Saat ditanya terkait siapa konseptor, donatur dan inisiator sejumlah lembaga hukum itu, Direktur LBH Banda Pos Lhokseumawe, Zulfikar mengatakan kepada The Globe Journal, Senin (9/7), konseptor tersebut itu murni peran dari sejumlah lembaga badan hukum, aktifis HAM, Majelis Adat Aceh ( MAA ) dan yang lainnya.
Lanjut Zulfikar, mengenai inisiator dan donatur pihaknya mengungkapkan tidak ada campur tangan dari pihak manapun juga baik dalam maupun asing dan hal tersebut murni atas dasar inisiatif para korban HAM dan itu semua murni bantuan swadaya dari rekan - rekan lembaga dan komunitas.
"Dahulunya memang yang mendanai LBH ialah pihak NGO akan tetapi sekarang sudah tidak lagi,"kata Zulfikar.
"Hal itu murni kami lakukan tanpa bantuan dari pihak manapun juga semata - mata untuk memperjuangkan nasib para korban HAM khususnya di Aceh Utara sehingga mereka kedepan bisa mendapatkan perhatian yang maksimal dari Pemerintah RI,"tambahnya.
Sementara Ketua K2HAU, Murthala saat di konfirmasi oleh The Globe Journal, menurutnya lembaga - lembaga yang turut mendukung baik lokal maupun asing sebagai berikut , IKOHI, ICTJ, Kontras Aceh, Negara Timor Leste, Afrika Selatan dan lembaga lainnya.
" Selama ini lembaga tersebut aktif dan serius dalam memberikan dukungan untuk mewujudkan apa yang di harapkan komunitas korban dan lainnya".
Seperti yang dikatakan oleh Ketua Komunitas Kekerasan HAM Aceh Utara (K2HAU), Murthala, Senin (09/7). Pihaknya sepakat mengirimkan ribuan surat ke SBY dan Doto Zaini."Kesepakatan ini kami lakukan karena pemerintahan pusat belum sepenuhnya menyelesaikan para korban pelanggaran HAM. Akibatnya, banyak sekali para korban-korban tersebut hidupnya miskin,''sebut Murthala saat di temui The Globe Journal di Lhokseumawe.
Murthala menambahkan, bahwa penyelesaian korban konflik adalah salah satu bagian dari MoU Helsinki pasca konflik Aceh. Namun sayangnya, sampai sekarang penyelesaian korban konflik ataupun korban pelanggaran HAM belum juga selesai di tangani oleh Pemerintah.
"Kita mengirim surat terkait pelanggaran HAM, seperti korban tragedi KKA dan KNPI. Padahal, salah satu bagian bentuk penyelesaian konflik Aceh adalah MoU Helsinki. Tapi sampai sekarang belum juga ada penyelesaiannya,''ucap Murthala.
Pihaknya mulai mengumpulkan surat-surat pelanggaran HAM dari para korban khususnya di Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe. ''Kita berharap, bapak Presiden mampu merespon ribuan surat korban pelanggaran HAM yang akan dikirim pada Bulan Agustus 2012. Sementara kita masih mengumpulkannya sampai seribu surat di masing-masing daerah Aceh. Dan kami juga minta didampingi oleh Komnas HAM Aceh,''kata Murthal
Milis Wanita Muslimah
Membangun citra wanita muslimah dalam diri, keluarga, maupun masyarakat.
Twitter: http://twitter.com/wanita_muslimah
Situs Web: http://www.wanita-muslimah.com
ARSIP DISKUSI : http://groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/messages
Kirim Posting mailto:wanita-muslimah@yahoogroups.com
Berhenti mailto:wanita-muslimah-unsubscribe@yahoogroups.com
Milis Keluarga Sejahtera mailto:keluarga-sejahtera@yahoogroups.com
Milis Anak Muda Islam mailto:majelismuda@yahoogroups.com
Milis ini tidak menerima attachment.
1 comments:
Post a Comment