidikan/pelatihan.
DKR berdiri disemua propinsi dan kabupaten seluruh Indonesia dan
bertujuan untuk memastikan semua desa menjadi desa siaga. Tugas DKR
adalah mendorong berdirinya desa siaga, melakukan pengawalan
(pendampingan) masyarkat untuk mendapatkan kesehatan dengan pelayan yg
sehingga program kesehatan pemerintah dapat berjalan dan dirasakan
langsung oleh rakyat setempat.
Untuk itu DKR memperluas kerjasama dengan semua pihak terkait baik
pemerintah dan non pemerintah untuk memastikan rakyat mendapatkan
pelayanan kesehatan yang terbaik. Semakin banyak pihak yang terlibat di
DKR akan semakin mempermudah dan memperkuat pemberdayaan masyarakat pada
sektor kesehatan.
Proritas Tugas DKR antara lain :
Mendorong berdirinya desa-desa siaga diseluruh desa!Melakukan
advokasi bagi rakyat miskin yang memerlukan pelayanan
kesehatan !
Sumber: http://dkrsidoarjo.wordpress.com/2010/01/11/17/
***
Siti Fadilah: Sektor Kesehatan Harus Antisipasi
ACFTA
Selasa, 2 Pebruari 2010 18:02 WIB |
Ekonomi & Bisnis | Bisnis | Dibaca 843 kali
Siti
Fadilah Supari.
(ANTARA)
Jakarta (ANTARA News) - Mantan
menteri kesehatan yang sekarang menjadi anggota Dewan Pertimbangan
Presiden, Siti Fadilah Supari, mengingatkan bahwa sektor kesehatan harus
mengantisipasi dampak pemberlakuan perdagangan bebas ASEAN-China
(ACFTA).
"Mau tidak mau kita terpengaruh, jadi harus siap.
Berusaha mandiri dengan obat produksi kita," kata Pembina Utama lembaga
swadaya masyarakat Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) itu di Jakarta, Selasa.
Menurut
dia, pemerintah saat ini sedang mencari jalan agar masyarakat tidak
terkena dampak negatif dari pelaksanaan kesepakatan perdagangan bebas
itu.
"Tapi untuk sektor kesehatan setidaknya ada aturan-aturan yang akan
membatasi masuknya produk impor dari China. Makanya aturan yang sudah
ada sebelumnya sebaiknya dipertahankan," katanya.
Pemerintah, kata dia, sebelumnya sudah menerapkan peraturan menteri
kesehatan nomor 1010 tahun 2008 tentang registrasi obat yang didalamnya
juga mengatur registrasi bagi produk obat impor.
"Pendirian rumah sakit dan klinik oleh asing juga diatur, dulu hanya
boleh di Surabaya dan Medan saja," katanya.
Meski demikian, kata dia, produsen obat dan pengelola fasilitas
kesehatan di dalam negeri juga harus berbenah supaya produk mereka bisa
bersaing dengan produk impor dari China.
"Harus terus diperbaiki supaya bisa bersaing sehingga orang tidak
memilih fasilitas kesehatan milik asing yang masuk ke sini," demikian
Siti Fadilah Supari.
(M035/S026)
http://www.antaranews.com/berita/1265108549/siti-fadilah-sektor-kesehatan-harus-antisipasi-acfta
***
Mengapa Siti Fadilah Disingkirkan?
Ketua Komisi Kesehatan Dewan Perwakilan Rakyat Ribka Tjiptaning
mencurigai ada intervensi asing dalam pemilihan Endang Rahayu
Sedyaningsih sebagai Menteri Kesehatan. Tjipaning sebagaimana dikutip
Situs Tempo mengatakan, "Jangankan menteri, pemilihan presiden pun ada
intervensi."
Ribka mengaku kaget ketika mengetahui Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono akhirnya memilih Endang. Soalnya, nama Endang tak
pernah disebut-sebut dalam bursa calon anggota Kabinet Indonesia Bersatu
II. Sebelumnya, Nila Djuwita Moeloek adalah sosok yang diproyeksikan
menggantikan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari. Yudhoyono pun telah
memanggil Nila, yang dikenal sebagai tokoh anti-rokok, ke Cikeas.
