Mira Wijaya Kusuma ---------------Bismilahirrahmanirrahiim
FPI cs bukan saja melanggar HAM, DEmokrasi, tapi juga lebih dari itu
mereka telah merusak citra agama islam menjadi agama Islam kekerasan dan penindas...
Tindakan bodoh yang dilakukan oleh sekelompok Wahabi Radikal (PFI cs)telah mencoreng citra Islam dan bahwa saat ini Faham Wahabi telah menjadi bencana bagi umat Islam.
Apakah MUI NU,Muhammadiyah masih membiarkan golongan2 Islam radikal ini beraksi di Indonesia?
salam
--- In wanita-muslimah@yahoogroups.com, Mira Wijaya Kusuma <la_luta@...> wrote:
>
> Sumber: http://m.mediaindonesia.com/index.php/read/2010/06/30/152385/16/1/FPI_Dituding_Melanggar_HAM
>
>
>
> FPI Dituding Melanggar HAM
> Rabu, 30 Juni 2010 00:01 WIB
>
>
> JAKARTA--MI: Front Pembela Islam (FPI) melakukan
> pelanggaran hak asasi manusia (HAM). "Aktifitas FPI sudah mengganggu
> demokrasi dan penegakan hak asasi," kata Wakil Ketua Komnas HAM Ridha
> Saleh di Jakarta, Selasa (29/6).
>
>
>
> Terkait dengan acara pertemuan yang digelar Ketua Komisi IX DPR dr
> Ribka Tjiptaning di Banyuwangi pada 24 Juni lalu yang dibubarkan oleh
> FPI, Forum Umat Beragama, dan LSM Gerak, Komnas HAM mengatakan tiga
> kelompok itu tidak berhak membubarkan acara tersebut.
>
>
>
> "Orang berkumpul, berorganisasi kok dibubarin. Mereka tidak punya
> kewenangan apa-apa untuk membubarkan. Berkumpul dan mengeluarkan
> pendapat itu hak asasi wagna negara," tegasnya.
>
>
>
> Ridha juga berpendapat bahwa Polri terkesan tidak melakukan tindakan
> yang tegas. "Terkesan ada pembiaran. Kami akan meminta penjelasan
> Kapolri," kata dia.
>
>
>
> Sementara itu, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Edward Aritonang,
> Selasa (29/6), menegaskan bahwa jika ada pelanggaran-pelanggaran hukum,
> Polri akan bertindak. "Siapapun harus tunduk kepada hukum," tukasnya.
>
>
>
> Soal peristiwa di Banyuwangi itu, Edward mengaku belum ada pihak
> yang ditangkap. "Tapi kami sudah menurunkan tim untuk melakukan
> penyelidikan," tuturnya. (*/OL-8)
>
>
>
>
>
>
> ***
> 24 Mei 2010 | 10:17 | Sosial
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> R:
> Kembalikan program jaminan kesehatan ke era Siti Fadilah
>
>
>
>
>
> Yudi Rahmat
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> Kemiskinan (Portaltiga/Primair)
>
>
> Berita Terkait
>
>
>
>
>
>
> Presiden harus jamin kesehatan warg...
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> DKR akan geruduk Istana demo pertah...
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> Kemenkes tetapkan harga & jenis...
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> Pasien Jamkesmas masih kena punguta...
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> Kementerian usul anggaran Jamkesmas...
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> Depok - Sekitar 1.000 orang yang tergabung dalam
> Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Depok melakukan aksi demo di depan Kantor
> Walikota Depok, Jawa Barat, Senin (24/5).
>
> Mereka menolak program
> Asuransi Kesehatan bagi orang miskin untuk kembalikan ke Jaminan
> Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) pada era mantan menteri Kesehatan Siti
> Fadilah Supari. Mantan Menkes itu sendiri kini tercatat sebagai Ketua
> Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) tingkat Pusat.
