Ref: Menurut Anda apakah sistem jaminan sosial memuaskan?
Muhaimin Bakal Pamer Sistem Jaminan Sosial RI di Swiss
Minggu, 10/06/2012 16:56 WIB
Jakarta - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar menghadiri International Labour Conference (ILC/Konferensi Ketenagakerjaan Internasional) ke-101 yang berlangsung pada tanggal 30 Mei sampai 15 Juni 2012 di Palais des Nations dan kantor pusat ILO di Jenewa, Swiss.
Dalam pertemuan tersebut, Muhaimin pamer keberhasilan Indonesia yang mampu mewujudkan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
"Dalam sidang ILC kali ini, delegasi Indonesia akan menyampaikan kemajuan-kemajuan di bidang ketenagakerjaan yang telah dicapai Indonesia diantaranya peningkatan perlindungan pekerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan SJSN yang beroperasi pada 1 Januari 2014," ujar Muhamin dalam keterangan persnya yang dikutip detikFinance, Minggu (10/6/2012).
Menurut Muhaimin, kebijakan pemerintah dalam penerapan SJSN bagi para pekerja merupakan sebuah sejarah penting dalam dunia ketenagakerjaan di Indonesia. Penerapan kebijakan SJSN bakal menjamin peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja.
"Pembahasan peraturan turunan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, terutama berkaitan dengan ketenagakerjaan, harus berjalan cepat dan melibatkan semua pemangku kepentingan. Pemerintah menginginkan peraturan ini aplikatif dan komprehensif sehingga sesuai dengan semangat pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional," ujarnya.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) dan UU No 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) mengamanatkan pemerintah menjalankan jaminan kesehatan mulai 1 Januari 2014 dan jaminan ketenagakerjaan selambat-lambatnya 1 Juli 2015.
"Sistem regulasi jaminan sosial akan sangat membantu dalam pemberian hak yang layak bagi kesejahteraan pekerja/buruh, perusahaan maupun pemerintah," jelasnya.
Muhaimin mengatakan dalam BPJS ketenagakerjaan telah menyiapkan konsep tentang pengaturan iuran dan manfaat jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan hari tua (JHT), jaminan pensiun (JP) dan jaminan kematian (JKM).
Dia menambahkan selain mengawasi penerapan standard ketenagakerjaan dan penerapan prinsip dasar di tempat kerja secara serius, saat ini pemerintah pun memberikan perhatian pada krisis Kesempatan kerja kaum muda (youth employment) yang terjadi di Indonesia dan dunia.
Pada kesempatan itu juga, Muhaimin menyatakan Indonesia meminta seluruh negara yang tergabung dalam ILO agar memberikan perhatian khusus dalam kerjasama meningkatkan kualitas tenaga kerja usia muda yang terampil. Perlu adanya fasilitasi khusus yang efektif bagi tenaga kerja muda dan pekerja migran mempermudah akses bagi pekerja muda. Seluruh sektor terkait harus bekerjasama dalam pengembangan pelatihan keterampilan kerja yang menjadi satu kunci keberhasilan dalam menangani pengangguran usia muda.
"Pengembangan akses ke pasar tenaga kerja formal, pelatihan keterampilan kerja dan pelatihan kewirausahaan penting menangani kiris kesempatan kerja kaum muda di Indonesia, yang," tandasnya.
Sidang ILC ke-101 yang mengusung tema "Building a Future with Decent Work" ini dihadiri oleh perwakilan dari 184 negara yang menjadi anggota ILO (international Labour Organitation). Sidang ILC ke-101 ini didahului dengan pertemuan masing-masing kelompok Tripartit yang terdiri dari yaitu unsur pemerintah, kelopok pengusaha dan kelompok pekerja.
Delegasi Indonesia mengikuti 4 komite utama dalam sidang ILC ke 101 ini, yaitu Komite Aplikasi standar ketenagakerjaan, Komiter Landasan perlindungan social, Komite Krisis Kesempatan kerja kaum muda dan komite prinsip dan Hak Dasar di Tempat Kerja.
Dalam pertemuan tersebut, Muhaimin pamer keberhasilan Indonesia yang mampu mewujudkan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
"Dalam sidang ILC kali ini, delegasi Indonesia akan menyampaikan kemajuan-kemajuan di bidang ketenagakerjaan yang telah dicapai Indonesia diantaranya peningkatan perlindungan pekerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan SJSN yang beroperasi pada 1 Januari 2014," ujar Muhamin dalam keterangan persnya yang dikutip detikFinance, Minggu (10/6/2012).
