PNS Akan Dijadikan Tenaga "Outsourcing"
Benny N Joewono | Rabu, 29 Juni 2011 | 18:33 WIB
Dibaca: *2199*
Komentar<http://regional.kompas.com/read/2011/06/29/18330388/PNS.Akan.Dijadikan.Tenaga.Outsourcing#komentar>:
*6*
|
<http://twitter.com/home?status=%5BKinerja+PNS%5D+PNS+Akan+Dijadikan+Tenaga+%26quot%3BOutsourcing%26quot%3B+http://regional.kompas.com/read/2011/06/29/18330388/PNS.Akan.Dijadikan.Tenaga.Outsourcing>
<http://regional.kompas.com/read/2011/06/29/18330388/PNS.Akan.Dijadikan.Tenaga.Outsourcing#>
Share:
KOMPAS/MOHAMMAD HILMI FAIQ Ilustrasi: PNS
1<http://regional.kompas.com/read/2011/06/29/18330388/PNS.Akan.Dijadikan.Tenaga.Outsourcing#>
*BANJARMASIN, KOMPAS.com —* Wakil Ketua Komisi I Bidang Hukum dan
Pemerintahan DPRD Kalimantan Selatan H Mansyah Sabri merespons positif
wacana penempatan sebagian pegawai negeri sipil sebagai *outsourcing* (alih
daya/tenaga lepas).
Wacana tersebut dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, antara lain,
guna menghemat pengeluaran keuangan negara atau daerah, demikian
dikatakannya pada Rabu (29/6/2011).
"Saya setuju dengan wacana dari Kemenkeu tersebut, kalau konteksnya untuk
penghematan keuangan negara atau daerah," ujar mantan PNS yang sejak belasan
tahun silam bergabung dalam Partai Golkar itu.
"Memang kalau ada pekerjaan perkantoran yang bisa dilakukan dengan
menggunakan jasa pihak ketiga, kenapa tidak kita lakukan sehingga tak perlu
merekrut orang menjadi pegawai negeri," lanjutnya didampingi rekannya dalam
satu komisi, H Riduan Masykur dari PBR.
Bahkan Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Kalsel itu melempar wacana,
perlu pertimbangan dan perhitungan secara cermat kemungkinan perkantoran
pemerintah menggunakan sistem sewa mobil, tanpa harus melakukan pengadaan
mobil dinas.
"Pengadaan mobil dinas mungkin hanya untuk jabatan tertentu, sedangkan untuk
operasional cukup dengan sistem sewa karena tanpa harus mengeluarkan biaya
perawatan/pemeliharaan," demikian Mansyah Sabri.
Sementara wakil rakyat dari PBR menyarankan, perlu perbaikan atau
penyempurnaan basis data kepegawaian, baik yang sudah menjadi PNS maupun
yang masih berstatus honorer, guna lebih memudahkan penataan kembali
terhadap pegawai.
"Penataan dimaksud, baik secara kuantitatif (jumlah) maupun kualitatif
(kualitas terkait kecakapan dan keahlian), sehingga tak kesan seenaknya
rekrutmen calon pengawai negeri sipil," tutur Riduan.
Sebelumnya Kementerian Keuangan menyoroti masalah jumlah PNS yang terkesan
kurang efesien dan efektif serta cenderung membuat pengeluaran uang negara
dan daerah semakin banyak, terlebih dengan penambahan penerimaan.
Sebagai contoh perekrutan tenaga kebersihan kantor menjadi PNS, yang
semestinya tak perlu karena pekerjaan tersebut bisa saja dilakukan melalui
jasa pihak ketiga atau dengan sistem kontrak.
Persoalan lain yang menjadi pemikiran dan pertambangan, berkaitan dengan
uang gaji serta tunjangan lainnya, juga terkait penyediaan dana pensiun yang
mesti dibayar.
--
Aldo Desatura ® & ©
Twitter = @desatura
YM = desatura
Facebook = hanjakal@gmail.com
================
Kesadaran adalah matahari, Kesabaran adalah bumi
Keberanian menjadi cakrawala dan Perjuangan Adalah pelaksanaan kata kata
[Non-text portions of this message have been removed]
Milis Wanita Muslimah
Membangun citra wanita muslimah dalam diri, keluarga, maupun masyarakat.
Twitter: http://twitter.com/wanita_muslimah
Situs Web: http://www.wanita-muslimah.com
ARSIP DISKUSI : http://groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/messages
Kirim Posting mailto:wanita-muslimah@yahoogroups.com
Berhenti mailto:wanita-muslimah-unsubscribe@yahoogroups.com
Milis Keluarga Sejahtera mailto:keluarga-sejahtera@yahoogroups.com
Milis Anak Muda Islam mailto:majelismuda@yahoogroups.com
Milis ini tidak menerima attachment.
0 comments:
Post a Comment