Pembatasan itu cuma sebatas wacana.
Pemerintah membatalkan rencana pembatasan penggunaan bahan bakar minyak bersubsidi berdasarkan kapasitas mesin (cc) dan tahun produksi kendaraan. Alasannya, berdasarkan hasil uji coba, pelaksanaannya sulit dilakukan. "Manfaatnya tidak lebih banyak daripada mudaratnya," ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik setelah menghadiri rapat kabinet terbatas di kantor kepresidenan kemarin."Jadi, untuk sementara, aturan ini kami tunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan,"ujar Jero Wacik.
Sebagai gantinya, kata dia, pemerintah mengeluarkan lima keputusan untuk mengendalikan dan membatasi penggunaan BBM bersubsidi agar tidak melonjak melebihi 40 juta kiloliter.
Keputusan pemerintah itu, kata Jero, berupa pembatasan BBM bersubsidi untuk kendaraan dinas pemerintah dan badan usaha milik negara (BUMN) hingga larangan bagi kendaraan pertambangan serta perkebunan memakai BBM jenis ini."Pemerintah juga akan melanjutkan kon versi BBM ke BBG di Pula Jawa," ujar Jero (selengkapnya lihat tabel).
Menurut Jero, lima keputusan tersebut akan dijabarkan melalui peraturan menteri dan peraturan daerah. Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Pri Agung Rakhmanto, menilai lima keputusan pemerintah tersebut tidak konkret. Menurut dia, kebijak an kali ini hanya untuk menenangkan masyarakat.n"Ujung-ujungnya, kuota bahan bakar ditambah melalui APBN Perubahan jilid dua."
ALI NUR YASIN | ARYANI KRISTANTI | ROSALINA Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Pri Agung Rakhmanto, menilai lima keputusan baru pemerintah tak akan efektif diterapkan untuk mengendalikan kuota BBM bersubsidi.
Sebaliknya, konsumsi bahan bakar dipastikan melampaui kuota 40 juta kiloliter. "Jika pembatasan ber dasarkan cc jalan, kuota jebol. Apalagi kalau ditunda, makin tidak bisa apa-apa," ujarnya kepada Tempo kemarin.
Hasil rapat terbatas kabinet bidang ekonomi kemarin memutuskan pembatalan opsi pembatasan penggunaan BBM berdasarkan kapasitas mesin kendaraan. Sebagai gantinya, pemerintah mengeluarkan lima keputusan, yaitu pembatasan berlaku untuk seluruh kendaraan dinas pemerintah, kendaraan pertambangan dan perkebunan, serta melanjutkan konversi BBM ke BBG di Pulau Jawa.
Selanjutnya, pembatasan ba gi PT PLN, yang dilarang membangun pembangkit berbasis BBM. Dan terakhir, kewajiban gedung pemerintahan melakukan penghematan listrik dan air.
Menurut Pri Agung, ke putusan baru ter sebut merupakan usulan lama dan tidak pernah terealisasi. Pembatasan bagi kendaraan dinas bahkan telah berulang kali dilontarkan. "Masih sebatas wacana," ujarnya. Opsi konversi bahan bakar minyak ke gas pun sulit direalisasi karena terganjal banyak hal.
Kebijakan melarang PLN menggunakan BBM pun tak bisa terealisasi. "Sebab, beberapa pembangkit yang
seharusnya menggunakan gas saja ternyata tetap dipasok BBM karena ketiadaan pasokan gas," tuturnya. Demikian pula penghematan listrik di gedung pemerintahan. Menurut Pri Agung, kebijakan ini bukanlah ide baru. Sebab, penghematan energi pernah dituangkan dalam instruksi presiden pada 2005, 2008, dan 2010.
Juru bicara PT Pertamina (Persero), Mochamad Harun, menyatakan pihaknya akan menggunakan alat kendali untuk memantau konsumsi BBM bersubsidi di daerah ra wan penyelewengan. Ren cananya, uji coba akan diterapkan di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Se latan.
Langkah ini dilakukan agar kuota bahan bakar tak melebihi 40 juta kiloliter. "Ha ra pannya, pertengahan Juni ini bisa mulai," ujarnya kemarin.
Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan dipilih karena selama ini merupakan daerah rawan penyelewengan. Alasan lain dua provinsi ini dipilih adalah, jumlah kendaraannya tidak sebanyak di kota-kota besar.
Fungsi alat kendali ini nantinya serupa dengan Radio Frequency Identification.
Alat akan dipasang pada kendaraan sekaligus SPBU untuk memantau konsumsi.
Dengan pemasangan alat ini, Pertamina bisa membaca rata-rata konsumsi normal untuk tiap jenis kendaraan.
Sampai bulan lalu, kata Harun, konsumsi bahan bakar bersubsidi sudah menembus 14,1 juta kiloliter atau 35,25 persen dari kuota tahun ini. Jika tidak ada kebijakan pembatasan dan pengendalian, diperkirakan BBM bersubsidi akan habis pada September mendatang.
0 comments:
Post a Comment