*Kolom IBRAHIM ISA*
*------------------------------*
*Selasa, 05 Oktober 2010*
*Masyarakat Indonesia Eropah Memperingati -- "45Th PERISTIWA TRAGEDI
NASIONAL 1965" *
'Peristiwa Tragedi Nasional 1965', yang terjadi EMPAT PULUH LIMA TAHUN
yang lalu, telah diperingati dengan khidmat oleh masyarakat Indonesia di
Eropah, hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2010. Peringatan itu berlangsung
di Gedung "Schakel", Diemen, Holland.
Pembantaian masal orang-orang Indonesia tak bersalah tanpa proses
pengadilan apapun, oleh kekuasaan militer Jendral Suharto, merupakan
lembaran hitam dalam sejarah Indonesia Berbangsa. JELAS hal itu
merupakan pelanggaran HAM terbesar yang dilakukan oleh penguasa, sejak
berdirinya Republik Indonesia. Namun, sedikitpun tak kelihatan
tanda-tanda bahwa pemerintah-demi-pemerintah yang berdiri sejak
digulingkannya rezim diktatur militer Suharto, ---- punya 'political
will' untuk menangani pelanggaran HAM terbesar sejak Proklamasi
Kemerdekaan Indonesia.
Peringatan yang berlangsung Sabtu tsb, dilanjutkan pada hari Minggunya,
dengan pertunjukan film a.l yang penting, film dokumenter 'TJIDURIAN 19'
dan 'FORTY YEARS OF SILENCE". Kalau kita ingat, bahwa peristiwa
pembantaian masal 1965 terhadap warga yang tak bersalah, telah berlalu
45 tahun yang lalu, -- maka sungguh mengharukan bahwa tetap begitu besar
perhatian masyarakat Indonesia di Eropah, terhadap peristiwa tsb.
Kurang-lebih seratus hadirin berdatangan dari kalangan masyarakat
Indonesia di Belanda, Jerman, Swedia, Prancis, dan . . . dari INDONESIA,
yaitu budayawan Putu Oka Sukanta.
Hari Peringatan yang sukses itu, menunjukkan bahwa perjuangan demi
hak-hak demokrasi dan HAM akan berlangsung terus, apapun kendala yang
harus dihadapi.
Wartawan Rakyat Merdeka, A. Supardi (yang telah menyiarkan Pernyataan
yang dikeluarkan pada Hari Peringatan tsb) dan Liu dari Radio Hilversum
tak ketinggalan meliput peristiwa penting tsb. Baik Rakyat Merdeka
maupun Radio Hilversum khusus mengadakan wawancara dengan Putu Oka
Sukanta, yang sedang dalam perjalanan keliling Eropah, dalam rangka
mensosialisasikan pengertian dan pemahaman mengenai Peristiwa Tragedi
Nasional 1965.
Penyair Budayawan Putu Oka Sukanta, seorang eks-Tapol rezim Orba, yang
aktif dan produktif dalam rangka kegiatan pembelaan hak-hak Demokrasi
dan Pemberlakuan HAM di Indonesia, memberikan uraian penting dan menarik
sekitar situasi Indonesia dan haridepan gerakan Reformasi. Dalam
uraiannya Putu Oka menekankan arti penting khususnya bagi para korban
1965 dan juga bagi parap pelakunyga, untuk difahami, bahwa konflik
kekerasan begitu serius yang terjadi di masyarakat kita sekitar
pembantaian masal 1965, -- bersumber pada KEKERASAN NEGARA. Dengan fihak
militer sebagai aparat negara yang menjadi pelaku utamanya.
Umar Said (82), mantan pemimpin Redaksi harian Ekonomi Nasional, yang
sekarang bermukim di Paris dan tetap aktif menulis di Website Umar Said,
yang terhalang hadir karena kesehatannya, memberikan sambutan penting
(dibacakan oleh Suyoso) sekitar keharusan dihapuskannya TAP MPRS No
XXV/1966.