>
> "Jamkesmas terbukti
> menggratiskan pasien miskin dan hampir miskin. Model tersebut itu
> menutup peluang korupsi perusahaan asuransi," kata Ketua DKR Depok Roi
> Pangharapan, di Depok, Senin (24/5).
>
> Menurutnya, semakin banyak
> tuntutan masyarakat agar pemerintah menjamin kesehatan seluruh rakyat
> Indonesia dalam program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).
>
> Karena
>
> pemiskinan akibat dampak globalisasi, lanjut dia, maka seluruh rakyat
> Indonesia harus dibebaskan 100 persen dari semua biaya pelayanan
> kesehatan dari puskesmas sampai rumah-rumah sakit pemerintah.
>
> “Saat
>
> ini pemerintah menyediakan Rp5,1 triliun untuk membebaskan biaya
> kesehatan 76,4 juta rakyat miskin dan hampir miskin dalam program
> Jamkesmas," paparnya,
>
> Ditambahkannya, pemerintah hanya butuh
> menambah Rp12,4 triliun menjadi Rp17,5 triliun untuk bisa membebaskan
> biaya kesehatan 100 persen untuk seluruh rakyat Indonesia.
>
> (new)
>
>
>
> Sumber:
> http://www.primaironline.com/berita/sosial/dkr-kembalikan-program-jaminan-kesehatan-ke-era-siti-fadilah
>
>
>
>
>
> ***
>
>
> Rancangan
>
> Undang Undang Kesehatan disahkan Menjadi Undang Undang
>
>
>
>
>
> Posted by
> KesMas
>
>
>
> On
>
> Saturday, October 24, 2009
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> Rancangan Undang Undang (RUU) Kesehatan disahkan oleh Dewan Perwakilan
> Rakyat (DPR) menjadi Undang Undang (UU) dalam Rapat Paripurna ketujuh
> yang dipimpin oleh Ketua DPR Agung Laksono hari Senin (14/9/2009) di
> Jakarta.
>
>
>
> Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Andi Mattalatta yang
> membacakan pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, memaparkan
> beberapa poin penting dalam RUU Kesehatan yang disahkan menjadi UU
> Kesehatan untuk peningkatan pelayanan kesehatan. Beberapa poin penting
> tersebut berkaitan dengan sumber pembiayaan, hak bayi untuk memperoleh
> ASI eksklusif dan harga obat.
>
>
>
> Andi Mattalatta mengatakan, sumber
> pembiayaan kesehatan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
> sebesar 5 persen serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 10
> persen.
>
>
>
> Undang Undang ini juga menegaskan hak bayi untuk
> memperoleh air susu ibu (ASI) eksklusif selama 6 bulan, kecuali dalam
> keadaan darurat medis, ASI dapat digabung dengan makanan lain dan susu
> formula, kata Andi Mattalatta.
>
>
>
> Mengenai harga obat, UU ini
> memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengendalikan harga obat
> esensial dan obat generik agar harganya terjangkau. Ini untuk melindungi
> masyarakat miskin, ujar Andi Mattalatta. Dr. Ribka Tjiptaning, Ketua
> Komisi IX DPR yang juga Ketua Panitia Khusus untuk pembahasan RUU
> Kesehatan menyatakan, selain sudah menyelesaikan UU Kesehatan sebagai
> payung hukum, DPR juga bisa menyelesaikan perundangan lain yang terkait
> yaitu RUU Rumah Sakit dan RUU Narkotika.
>
>
>
> Menurut dr. Ribka,
> pembahasan RUU Kesehatan berlangsung tujuh tahun melalui dua periode
> pergantian anggota DPR
>
>
>
> http://www.kesehatan-masyarakat.co.cc/2009/10/rancangan-undang-undang-kesehatan.html
>
>
>
> ***
>
> Sejarah
> Dewan Kesehatan Rakyat (DKR)
>
>
>
>
> DEWAN KESEHATAN RAKYAT (DKR)
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) adalah
> lembaga masysrakat yang independen dengan garis kordinasi pusat, daerah
> sampai pada tingkat Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas serta tangung
> jawab dengan kesepakatan untuk ikut serta mendorong dalam perbaikan,
> peningkatan kesehatan rakyat serta menyatukan inisiatif masyarakat agar
> ikut serta dalam perbaikan dengan menambah peningkatan kesehatan dan
> melakukan pendampingan (pelayanan) kesehatan serta pembangunan desa
> dengan lingkungan yang sehat.
