Penyidik terus melakukan pendalaman kasus.
Komisi Pemberantasan Korupsi didesak segera menindaklanjuti laporan tersangka kasus proyek Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID), Wa Ode Nurhayati. Lembaga antikorupsi ini diminta segera memeriksa pimpinan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat."KPK saat ini harus berani melakukan penyelidikan terhadap Banggar. Apalagi sudah ada izin Ketua DPR supaya KPK masuk," kata Koordinator Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Uchok Sky Khadafi, di Semarang kemarin.
Peran pimpinan Banggar, menurut Uchok, sangat penting karena mereka memiliki kewenangan menentukan lolos-tidaknya anggaran. Sebab, semua usul dari Komisi DPR disaring oleh pimpinan Banggar. "Kewenangan sangat besar inilah yang menjadikan Banggar rawan jadi mafia anggaran."
Sebelum digelandang ke Rumah Tahanan Pondok Bambu, Kamis pekan lalu, Wa Ode Nurhayati menyerahkan data kepada KPK mengenai dugaan keterlibatan empat pemimpin Badan Anggaran dalam kasusnya.
Politikus Partai Amanat Nasional itu menolak mengungkap identitas mereka.
Ia hanya menyebutkan, mereka adalah pimpinan Banggar mulai 2010 sampai sekarang. "Biarlah publik yang melihatnya," ujar Wa Ode. Perlu diketahui, saat ini Banggar dipimpin oleh kuartet Melchias Markus Mekeng, Olly Dondokambey, Tamsil Linrung, dan Mirwan Amir.
Dimintai konfirmasi mengenai tudingan Wa Ode, Mekeng menolak berkomentar.
"Silakan wawancara mereka (yang menuding) saja," kata dia. Ia menyerahkan proses pembuktiannya kepada penegak hukum.
Sebelumnya, KPK sudah memeriksa keempatnya sebagai saksi. Saat diperiksa pada September tahun lalu, mereka kompak membantah tudingan kecipratan duit dari proyek senilai total Rp 500 miliar itu.
Selain Wa Ode, kasus ini telah menjerat Sekretaris Direktur Jenderal di Direktorat Pembinaan dan Pengem bangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi I Nyoman Suisnaya, Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan Kawasan Transmigrasi Dadong Irbarelawan, dan kuasa direksi PT Alam Jaya Papua Dharnawati.
Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia Boyamin Saiman menyatakan Wa Ode hanya satu dari banyak aktor yang bermain.
Menurut dia, ada anggota lain di Badan Anggaran yang menerima suap lebih besar.
Boyamin bersama koalisi antikorupsi telah melaporkan praktek mafia anggaran itu ke KPK pada 30 Juni 2011.
Di dalamnya ada data Laporan Singkat Catatan Pertemuan Banggar DPR dengan sejumlah orang di ruang pimpinan Banggar, pada 30 Mei 2011. Rapat itu dibuka oleh Markus Mekeng.
Juru bicara KPK, Johan Budi S.P., menyatakan pihaknya berjanji menindaklanjuti laporan Wa Ode Nurhayati.
Namun, kata dia, lembaganya tidak bisa buru-buru memanggil mereka yang disebut. "Kami terus melakukan pendalaman. Sekecil apa pun informasi akan ditindaklanjuti,"ujarnya.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah La Ode Ida mendesak dilakukannya perubahan mekanisme pembahasan anggaran. Tertutupnya proses penganggaran selama ini ia nilai sebagai penyebab maraknya praktek mafia anggaran.
ROFIUDDIN | IRA GUSLINA | TRI SUHARMAN | PRIHANDOKO | I WAYAN AGUS PURNOMO | ISMA SAVITRI | AGUSSU
Milis Wanita Muslimah
Membangun citra wanita muslimah dalam diri, keluarga, maupun masyarakat.
Twitter: http://twitter.com/wanita_muslimah
Situs Web: http://www.wanita-muslimah.com
ARSIP DISKUSI : http://groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/messages
Kirim Posting mailto:wanita-muslimah@yahoogroups.com
Berhenti mailto:wanita-muslimah-unsubscribe@yahoogroups.com
Milis Keluarga Sejahtera mailto:keluarga-sejahtera@yahoogroups.com
Milis Anak Muda Islam mailto:majelismuda@yahoogroups.com
Milis ini tidak menerima attachment.
0 comments:
Post a Comment