Panitia Peringatan telah menyiarkan Pernyataan yang dikeluarkan pada
akhir Peringatan serta kata sambutan dari Ketua Panitia Peringatan
Djumeini Kartaprawira. Sambutan selengkapnya dari Umar Said (Paris),
seperti halnya sambutan-sambutan oleh Tom Ilyas (Swedia) dan Arif
Harsana (Jerman) akan disiarkan oleh Panitia Peringatan secara berangsur.
* * *
Kesempatan memberikan sambutan pada hari Peringatan Peristiwa Tragedi
Nasional 1965, kugunakan untuk menguraikan pandangan berikut ini:
* * *
*KEGIATAN MENGUNGKAP KEBENARAN DAN MENUNTUT KEADILAN SEKITAR PERISTIWA
1965, TIDAK BOLEH BERHENTI!
*
Setiap tahun kita mengenangkan dan memperingati, apa yang a.l populer
dikenal sebagai 'Peristiwa Tragedi Nasional 1965'. Biasanya tanggal yang
diambil sebagai patokan adalah 30 September 1965. Presiden Sukarno
mencatat dan menyebut peristiwa tsb, sebagi Gestok, Gerakan Satu
Oktober. Peristiwa itu terjadinya memang pada tanggal 1 Oktober 1965.
Bagi para korban peristiwa yang kemudian juga populer disebut peristiwa
'Pembantaian Masal 1965', -- yang diperingati adalah detik-detik ketika
Jendral Suharto, panglima Kostrad, setelah mengalahkan G30S, secara
kongkrit mengambil-alih di tangannya sendiri kekuasaan militer di
Jakarta. Yaitu pada siang hari tanggal 1 Oktober 1965.
Pada tanggal 3 Oktober 1965, saya tiba di lapangan terbang Kemayoran,
setelah menanti selama dua hari di Bangkok, -- untuk meneruskan
pekerjaan kongkrit penyelenggaraan konferensi internasional, KIAPMA,
yaitu suatu Konferensi Internasional Anti Pangkalan-pangkalan Militer
Asing, yang aka dilangsungkan di Jakarta. Ketika itu, samasekali belum
ada pembunuhan masal. Yang terjadi adalah demo-demo preman yang
didalangi militer. Mereka membakar gedung-gedung kantor CC PKI, Sobsi,
serta mengobrak-abrik dan menguasai rumah-rumah banyak tokoh-toko Kiri
atau PKI, seperti Pramudya (Lekra), Nyoto (Menteri Negara RI, Wakil
Ketua II CC PKI, dan salah seorang pemimpin Lekra), dll. Jadi, belum ada
pembunuhan masal terhadap orang-orang PKI, Kiri dan pendukung Presiden
Sukarno.
Setahu dan seingat saya kampanye pengejaran dan pembunuhan terhadap
orang-orang Kiri dimulai pada minggu ketiga Oktober. Secara
besar-besaran itu dimulai setelah Jendral Suharto mengirimkan
kesatuan-kesatuan Kostradnya ke Jawa Tengah, Jatim dan Bali.
Selanjutnya terserah pada para korban, pada masyarakat termasuk pakar
sejarah, untuk menentukan sejak tanggal berapa terjadinya pembantaian
masal terhadap warganegara tak bersalah dimulai oleh Jendral Suharto.
Yang jelas pada tanggal 1 Oktober bahkan sampai minggu pertama Oktober
1965, hal itu belum terjadi.
* * *
Kenyataannya, setiap tahun 'Peristiwa 1965' diperingati. Terutama untuk
mengenangkan para korban yang jatuh. Yang lebih penting lagi, ialah
dalam rangka perjuangan menuntut keadilan, demokrasi dan HAM. Jumlah
korban yang jatuh dalam kampanye persekusi militer di bawah Jendral
Suharto, berkisar antara setengah juta sampai tiga juta orang. Yang
jelas korban tsb adalah yang paling besar, yang terjadi dalam suatu
kampanye persekutsi penguasa yang paling biadab terhadap warganegara
yang tak bersalah.