Muncul
sebuah pertanyaan; Mengapa Siti Fadilah tidak dimasukkan dalam susunan
kebinejt jilid II? Para analis menduga bahwa hal itu disebabkan oleh
sepak terjang Siti selama menjabat, yang sempat mengusik kepentingan
Negeri Paman Sam. Bahkan, dia bersuara lantang menolak proyek Naval
Medical Research Unit 2 (Namru 2) yang dilakukan Angkatan Laut AS di
Indonesia. Dia menegaskan keberadaan Namru 2 menggangu kedaulatan
Indonesia. Siti yang dikutip Detik.Com, edisi Kamis 22 Oktober 2009
mengatakan, "Saya tidak akan rela kalau di wilayah yang berdaulat ini
ada penelitian tapi ada militernya, tapi kok tidak jelas. Mudah-mudahan
tidak terjadi lagi."
Selain itu, Siti juga keras menolak dominasi
WHO terhadap Indonesia. Menurutnya lembaga tersebut justru
memfasilitasi lingkaran setan, yang menyebabkan Indonesia tetap di bawah
garis kemiskinan dan standar kesehatan yang rendah. Lembaga tersebut
merestui negara-negara kaya mengambil keuntungan dengan memproduksi
vaksin dari virus yang berkembang di negara berkembang. Vaksin itu
dijual mahal di negara berkembang. Menurut Siti, bukan tidak mungkin
negara kaya tersebut menyebarkan virus dan juga menjual penangkalnya
sekaligus.
Siti menolak memberikan sampel untuk memproduksi
vaksin . Dia membuat gerah WHO dan negara-negara kaya. Siti menandaskan,
"Kegerahan itu saya tidak tanggapi. Kalau mereka gerah, monggo mawon.
Betul apa nggak, mari kita buktikan. Kita bukan saja dibikin gerah,
tetapi juga kelaparan dan kemiskinan. Negara-negara maju menidas kita,
lewat WTO, lewat Freeport , dan lain-lain. Coba kalau tidak ada, kita
sudah kaya."
Sikap tegas Siti menolak intervensi asing ditunjukkan
dengan memutasi Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Bio Medis dan
Farmasi, Balitbangkes Endang Rahayu Sedyaningsih. Pasalnya, Endang
memberikan 12 sampel virus flu burung kepada Pusat Penanggulangan dan
Pencegahan Kontrol Penyakit Amerika Serikat (USCDCP). Hal itu
bertentangan dengan sikap Siti yang menolak memberikan sampel karena
berpandangan pemberian itu hanya menguntungkan pihak asing.
Namun
uniknya, Endang, pemasok flu burung ke USCDPC malah dipilih sebagai
Menkes. Tak diragukan lagi, pemilihan Endang itu kian mengindikasikan
intervensi asing dalam susunan kabinet jilid II. Semoga Allah Swt
menjauhkan makar-makar musuh terhadap bangsa ini.
Sumber:
http://indonesian.irib.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=16201&Itemid=48
***
Berita Utama
Sabtu, 24 Oktober 2009
MENKES ENDANG DI ANTARA BADAI NAMRU-2
Peneliti RI inferior, tanpa akses, hanya pengumpul sampel
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana memanggil Menteri Kesehatan
(Menkes) Endang Rahayu Sedyaningsih guna menjelaskan kebijakannya soal
Naval Medical Research Unit 2 (Namru-2). DPR bisa jadi tak hanya menyoal
kelanjutan kerjasama dengan Namru-2 tapi juga posisi peneliti dan
keuntungan Indonesia bekerjasama dengan lembaga tersebut.
—————————————————-
ENDANG masih jadi sorotan publik hingga hari ini. Sosoknya yang dekat
dengan lembaga milik Amerika Serikat itu membuatnya dituding sebagai
antek Amerika. Saat sidang pertama Kabinet Indonesia Bersatu II digelar
Jumat (23/10) kemarin perempuan yang menggantikan Siti Fadilah Supari
ini lagi-lagi jadi incaran para wartawan yang menanyakan soal
kesiapannya menghadapi cecaran para anggota DPR. Tapi ternyata Endang
mengaku belum tahu bila ada jadwal rapat dengan Dewan.
