Terima kasih, Mas Muiz.
Dalam pemikiran saya, yang juga hasil pendidikan dari guru-guru saya yang intens menegakkan Pancasila --tanpa pura-pura seperti Abah, hehehe-- yang ditekankan adalah MPR berwenang menetapkan UUD dan Garis-garis Besar Haluan Negara.
----------------------------------------------------------
BAB II
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
Pasal 2
(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan
yang ditetapkan dengan undang-undang.
(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota
negara.
(3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.
Pasal 3
Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar dari ada haluan negara.
----------------------------------------------------------
Jadi, yang menetapkan UUD tentu saja lebih tinggi kedudukannya. Jadi, kalau ada pasal dan ayat yang menyatakan berseberangan dengan landasan diwujudkannya negara NKRI, ya gugur dengan sendirinya. Atau, kalau anggota MPR menyadari atas kekeliruan ayat yang tertuang dalam batang tubuh UUD 1945, ya harus diganti.
Dalam kesempatan mengajar pada para perwira purnawirawan, saya juga menyampaikan bahwa meski sudah dilakukan amandemen hingga 4x, masih ada ayat dan pasal yang perlu ditambahkan atau diganti agar tidak bertentangan dengan Mukadimah UUD 1945.
Wassalam,
chodjim
----- Original Message -----
From: Abdul Muiz
To: wanita-muslimah@yahoogroups.com
Sent: Saturday, September 25, 2010 4:10 AM
Subject: Re: [wanita-muslimah] TERNYATA DASAR NEGARA RI BUKAN PANCASILA TAPI ALLAH
Abah HMNA dan Pak Chodjim,
Secara historis tata urutan perundang-undangan RI adalah sbb :
(a) menurut Tap MPR XX 1966 : 1. UUD RI 1945 2. Tap MPR 3. UU/perpu 4. PP 5. Kepres 6. peraturan pelaksana lainnya;
(b) menurut Tap MPR III 2000 : 1. UUD RI 1945 2. Tap MPR 3. UU 4. Perpu 5. PP 5. 6. Keppres 7. Perda
(c) menurut UU no 10 tahun 2004 : 1. UUD RI 1945 2. UU/Perpu 3. PP 4. Perpres 5. Perda
Dengan diberlakukannya UU no 10 tahun 2004 maka Tap MPR XX 1966 dan Tap MPR III 2000 dicabut dan tidak berlaku lagi karena ketetapan MPR/MPRS tidak tepat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan. Secara lengkap dapat dibaca di link berikut ini : http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2009/05/sistem_peraturan_perundang_undangan_negara_republik_indonesia.pdf
Adapun pancasila sebagai dasar negara RI apabila mengubah pancasila berarti membubarkan negara proklamasi dapat dibaca di link ini :
1) http://id.wikipedia.org/wiki/Pancasila
2) http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=520&Itemid=116
3) http://books.google.co.id/books?id=hf-GjuzCAqkC&pg=PA121&lpg=PA121&dq=mengubah+pancasila+berarti+membubarkan+negara+Proklamasi&source=bl&ots=bSy_nBXCOF&sig=OntOzw0E2aD90GDeJdgnf_sgtk4&hl=id&ei=PtedTPC8J83RcYifrcUJ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=8&ved=0CCcQ6AEwBzgo#v=onepage&q=mengubah%20pancasila%20berarti%20membubarkan%20negara%20Proklamasi&f=false
wassalam
Abdul Mu'iz
--- Pada Sab, 25/9/10, H. M. Nur Abdurahman
[Non-text portions of this message have been removed]
Milis Wanita Muslimah
Membangun citra wanita muslimah dalam diri, keluarga, maupun masyarakat.
Twitter: http://twitter.com/wanita_muslimah
Situs Web: http://www.wanita-muslimah.com
ARSIP DISKUSI : http://groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/messages
Kirim Posting mailto:wanita-muslimah@yahoogroups.com
Berhenti mailto:wanita-muslimah-unsubscribe@yahoogroups.com
Milis Keluarga Sejahtera mailto:keluarga-sejahtera@yahoogroups.com
Milis Anak Muda Islam mailto:majelismuda@yahoogroups.com
Milis ini tidak menerima attachment.
0 comments:
Post a Comment