Rezim Orba, dengan Jendral Suharto sebagai presidennya, adalah yang
bertanggung-jawab atas pembantaian masal yang paling biadab terhadap
warganegara sendiri yang setia pada Presiden Sukarno dan Republik Indonesia.
Sekarang, sudah lebih 10 tahun berlalu, sejak rezim Orba resminya
ditumbangkan oleh prahara Gerakan Reformasi.
* * *
Sejak jatuhnya Presiden Suharto, kita sudah mengalami empat kali
pergantian Presdien. Suharto digantikan wakilnya Habibie. Kemudian naik
Gusdur melalui pemilu pertama sesudah jatuhnya Orba. Setelah Gus Dur
dijatuhkan lewat suatu permainan politik pat-pat-gulipat, naik Presiden
Megawati. Dalam pemilihan presiden yang langsung dalam suatu pemilu,
naik SBY. Pilpres ke dua SBY lagi yang jadi Presiden. Sampai sakarang.
Namun, kasus 'Peristiwa 1965', yang merupakan pelanggaran hak-hak
manusia yang tak ada bandingnya dalam sejarah modern Indonesia -- dimana
demikian banyaknya warga tak bersalah, tanpa proses hukum apapun, telah
dibantai oleh suatu kekuasaan militer, --- kasus ini, SAMASEKALI BELUM
DIJAMAH. Baik oleh Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, SBY, dan sekali
lagi SBY.
Puluhan buku hasil studi serius, ratusan bahkan ribuan tulisan lainnya
telah tersiar mengenai kasus Peristiwa 65. Komnasham sudah
bertahun-tahun berdiri. Namun, satu kali sajapun, tak pernah lembaga
pengadilan Indonesia mempersoalkan sampai tuntas kasus korban-korban
yang jatuh dalam Peristiwa 1965. Dianggapn apa yang terjadi dalam
peristiwa tsb, --- adalah masaalah 'masa lampau'.
Sikap demikian itu, bukanlah disebabkan karena lembaga peradilan
Indonesia tidak peka terhadap Peristiwa 1965. Bukanlah karena Habibie,
Abdurrahman Wahid, Megawati dan SBY --- samasekali tidak tahu-menahu
mengenai kasus sejarah Indonesia yang paling gawat dan dahsyat itu.
Sikap tutup-mata, tutup telinga, serta tutup mulut terhadap kasus 1965
-- bukanlah sesuatu yang kebetulan. Mereka-mereka itu faham betul, bahwa
mempersoalkan MASALAH PERISTIWA 1965, -- akan menyangkut keabsahan
kekuasaan mereka-mereka yang berkuasa sekarang ini. Yang akhirnya akan
mempertanyakan, mempersoalkan dan kemudian menggugat kehadiran mereka
yang sekarang ada di puncak kekuasaan pemerintahan, legeslatif dan
yudikatif.
Bukankah bisanya mereka-mereka itu duduk di tampuk kekuasaan, berkat
digulingkannya Presiden Sukarno dalam suatu kup merangkak yang diregisir
bersama oleh kekuatan dalam dan luar? Bukankah kedudukan mereka itu
adalah kelanjutan wajar dari pembantaian terhadap kekuatan Kiri?
Khususnya terhadap PKI dan pendukung Presiden Sukarno? Menjadi jelaslah,
bahwa mereka-mereka itu bisa berkuasa sampai sekarang ini, sesungguhnya
bisa berlangsung dengan mengalirnya darah begitu banyak korban
warganegara tak bersalah.
Akhirnya sampai kita pada fikiran demikian ini -- Tidakkah benar analisa
yang menyimpulkan bahw pembantaian masal itu, bagi mereka yang kuasa itu
adalah sutu keharusan yang mereka mesti lakukan dan benarkan, -- untuk
bisanya mereka menjadi penguasa Indonesia tanpa oposisi, tanpa kontrole
dan tanpa perlawanan siapapun? Untuk menjamin bantuan militer dan modal
asing yang demi strategi perang dinginnya sudah sejak akhir Perang Dunia
II, menetapkan keharusan memusnahkan kekuatan Komunis dan Kiri dimanapun
itu berada. Apakah itu di Indonesia atau di Chili!