> Dalam proses sejarahnya Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) dibentuk dalam
> sebuah Wokrshop dan Training serta Pertemuan Nasional pada tanggal 11-12
> Maret 2008 di Jakarta, yang dihadiri oleh individu, perwakilan
> organisasi, LSM dari tingkatan kabupaten yang terdiri dari 33 propinsi
> di seluruh Indonesia.
> Dengan pertemuan ini juga menunjuk kepengurusan nasional sampai pada
> tingkat daerah, kabupaten/kota yang dipimpin langsung oleh Menteri
> Kesehatan Republik Indonesia, DR. Dr. Siti Fadilah Supari SpJP (K) pada
> saat itu sebagai pembina DKR yang dibantu oleh pengurus harian yang
> terdiri dari seorang sekretaris jenderal, seorang bendahara, seorang
> ketua bidang organisasi dan seorang ketua bidang pendidikan/pelatihan.
> DKR berdiri disemua propinsi dan kabupaten seluruh Indonesia dan
> bertujuan untuk memastikan semua desa menjadi desa siaga. Tugas DKR
> adalah mendorong berdirinya desa siaga, melakukan pengawalan
> (pendampingan) masyarkat untuk mendapatkan kesehatan dengan pelayan yg
> sehingga program kesehatan pemerintah dapat berjalan dan dirasakan
> langsung oleh rakyat setempat.
> Untuk itu DKR memperluas kerjasama dengan semua pihak terkait baik
> pemerintah dan non pemerintah untuk memastikan rakyat mendapatkan
> pelayanan kesehatan yang terbaik. Semakin banyak pihak yang terlibat di
> DKR akan semakin mempermudah dan memperkuat pemberdayaan masyarakat pada
> sektor kesehatan.
> Proritas Tugas DKR antara lain :
> Mendorong berdirinya desa-desa siaga diseluruh desa!Melakukan
> advokasi bagi rakyat miskin yang memerlukan pelayanan
> kesehatan !
>
>
>
> Sumber: http://dkrsidoarjo.wordpress.com/2010/01/11/17/
>
>
>
> ***
>
> Siti Fadilah: Sektor Kesehatan Harus Antisipasi
> ACFTA
> Selasa, 2 Pebruari 2010 18:02 WIB |
> Ekonomi & Bisnis | Bisnis | Dibaca 843 kali
>
> Siti
>
> Fadilah Supari.
>
>
>
> (ANTARA)
>
>
> Jakarta (ANTARA News) - Mantan
> menteri kesehatan yang sekarang menjadi anggota Dewan Pertimbangan
> Presiden, Siti Fadilah Supari, mengingatkan bahwa sektor kesehatan harus
> mengantisipasi dampak pemberlakuan perdagangan bebas ASEAN-China
> (ACFTA).
>
>
>
> "Mau tidak mau kita terpengaruh, jadi harus siap.
> Berusaha mandiri dengan obat produksi kita," kata Pembina Utama lembaga
> swadaya masyarakat Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) itu di Jakarta, Selasa.
>
>
>
> Menurut
> dia, pemerintah saat ini sedang mencari jalan agar masyarakat tidak
> terkena dampak negatif dari pelaksanaan kesepakatan perdagangan bebas
> itu.
>
>
>
>
> "Tapi untuk sektor kesehatan setidaknya ada aturan-aturan yang akan
> membatasi masuknya produk impor dari China. Makanya aturan yang sudah
> ada sebelumnya sebaiknya dipertahankan," katanya.