"Saya malah belum tahu ada pemanggilan untuk jelaskan soal itu
(Namru-2)," kata Endang di Istana Negara. Endang memang belum mendapat
panggilan resmi dari Dewan. "Yang ada rapat dengan Bapak Wapres,"
katanya lagi. Sebelumnya, Ribka Tjiptaning, Ketua Komisi IX DPR yang
membidangi kesehatan memang mengaku penasaran dengan Menkes Endang
Rahayu Sedyaningsih terutama terkait Namru-2. "Saya juga sedikit kaget
dengan munculnya nama Menkes ini karena isu besarnya di Nila Moeloek,
tapi ternyata tes kesehatan dia bermasalah," kata Ribka usai pengumuman
kabinet. "Yang mengherankan, dari lima atau enam calon menteri baru yang
bermasalah, mengapa hanya Bu Nila yang diganti," katanya. Untuk itu
Komisi IX segera menggelar rapat pimpinan untuk mengagendakan Rapat
Kerja dengan Menteri Kesehatan baru itu. "Dalam waktu dekat, kami akan
menggelar Rapim untuk mengagendakan Raker dengan menteri karena kami
ingin mengetahui misi dan sikap dia terhadap Namru. Namru kan sempat mau
dibubarkan. Kami ingin tahu pendapat dia," ujar Ribka.
Yang jelas, Endang memastikan keberadaan laboratorium milik Amerika itu
sudah tamat. Namun kerjasama antara Indonesia dengan Amerika Serikat
masih terus terjalin. "Intinya kerjasama untuk kemajuan teknologi di
bidang biomedis," kata Endang sebelum rapat kabinet di Sekretariat
Negara, Jakarta Pusat.
Menurut Endang kerjasama dengan Namru sudah berganti nama menjadi
Indonesia United States Center for Medical Research (IUC). Kerjasama
Indonesia-Amerika menurutnya luas. Salah satunya laboratorium biomedis.
Yakni untuk pengembangan vaksin, alat diagnostik, identifikasi virus,
bakteri, dan lain-lain. Sedang terkait program kinerjanya, Endang akan
berupaya menyeimbangkan upaya kesehatan secara promotif, preventif,
kuratif, dan rehabilitatif. Dia mengakui untuk rumah sakit sudah lumayan
kuat. "Sekarang puskesmas dan posyandu kita perkuat lagi," katanya.
Penguatan puskesmas dan posyandu masuk dalam program 100 hari. Program
Jaminan Kesehatan Masyarakat juga akan diteruskan. "Tentu kami akan
lihat macetnya di mana, masalahnya di mana, kan ada tagihan yang belum
diselesaikan," katanya.
Tapi semua program 100 hari itu seolah terkubur isu Namru-2. Lembaga AS
ini juga memakai peneliti dari Indonesia. Endang merupakan salah satu
peneliti di Namru-2. Untuk itu dia pun menyebut kesetaraan peneliti dan
keuntungan bekerjasama dengan lembaga yang dicurigai sebagai agen
Amerika itu.
Namun Presidium Medical Emergency Rescue Committe (Mer-C), Jose Rizal
Jurnalis, tidak sependapat bila Namru-2 disebut telah memberi manfaat
signifikan pada Indonesia. Karena itu dia pun setuju Namru harus
hengkang dari Indonesia. "Namru sudah lama melakukan penelitian secara
massal tapi [hasilnya] tidak bisa kita miliki," kata Jose saat jumpa
pers di Kantor Mer-C, Jalan Kramat Lontar, Jakarta, Jumat (23/10)
kemarin.
Soal transfer teknologi, Namru juga dianggap tak terlalu bermanfaat.
"Peneliti kita memang berperan tapi hanya pengumpul sampel, tidak
memiliki akses. Apalagi mental peneliti kita inferior jika berhadapan
dengan peneliti asing," katanya.