Membungkam terlebih dulu -- sebagai syarat untuk bisa berkuasa dan terus
berkuasa!
* * *
Mengingat kekuasaan pemerintahan yang bediri sesudah tumbangnya Suharto,
itu adalah kelanjutan rezim Orba, -- adalah kelanjutan suatu rezim yang
ditegakkan di atas tumpukan mayat jutaan korban yang dibantai ketika
militer di bawah Jendral Suharto menggulingkan pemerintahan Presiden
Sukarno, -- wajarlah timbulnya kesimpulan berikut ini:
Bahwa kebenaran tidak akan terungkap, keadilan menyangkut korban
Peristiwa 1965 tak mungkin akan terrealisasi. Tidak mungkin para korban
1965 akan memperoleh kebenaran, keadilan serta rehabilitasi nama baik,
serta hak-hak politik dan kewarganegaraannya, selama rezim Indonesia
merupakan kelanjutan dari rezim Orba dengan perubahan disana-sini.
* * *
Maka muncullah kesimpulan:
*HARUS ADA PROSES PATAH ARANG TOTAL DENGAN KEKUASAAN ORBA.*
*Harus ada perombakan total atas lembaga-lembaga hukum Indonesia yang
sekarang ini. Yang lebih dikenal sebagai sarang mafia hukum. Harus ada
perombakan total atas lembaga legeslatif yang tak tahu diri sekarang
ini. Harus ada perombakan total pada aparat kekuasaan bersenjata negara
yang seharusnya melindungi rakyat dan negeri.
*
Dan memang, berbagai kegiatan di Indonesia oleh pelbagai kekuatan
pro-demokrasi dan hak-azasi manusia, selangkah demi selangkah akhirnya
menuju dan akan tiba pada titik PEROMBAKAN TOTAL yang diharapkan itu.
* * *
Oleh karena itu, meskipun 45 tahun sudah berlalu; --- dan perubahan
berarti belum terjadi dalam hubungan dengan keadilan bagi para korban
Peristiwa 1965 dan korban pelanggaran HAM lainnya, --- adalah tepat
sikap bahwa, kegiatan dalam rangka mengungkap kebenaran dan menuntut
keadilan sekitar Peristiwa 1965, TIDAK BOLEH BERHENTI! Sejenakpun tak
boleh kendur kegiatan menuntut keadilan dan kebenaran sekitar Peristiwa
1965.
Selanjutnya, pada saat kebenaran dan keadilan benar-benar dicapai oleh
para korban Peristiwa 1965 dan rakyat umumnya, -- pun pada saat itu dan
selanjutnya, kegiatan-kegiatan mengungkap dan mengekspos pelanggaran HAM
oleh penguasa, tidak boleh berhenti.
Demikian pula halnya dengan Peringatan Peristiwa 1965, itu akan tetap
berlangsung terus!
Karena hal itu merupakan bagian penting dalam rangka peningkatan
kesadaran bernegara hukum Indonesia.
* * *
[Non-text portions of this message have been removed]
Milis Wanita Muslimah
Membangun citra wanita muslimah dalam diri, keluarga, maupun masyarakat.
Twitter: http://twitter.com/wanita_muslimah
Situs Web: http://www.wanita-muslimah.com
ARSIP DISKUSI : http://groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/messages
Kirim Posting mailto:wanita-muslimah@yahoogroups.com
Berhenti mailto:wanita-muslimah-unsubscribe@yahoogroups.com
Milis Keluarga Sejahtera mailto:keluarga-sejahtera@yahoogroups.com
Milis Anak Muda Islam mailto:majelismuda@yahoogroups.com
Milis ini tidak menerima attachment.
0 comments:
Post a Comment