>
>
>
>
> Pemerintah, kata dia, sebelumnya sudah menerapkan peraturan menteri
> kesehatan nomor 1010 tahun 2008 tentang registrasi obat yang didalamnya
> juga mengatur registrasi bagi produk obat impor.
>
>
>
>
> "Pendirian rumah sakit dan klinik oleh asing juga diatur, dulu hanya
> boleh di Surabaya dan Medan saja," katanya.
>
>
>
>
> Meski demikian, kata dia, produsen obat dan pengelola fasilitas
> kesehatan di dalam negeri juga harus berbenah supaya produk mereka bisa
> bersaing dengan produk impor dari China.
>
>
>
>
> "Harus terus diperbaiki supaya bisa bersaing sehingga orang tidak
> memilih fasilitas kesehatan milik asing yang masuk ke sini," demikian
> Siti Fadilah Supari.
>
>
>
>
> (M035/S026)
>
>
>
>
>
> http://www.antaranews.com/berita/1265108549/siti-fadilah-sektor-kesehatan-harus-antisipasi-acfta
>
>
>
> ***
>
> Mengapa Siti Fadilah Disingkirkan?
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> Ketua Komisi Kesehatan Dewan Perwakilan Rakyat Ribka Tjiptaning
> mencurigai ada intervensi asing dalam pemilihan Endang Rahayu
> Sedyaningsih sebagai Menteri Kesehatan. Tjipaning sebagaimana dikutip
> Situs Tempo mengatakan, "Jangankan menteri, pemilihan presiden pun ada
> intervensi."
>
>
>
> Ribka mengaku kaget ketika mengetahui Presiden Susilo
> Bambang Yudhoyono akhirnya memilih Endang. Soalnya, nama Endang tak
> pernah disebut-sebut dalam bursa calon anggota Kabinet Indonesia Bersatu
> II. Sebelumnya, Nila Djuwita Moeloek adalah sosok yang diproyeksikan
> menggantikan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari. Yudhoyono pun telah
> memanggil Nila, yang dikenal sebagai tokoh anti-rokok, ke Cikeas.
>
>
>
>
>
> Muncul
> sebuah pertanyaan; Mengapa Siti Fadilah tidak dimasukkan dalam susunan
> kebinejt jilid II? Para analis menduga bahwa hal itu disebabkan oleh
> sepak terjang Siti selama menjabat, yang sempat mengusik kepentingan
> Negeri Paman Sam. Bahkan, dia bersuara lantang menolak proyek Naval
> Medical Research Unit 2 (Namru 2) yang dilakukan Angkatan Laut AS di
> Indonesia. Dia menegaskan keberadaan Namru 2 menggangu kedaulatan
> Indonesia. Siti yang dikutip Detik.Com, edisi Kamis 22 Oktober 2009
> mengatakan, "Saya tidak akan rela kalau di wilayah yang berdaulat ini
> ada penelitian tapi ada militernya, tapi kok tidak jelas. Mudah-mudahan
> tidak terjadi lagi."
>
>
>
>
>
> Selain itu, Siti juga keras menolak dominasi
> WHO terhadap Indonesia. Menurutnya lembaga tersebut justru
> memfasilitasi lingkaran setan, yang menyebabkan Indonesia tetap di bawah
> garis kemiskinan dan standar kesehatan yang rendah. Lembaga tersebut
> merestui negara-negara kaya mengambil keuntungan dengan memproduksi
> vaksin dari virus yang berkembang di negara berkembang. Vaksin itu
> dijual mahal di negara berkembang. Menurut Siti, bukan tidak mungkin
> negara kaya tersebut menyebarkan virus dan juga menjual penangkalnya
> sekaligus.
>
>
>
>
>
> Siti menolak memberikan sampel untuk memproduksi
> vaksin . Dia membuat gerah WHO dan negara-negara kaya. Siti menandaskan,
> "Kegerahan itu saya tidak tanggapi. Kalau mereka gerah, monggo mawon.
