Demo Kembali Digelar, 70 Ribu Buruh Kepung Istana
Dody Pranowo — HARIAN TERBIT
JAKARTA — Buruh kelihatannya masih harus berjuang keras memperjuangkan nasibnya. Setelah Rabu (21/11) kemarin mereka menggelar aksi menolak pelaksanaan UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang dinilai masih memberatkan, Kamis (22/11) ini mereka harus kembali turun ke jalan guna menentang keinginan Apindo yang keberatan soal UMP 2013.
Informasi yang diperoleh Harian Terbit menyebutkan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) itu tengah merapatkan barisan mengajukan gugatan atas putusan Pemprov DKI yang menetapkan upah minimum provinsi (UMP) Rp2,2 juta melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Selain itu, para buruh juga mendesak pemerintah untuk segera memberikan jaminan kesehatan mulai 1 Januari 2014, Jaminan Pensiun, dan hanya lima jenis usaha saja yang boleh menggunakan tenaga outsourcing.
Dalam aksi kali ini , sekitar 70 ribu pekerja dari berbagai elemen se-Jabodetabek diperkirakan mendukung aksi. Mereka adalah perwakilan dari setiap jenis usaha yang tergabung dalam organisasi buruh yakni Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), dan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), serta elemen lainnya.
Para burh akan melakukan long march yang dipusatkan di Bundaran Hotel Indonesia. Selanjutnya mereka akan menggeruduk Istana Negara, lalu dilanjutkan ke Balaikota DKI di Jalan Medan Merdeka Selatan, dan terakhir berkumpul di depan Gedung DPR RI, Senayan.
Menurut M Taufik, Koordinator Lapangan dari SPM SPSI Astra Honda Motor (AHM), yang mengerahkan sedikitnya 500 karyawan dalam aksi hari ini.
Para buruh tidak akan melakukan pendudukan atau memblokir jalur tol. Mereka hanya meminta perwakilan buruh saja. "Tapi jika himbauan dan keinginan kami tidak ditanggapi maka kami akan mengancam untuk mogok nasional," tegas M Taufik
Taufik mengatakan, pemerintah harus konseksuen dengan janjinya yang akan memberikan jaminan pensiun kepada para buruh jika mereka sudah tidak bekerja lagi. Selain itu, pemerintah juga harus menjamin kesehatan buruh sesuai UU BPJS dengan dan tanpa ada pungutan atau iuran kesehatan.
"UU BPJS ini jelas memberatkan para buruh lantaran adanya aturan soal iuran kesehatan. Padahal seharusnya hal itu sudah menjadi tanggung jawab pemerintah," jelas Taufik.
Kali ini para buruh akan memberikan peringatan kepada pemerintah untuk berlaku adil dalam merespon berbagai tuntutan. Jika tidak ada respon maka para buruh siap melancarkan aksi mogok nasional untuk kali kedua lantaran pemerintah lebih mengutamakan kepentingan pengusaha ketimbang buruh. .
STANDARISASI UPAH
Sementara Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) M Rusdi mengatakan, aksi unjuk rasa ini untuk memberikan tekanan kepada pemerintah pusat dan daerah untuk segera menetapkan UMP 2013 di atas Rp2 juta sesuai standar kehidupan yang layak saat ini.
"Kami meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) segera menyelesaikan peraturan turunan tentang Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Buruh meminta pelaksanaan jaminan kesehatan bagi seluruh warga negara termasuk buruh paling lambat 1 Januari 2014," katanya.
Jika tuntutan itu tidak dipenuhi, pihaknya mengajak seluruh buruh untuk mogok bersama atau mogok nasional. "Jika keinginan kami tidak dipenuhi maka kami mengancam akan menggelar aksi mogok nasional," katanya.
Dihubungi terisah, anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka mengaku mendukung aksi buruh ini. Namun dia enggan turun ke jalan lantaran saat ini dia masih berkonsentrasi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Barat. Dia pun meminta agar buruh terus menyuarakan tuntutannya kepada pemerintah karena itu adalah hak normatif buruh yang harus dipenuhi pemerintah.
"Saya mendukung setiap aksi buruh. Saya hanya meminta agar aksi itu tetap dilakukan damai dan tidak merusak," katanya.
Dalam kesempatan itu, kata dia, pemerintah sudah selayaknya mengaudit Jamsostek yang selama ini mengaku melindungi kesehatan buruh. "Saya harap pemerintah segera mengaudit Jamsostek," katanya.
Editor — Maghfur Ghazali
Upah Tinggi, Pengusaha Tak Mampu Bersaing
Fitri Yetti — HARIAN TERBIT
JAKARTA — Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengungkapkan, tingginya upah dan maraknya aksi turun ke jalan di negeri ini membuat beberapa perusahaan bersiap-siap untuk melakukan relokasi ke Malaysia mulai tahun depan.
"Akan terjadi hengkang ke Malaysia, beberapa sudah mengungkapkan keinginan tersebut kepada saya, tapi mereka minta ke saya agar jangan diungkapkan nama perusahaannya," kata Sofjan, Kamis (22/11).
Penyebab kepindahan mereka, jelas Sofyan, salah satunya karena upah buruh yang cukup tinggi dan seringnya buruh melakukan demonstrasi. Kondisi ini membuat perusahaan tidak mampu mencapai target karena harus tidak masuk kerja sebagai bentuk solidaritas kepda kawan-kasannya.
"Akibat upah dan seringnya buruh demonstrasi, membuat produk mereka tidak bisa kompetitif untuk bersaing dengan barang-barang impor yang membanjiri Indonesia," kata Sofyan Wanandi.
Hal ini diperparah tidak adanya kepastian hukum di Indonesia membuat pengusaha kebingungan.
Editor — Maghfur Ghazali
| Reply via web post | Reply to sender | Reply to group | Start a New Topic | Messages in this topic (1) |
Milis Wanita Muslimah
Membangun citra wanita muslimah dalam diri, keluarga, maupun masyarakat.
Twitter: http://twitter.com/wanita_muslimah
Situs Web: http://www.wanita-muslimah.com
ARSIP DISKUSI : http://groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/messages
Kirim Posting mailto:wanita-muslimah@yahoogroups.com
Berhenti mailto:wanita-muslimah-unsubscribe@yahoogroups.com
Milis Keluarga Sejahtera mailto:keluarga-sejahtera@yahoogroups.com
Milis Anak Muda Islam mailto:majelismuda@yahoogroups.com
Milis ini tidak menerima attachment.
0 comments:
Post a Comment