Menurut Muhaimin, kebijakan pemerintah dalam penerapan SJSN bagi para pekerja merupakan sebuah sejarah penting dalam dunia ketenagakerjaan di Indonesia. Penerapan kebijakan SJSN bakal menjamin peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja.
"Pembahasan peraturan turunan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, terutama berkaitan dengan ketenagakerjaan, harus berjalan cepat dan melibatkan semua pemangku kepentingan. Pemerintah menginginkan peraturan ini aplikatif dan komprehensif sehingga sesuai dengan semangat pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional," ujarnya.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) dan UU No 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) mengamanatkan pemerintah menjalankan jaminan kesehatan mulai 1 Januari 2014 dan jaminan ketenagakerjaan selambat-lambatnya 1 Juli 2015.
"Sistem regulasi jaminan sosial akan sangat membantu dalam pemberian hak yang layak bagi kesejahteraan pekerja/buruh, perusahaan maupun pemerintah," jelasnya.
Muhaimin mengatakan dalam BPJS ketenagakerjaan telah menyiapkan konsep tentang pengaturan iuran dan manfaat jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan hari tua (JHT), jaminan pensiun (JP) dan jaminan kematian (JKM).
Dia menambahkan selain mengawasi penerapan standard ketenagakerjaan dan penerapan prinsip dasar di tempat kerja secara serius, saat ini pemerintah pun memberikan perhatian pada krisis Kesempatan kerja kaum muda (youth employment) yang terjadi di Indonesia dan dunia.
Pada kesempatan itu juga, Muhaimin menyatakan Indonesia meminta seluruh negara yang tergabung dalam ILO agar memberikan perhatian khusus dalam kerjasama meningkatkan kualitas tenaga kerja usia muda yang terampil. Perlu adanya fasilitasi khusus yang efektif bagi tenaga kerja muda dan pekerja migran mempermudah akses bagi pekerja muda. Seluruh sektor terkait harus bekerjasama dalam pengembangan pelatihan keterampilan kerja yang menjadi satu kunci keberhasilan dalam menangani pengangguran usia muda.
"Pengembangan akses ke pasar tenaga kerja formal, pelatihan keterampilan kerja dan pelatihan kewirausahaan penting menangani kiris kesempatan kerja kaum muda di Indonesia, yang," tandasnya.
Sidang ILC ke-101 yang mengusung tema "Building a Future with Decent Work" ini dihadiri oleh perwakilan dari 184 negara yang menjadi anggota ILO (international Labour Organitation). Sidang ILC ke-101 ini didahului dengan pertemuan masing-masing kelompok Tripartit yang terdiri dari yaitu unsur pemerintah, kelopok pengusaha dan kelompok pekerja.
Delegasi Indonesia mengikuti 4 komite utama dalam sidang ILC ke 101 ini, yaitu Komite Aplikasi standar ketenagakerjaan, Komiter Landasan perlindungan social, Komite Krisis Kesempatan kerja kaum muda dan komite prinsip dan Hak Dasar di Tempat Kerja.
__._,_.___
=======================
Milis Wanita Muslimah
Membangun citra wanita muslimah dalam diri, keluarga, maupun masyarakat.
Twitter: http://twitter.com/wanita_muslimah
Situs Web: http://www.wanita-muslimah.com
ARSIP DISKUSI : http://groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/messages
Kirim Posting mailto:wanita-muslimah@yahoogroups.com
Berhenti mailto:wanita-muslimah-unsubscribe@yahoogroups.com
Milis Keluarga Sejahtera mailto:keluarga-sejahtera@yahoogroups.com
Milis Anak Muda Islam mailto:majelismuda@yahoogroups.com
Milis ini tidak menerima attachment.
Milis Wanita Muslimah
Membangun citra wanita muslimah dalam diri, keluarga, maupun masyarakat.
Twitter: http://twitter.com/wanita_muslimah
Situs Web: http://www.wanita-muslimah.com
ARSIP DISKUSI : http://groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/messages
Kirim Posting mailto:wanita-muslimah@yahoogroups.com
Berhenti mailto:wanita-muslimah-unsubscribe@yahoogroups.com
Milis Keluarga Sejahtera mailto:keluarga-sejahtera@yahoogroups.com
Milis Anak Muda Islam mailto:majelismuda@yahoogroups.com
Milis ini tidak menerima attachment.
.
__,_._,___
0 comments:
Post a Comment