> Betul apa nggak, mari kita buktikan. Kita bukan saja dibikin gerah,
> tetapi juga kelaparan dan kemiskinan. Negara-negara maju menidas kita,
> lewat WTO, lewat Freeport , dan lain-lain. Coba kalau tidak ada, kita
> sudah kaya."
>
>
>
> Sikap tegas Siti menolak intervensi asing ditunjukkan
> dengan memutasi Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Bio Medis dan
> Farmasi, Balitbangkes Endang Rahayu Sedyaningsih. Pasalnya, Endang
> memberikan 12 sampel virus flu burung kepada Pusat Penanggulangan dan
> Pencegahan Kontrol Penyakit Amerika Serikat (USCDCP). Hal itu
> bertentangan dengan sikap Siti yang menolak memberikan sampel karena
> berpandangan pemberian itu hanya menguntungkan pihak asing.
>
>
>
> Namun
> uniknya, Endang, pemasok flu burung ke USCDPC malah dipilih sebagai
> Menkes. Tak diragukan lagi, pemilihan Endang itu kian mengindikasikan
> intervensi asing dalam susunan kabinet jilid II. Semoga Allah Swt
> menjauhkan makar-makar musuh terhadap bangsa ini.
>
>
>
> Sumber:
> http://indonesian.irib.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=16201&Itemid=48
>
>
>
>
> ***
>
> Berita Utama
>
> Sabtu, 24 Oktober 2009
>
>
>
> MENKES ENDANG DI ANTARA BADAI NAMRU-2
>
>
>
> Peneliti RI inferior, tanpa akses, hanya pengumpul sampel
>
> Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana memanggil Menteri Kesehatan
> (Menkes) Endang Rahayu Sedyaningsih guna menjelaskan kebijakannya soal
> Naval Medical Research Unit 2 (Namru-2). DPR bisa jadi tak hanya menyoal
> kelanjutan kerjasama dengan Namru-2 tapi juga posisi peneliti dan
> keuntungan Indonesia bekerjasama dengan lembaga tersebut.
>
> â€"â€"â€"â€"â€"â€"â€"â€"â€"â€"â€"â€"â€"â€"â€"â€"â€"-
>
>
>
> ENDANG masih jadi sorotan publik hingga hari ini. Sosoknya yang dekat
> dengan lembaga milik Amerika Serikat itu membuatnya dituding sebagai
> antek Amerika. Saat sidang pertama Kabinet Indonesia Bersatu II digelar
> Jumat (23/10) kemarin perempuan yang menggantikan Siti Fadilah Supari
> ini lagi-lagi jadi incaran para wartawan yang menanyakan soal
> kesiapannya menghadapi cecaran para anggota DPR. Tapi ternyata Endang
> mengaku belum tahu bila ada jadwal rapat dengan Dewan.
>
>
>
> "Saya malah belum tahu ada pemanggilan untuk jelaskan soal itu
> (Namru-2)," kata Endang di Istana Negara. Endang memang belum mendapat
> panggilan resmi dari Dewan. "Yang ada rapat dengan Bapak Wapres,"
> katanya lagi. Sebelumnya, Ribka Tjiptaning, Ketua Komisi IX DPR yang
> membidangi kesehatan memang mengaku penasaran dengan Menkes Endang
> Rahayu Sedyaningsih terutama terkait Namru-2. "Saya juga sedikit kaget
> dengan munculnya nama Menkes ini karena isu besarnya di Nila Moeloek,
> tapi ternyata tes kesehatan dia bermasalah," kata Ribka usai pengumuman
> kabinet. "Yang mengherankan, dari lima atau enam calon menteri baru yang
> bermasalah, mengapa hanya Bu Nila yang diganti," katanya. Untuk itu
> Komisi IX segera menggelar rapat pimpinan untuk mengagendakan Rapat
> Kerja dengan Menteri Kesehatan baru itu. "Dalam waktu dekat, kami akan
> menggelar Rapim untuk mengagendakan Raker dengan menteri karena kami
> ingin mengetahui misi dan sikap dia terhadap Namru. Namru kan sempat mau
> dibubarkan. Kami ingin tahu pendapat dia," ujar Ribka.