Meski Namru tak ada lagi di Indonesia, kata Jose, penelitian yang
dilakukan lembaga asing tetap harus diwaspadai. Sebab bila tidak, akan
bias. "Hal itu bisa merugikan banyak orang," katanya.
Menurut Jose, ada hal penting yang harus masuk dalam kerjasama
penelitian kesehatan. Tak soal apakah kerjasamanya dengan laboratorium
militer seperti Namru atau dengan laboratorium sipil. "Kita harus minta
peneliti kita diberi akses seluas-luasnya. Harus ada pengawasan ketat.
Lebih baik lagi jika ada lembaga khusus yang mengawasi penelitian asing
di Indonesia," katanya.
"Ditutup" Siti Fadilah
Namru 2 merupakan unit kesehatan angkatan laut Amerika yang berada di
Indonesia untuk mengadakan berbagai penelitian mengenai penyakit
menular. Laboratorium Namru berada di kompleks Badan Penelitian dan
Pengembangan Kesehatan Departemen Kesehatan di Jalan Percetakan Negara,
Jakarta.
Pada 16 Oktober 2009, pemerintah secara resmi menghentikan kerjasama
dengan Namru. Penghentian kerjasama ditandai dengan sebuah surat yang
diteken Menkes Siti Fadilah Supari.
"Dengan hormat, Pemerintah Republik Indonesia menyatakan pemberhentian
kerjasama," demikian isi surat yang ditujukan kepada Duta Besar Amerika
Serikat, Cameron Hume. Surat bernomor 919/Menkes/X/2009 itu ditembuskan
kepada menteri luar negeri, menteri pertahanan, menteri koordinator
kesejahteraan, dan menteri sekretaris negara.
Laboratorium ini sudah berada di Indonesia sejak 1975 berdasarkan
perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan AS pada 16 Januari 1971.
Kedudukan Namru-2 awalnya di Taipei pada tahun 1955 sedangkan Namru-1
berada di Brooklyn, AS, dan Namru-3 berada di Kairo, Mesir. Keberadaan
Namru-2 di Indonesia sebagai akibat terjadinya wabah penyakit pes di
Boyolali 1968 dan karena pemerintah Indonesia belum mampu menanggulangi
wabah tersebut maka pemerintah Indonesia meminta bantuan AS.
Unit riset Namru-2 di Jakarta merupakan detasemen di bawah Komando
Namru-2 yang berada di Taipei dan secara administrasi merupakan bagian
Kedubes AS di Jakarta. Pada 1979 sebagai akibat konflik RRC dengan
perubahan diplomatik dengan Taiwan, pusat Namru-2 dipindahkan ke
Filipina. Pada 1992 dengan berakhirnya pangkalan militer AS di Filipina,
Namru-2 dipindahkan ke Jakarta dan unit riset berubah dari bentuk
detasemen menjadi komando yang dipimpin seorang kolonel AL (AS).
http://dutamasyarakat.com/1/02dm.php?mdl=dtlartikel&id=24780
***
Siti Fadilah Pertanyakan Jaminan Kesehatan
03 Feb 2010
* Koran Tempo
* Nasional
JAKARTA - Menteri Kesehatan periode 2004-2009, Siti Fadilah Supari,
mengaku heran karena layanan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkes-mas)
berubah pada periode Kabinet Indonesia Bersatu II.
"Saya tidak mengerti kenapa setelah saya lengser itu terjadi, demikian
cepatnya," kata Siti Padilah, yang kini menjadi anggota Dewan
Pertimbangan Presiden, seusai diskusi di Jakarta kemarin. Ia menolak
pengalihan jaminan kesehatan dari pemerintah ke swasta. Pelayanan dasar,
seperti kesehatan, lebih pas dikerjakan oleh pemerintah.Ia menyatakan
keinginannya mempertanyakan sejumlah perubahan layanan kesehatan kepada
Menteri Kesehatan. Pertanyaan itu antara lain mengenai peredaran obat,
ketersediaan obat generik, dan pengelolaan jaminan kesehatan.