>
>
>
> Yang jelas, Endang memastikan keberadaan laboratorium milik Amerika itu
> sudah tamat. Namun kerjasama antara Indonesia dengan Amerika Serikat
> masih terus terjalin. "Intinya kerjasama untuk kemajuan teknologi di
> bidang biomedis," kata Endang sebelum rapat kabinet di Sekretariat
> Negara, Jakarta Pusat.
>
>
>
> Menurut Endang kerjasama dengan Namru sudah berganti nama menjadi
> Indonesia United States Center for Medical Research (IUC). Kerjasama
> Indonesia-Amerika menurutnya luas. Salah satunya laboratorium biomedis.
> Yakni untuk pengembangan vaksin, alat diagnostik, identifikasi virus,
> bakteri, dan lain-lain. Sedang terkait program kinerjanya, Endang akan
> berupaya menyeimbangkan upaya kesehatan secara promotif, preventif,
> kuratif, dan rehabilitatif. Dia mengakui untuk rumah sakit sudah lumayan
> kuat. "Sekarang puskesmas dan posyandu kita perkuat lagi," katanya.
>
>
>
> Penguatan puskesmas dan posyandu masuk dalam program 100 hari. Program
> Jaminan Kesehatan Masyarakat juga akan diteruskan. "Tentu kami akan
> lihat macetnya di mana, masalahnya di mana, kan ada tagihan yang belum
> diselesaikan," katanya.
>
>
>
> Tapi semua program 100 hari itu seolah terkubur isu Namru-2. Lembaga AS
> ini juga memakai peneliti dari Indonesia. Endang merupakan salah satu
> peneliti di Namru-2. Untuk itu dia pun menyebut kesetaraan peneliti dan
> keuntungan bekerjasama dengan lembaga yang dicurigai sebagai agen
> Amerika itu.
>
>
>
> Namun Presidium Medical Emergency Rescue Committe (Mer-C), Jose Rizal
> Jurnalis, tidak sependapat bila Namru-2 disebut telah memberi manfaat
> signifikan pada Indonesia. Karena itu dia pun setuju Namru harus
> hengkang dari Indonesia. "Namru sudah lama melakukan penelitian secara
> massal tapi [hasilnya] tidak bisa kita miliki," kata Jose saat jumpa
> pers di Kantor Mer-C, Jalan Kramat Lontar, Jakarta, Jumat (23/10)
> kemarin.
>
>
>
> Soal transfer teknologi, Namru juga dianggap tak terlalu bermanfaat.
> "Peneliti kita memang berperan tapi hanya pengumpul sampel, tidak
> memiliki akses. Apalagi mental peneliti kita inferior jika berhadapan
> dengan peneliti asing," katanya.
>
>
>
> Meski Namru tak ada lagi di Indonesia, kata Jose, penelitian yang
> dilakukan lembaga asing tetap harus diwaspadai. Sebab bila tidak, akan
> bias. "Hal itu bisa merugikan banyak orang," katanya.
>
> Menurut Jose, ada hal penting yang harus masuk dalam kerjasama
> penelitian kesehatan. Tak soal apakah kerjasamanya dengan laboratorium
> militer seperti Namru atau dengan laboratorium sipil. "Kita harus minta
> peneliti kita diberi akses seluas-luasnya. Harus ada pengawasan ketat.
> Lebih baik lagi jika ada lembaga khusus yang mengawasi penelitian asing
> di Indonesia," katanya.
>
>
>
> "Ditutup" Siti Fadilah
>
>
>
> Namru 2 merupakan unit kesehatan angkatan laut Amerika yang berada di
> Indonesia untuk mengadakan berbagai penelitian mengenai penyakit
> menular. Laboratorium Namru berada di kompleks Badan Penelitian dan
> Pengembangan Kesehatan Departemen Kesehatan di Jalan Percetakan Negara,
> Jakarta.
>
>
>
> Pada 16 Oktober 2009, pemerintah secara resmi menghentikan kerjasama
> dengan Namru. Penghentian kerjasama ditandai dengan sebuah surat yang
> diteken Menkes Siti Fadilah Supari.
>
> "Dengan hormat, Pemerintah Republik Indonesia menyatakan pemberhentian
> kerjasama," demikian isi surat yang ditujukan kepada Duta Besar Amerika
> Serikat, Cameron Hume. Surat bernomor 919/Menkes/X/2009 itu ditembuskan
> kepada menteri luar negeri, menteri pertahanan, menteri koordinator
> kesejahteraan, dan menteri sekretaris negara.
>
>
>
> Laboratorium ini sudah berada di Indonesia sejak 1975 berdasarkan
> perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan AS pada 16 Januari 1971.
> Kedudukan Namru-2 awalnya di Taipei pada tahun 1955 sedangkan Namru-1
> berada di Brooklyn, AS, dan Namru-3 berada di Kairo, Mesir. Keberadaan
> Namru-2 di Indonesia sebagai akibat terjadinya wabah penyakit pes di
> Boyolali 1968 dan karena pemerintah Indonesia belum mampu menanggulangi
> wabah tersebut maka pemerintah Indonesia meminta bantuan AS.
>
>
>
> Unit riset Namru-2 di Jakarta merupakan detasemen di bawah Komando
> Namru-2 yang berada di Taipei dan secara administrasi merupakan bagian
> Kedubes AS di Jakarta. Pada 1979 sebagai akibat konflik RRC dengan
> perubahan diplomatik dengan Taiwan, pusat Namru-2 dipindahkan ke
> Filipina. Pada 1992 dengan berakhirnya pangkalan militer AS di Filipina,
> Namru-2 dipindahkan ke Jakarta dan unit riset berubah dari bentuk
> detasemen menjadi komando yang dipimpin seorang kolonel AL (AS).
>
>
>
> http://dutamasyarakat.com/1/02dm.php?mdl=dtlartikel&id=24780
>
> ***
>
> Siti Fadilah Pertanyakan Jaminan Kesehatan
>
> 03 Feb 2010
>
>
>
> Â Â Â * Koran Tempo
>
> Â Â Â * Nasional
>
>
>
> JAKARTA - Menteri Kesehatan periode 2004-2009, Siti Fadilah Supari,
> mengaku heran karena layanan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkes-mas)
> berubah pada periode Kabinet Indonesia Bersatu II.
>
>
>
> "Saya tidak mengerti kenapa setelah saya lengser itu terjadi, demikian
> cepatnya," kata Siti Padilah, yang kini menjadi anggota Dewan
> Pertimbangan Presiden, seusai diskusi di Jakarta kemarin. Ia menolak
> pengalihan jaminan kesehatan dari pemerintah ke swasta. Pelayanan dasar,
> seperti kesehatan, lebih pas dikerjakan oleh pemerintah.Ia menyatakan
> keinginannya mempertanyakan sejumlah perubahan layanan kesehatan kepada
> Menteri Kesehatan. Pertanyaan itu antara lain mengenai peredaran obat,
> ketersediaan obat generik, dan pengelolaan jaminan kesehatan.
>
>
>
> Siti Fadilah tak bersedia mengungkapkan kapan pertemuan dengan Menteri
> Kesehatan digelar. Ia mengaku mendapat banyak bahan untuk ditanyakan
> kepada kementerian. Ia akan memberikan rekomendasi kepada Presiden
> mengenai layanan kesehatan.Siti berharap masalah naiknya harga obat atau
> menghilangnya obat generik di pasar hanya isu belaka. Komisi Kesehatan
> Dewan Perwakilan Rakyat sebelumnya memastikan Rancangan Undang-Undang
> Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional selesai tahun ini. Rancangan
> diselesaikan antara lain untuk mempertegas peran pemerintah, yang
> berperan sebagai penyelenggara program Jaminan Kesehatan Masyarakat
> (Koran Tempo, 17 Januari 2009).