Siti Fadilah tak bersedia mengungkapkan kapan pertemuan dengan Menteri
Kesehatan digelar. Ia mengaku mendapat banyak bahan untuk ditanyakan
kepada kementerian. Ia akan memberikan rekomendasi kepada Presiden
mengenai layanan kesehatan.Siti berharap masalah naiknya harga obat atau
menghilangnya obat generik di pasar hanya isu belaka. Komisi Kesehatan
Dewan Perwakilan Rakyat sebelumnya memastikan Rancangan Undang-Undang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional selesai tahun ini. Rancangan
diselesaikan antara lain untuk mempertegas peran pemerintah, yang
berperan sebagai penyelenggara program Jaminan Kesehatan Masyarakat
(Koran Tempo, 17 Januari 2009).
Ketua Dewan Kesehatan Rakyat Jawa Barat Martinus Ursia mengeluhkan sikap
abai sejumlah rumah sakit terhadap pasien yang mempunyai kartu
Jamkesmas. "Empat rumah sakit daerah langsung pasang spanduk tidak
menerima pasien Jamkesmas ketika Bu Siti Fadilah lengser," kata
dia.Keempat rumah sakit daerah tersebut berada di Tasikmalaya, Karawang,
Majalengka, dan Garut. Spanduk dipampangkan di depan rumah sakit empat
hari setelah pergantian Menteri Kesehatan.Siti Fadilah meminta Dewan
Kesehatan mendata pelanggaran tersebut. nmna sun
***
Muskerwil Pertama DKR Propinsi Bangka Belitung
Pangkal Pinang - Ibu Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp. JP (K), Anggota
Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kamis (18/2),
menghadiri Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil) Pertama Dewan Kesehatan
Rakyat (DKR) Propinsi Bangka Belitung. Bertindak sebagai Ketua Umum DKR,
beliau memberikan arahan di depan di depan tamu undangan yang terdiri
atas para kepala dinas kabupaten/ kota dan masyarakat kesehatan
se-Propinsi Bangka Belitung.
Dalam arahannya, Ibu Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp. JP (K) mengatakan
bahwa Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) adalah sebuah organisasi yang
didirikan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2007 dengan Menteri
Kesehatan berkedudukan sebagai Pembina. Saat ini, DKR sudah berkembang
mulai dari Sabang hingga ke Merauke dengan tugas utamanya yakni
mendampingi rakyat untuk memperoleh hak-haknya di bidang kesehatan
sesuai dengan program yang dicanangkan oleh pemerintah. Menurutnya, "DKR
adalah kekuatan besar yang datang dari bawah sebagai kepanjangan tangan
pemerintah dalam melaksanakan kebijakannya di lapangan. Oleh sebab itu,
DKR Babel harus menguasai masalah kesehatan, sehingga mampu mengawasi
dan membantu warga miskin mendapatkan hak untuk berobat". Selain itu,
Ibu Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp. JP (K) juga menaruh perhatian besar
terhadap permasalahan kesehatan yang mendasar di Bangka Belitung
yakni, masih tingginya angka kematian ibu, gizi buruk pada bayi dan
balita, dan chikungunya yang timbul akibat kebersihan lingkungan yang
kurang. Beliau menghimbau agar seluruh masyarakat Bangka Belitung untuk
menjaga kebersihan lingkungan masing-masing. (TT)
http://www.wantimpres.go.id/Kegiatan/KegiatanDrdrSitiFadilahSupariSpJPK/tabid/184/Default.aspx
Information about KUDETA 65/ Coup d'etat '65, click: http://www.progind.net/
http://sastrapembebasan.wordpress.com/
[Non-text portions of this message have been removed]
Milis Wanita Muslimah
Membangun citra wanita muslimah dalam diri, keluarga, maupun masyarakat.
Twitter: http://twitter.com/wanita_muslimah
Situs Web: http://www.wanita-muslimah.com
ARSIP DISKUSI : http://groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/messages
Kirim Posting mailto:wanita-muslimah@yahoogroups.com
Berhenti mailto:wanita-muslimah-unsubscribe@yahoogroups.com
Milis Keluarga Sejahtera mailto:keluarga-sejahtera@yahoogroups.com
Milis Anak Muda Islam mailto:majelismuda@yahoogroups.com
Milis ini tidak menerima attachment.
0 comments:
Post a Comment