>
>
>
> Ketua Dewan Kesehatan Rakyat Jawa Barat Martinus Ursia mengeluhkan sikap
> abai sejumlah rumah sakit terhadap pasien yang mempunyai kartu
> Jamkesmas. "Empat rumah sakit daerah langsung pasang spanduk tidak
> menerima pasien Jamkesmas ketika Bu Siti Fadilah lengser," kata
> dia.Keempat rumah sakit daerah tersebut berada di Tasikmalaya, Karawang,
> Majalengka, dan Garut. Spanduk dipampangkan di depan rumah sakit empat
> hari setelah pergantian Menteri Kesehatan.Siti Fadilah meminta Dewan
> Kesehatan mendata pelanggaran tersebut. nmna sun
>
>
>
> ***
>
> Muskerwil Pertama DKR Propinsi Bangka Belitung
>
>
>
> Pangkal Pinang - Ibu Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp. JP (K), Anggota
> Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kamis (18/2),
> menghadiri Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil) Pertama Dewan Kesehatan
> Rakyat (DKR) Propinsi Bangka Belitung. Bertindak sebagai Ketua Umum DKR,
> beliau memberikan arahan di depan di depan tamu undangan yang terdiri
> atas para kepala dinas kabupaten/ kota dan masyarakat kesehatan
> se-Propinsi Bangka Belitung.
>
> Â
>
> Dalam arahannya, Ibu Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp. JP (K) mengatakan
> bahwa Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) adalah sebuah organisasi yang
> didirikan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2007 dengan Menteri
> Kesehatan berkedudukan sebagai Pembina. Saat ini, DKR sudah berkembang
> mulai dari Sabang hingga ke Merauke dengan tugas utamanya yakni
> mendampingi rakyat untuk memperoleh hak-haknya di bidang kesehatan
> sesuai dengan program yang dicanangkan oleh pemerintah. Menurutnya, “DKR
> adalah kekuatan besar yang datang dari bawah sebagai kepanjangan tangan
> pemerintah dalam melaksanakan kebijakannya di lapangan. Oleh sebab itu,
> DKR Babel harus menguasai masalah kesehatan, sehingga mampu mengawasi
> dan membantu warga miskin mendapatkan hak untuk berobatâ€. Selain itu,
> Ibu Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp. JP (K) juga menaruh perhatian besar
> terhadap permasalahan kesehatan yang mendasar di Bangka Belitung
> yakni, masih tingginya angka kematian ibu, gizi buruk pada bayi dan
> balita, dan chikungunya yang timbul akibat kebersihan lingkungan yang
> kurang. Beliau menghimbau agar seluruh masyarakat Bangka Belitung untuk
> menjaga kebersihan lingkungan masing-masing. (TT)
>
>
>
> http://www.wantimpres.go.id/Kegiatan/KegiatanDrdrSitiFadilahSupariSpJPK/tabid/184/Default.aspx
>
>
>
> Information about KUDETA 65/ Coup d'etat '65, click: http://www.progind.net/ Â
> http://sastrapembebasan.wordpress.com/
>
>
>
>
>
> [Non-text portions of this message have been removed]
>
Milis Wanita Muslimah
Membangun citra wanita muslimah dalam diri, keluarga, maupun masyarakat.
Twitter: http://twitter.com/wanita_muslimah
Situs Web: http://www.wanita-muslimah.com
ARSIP DISKUSI : http://groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/messages
Kirim Posting mailto:wanita-muslimah@yahoogroups.com
Berhenti mailto:wanita-muslimah-unsubscribe@yahoogroups.com
Milis Keluarga Sejahtera mailto:keluarga-sejahtera@yahoogroups.com
Milis Anak Muda Islam mailto:majelismuda@yahoogroups.com
Milis ini tidak menerima attachment.
0 comments:
Post a Comment