Apa kata mas Satrio? Mungkin berita ini fitnah yang disebarkan oleh yahudi/zionis dan antekantek
amerika.
KM
----Original Message----
From: alfaqirilmi@yahoo.com
Date: 07/09/2011 10:50
To: <undisclosed recipients:;>
Subj: [dpr-indonesia] Wk Ketua PKS Zulkieflimansyah Akui Pasok Informasi ke Kedubes AS
Wk Ketua PKS Zulkieflimansyah Akui Pasok Informasi ke Kedubes AS
________________________________
Zulkieflimansyah PKS Akui Beri Info ke Kedubes AS
Senin, 5 September 2011 | 09:45 WIB
INILAH.COM, Jakarta - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Zulkieflimansyah mengaku pernah ditanya oleh Kedutaan Besar Amerika
Serikat (Kedubes AS) soal uang yang harus dikeluarkan untuk bisa
'bertarung' dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Zul, sapaan akrabnya, diajak bincang-bincang oleh beberapa kedubes,
bukan hanya Kedubes AS, saat dirinya maju sebagai calon gubernur Banten
2007.
"Mereka nanya-nanyalah pengeluaran jadi cagub Banten berapa, saya jawab
sekitar Rp8 miliar sampai Rp10 miliar," ujarnya kepada INILAH.COM, Senin
(5/9/2011).
Karena penyelenggaraan Pilkada Banten dan DKI digelar di tahun yang
sama, beberapa kedubes menanyakan hal yang serupa. Zul menjawab sekitar
Rp15 miliar sampai 20 miliar untuk Pilkada DKI.
PKS mengusung mantan Wakil Kepala Kepolisian RI Adang Daradjatun sebagai
cagub. Namun, jagoan PKS tersebut kalah. "Saya ngomong asal saja karena
tidak mengikuti urusan Pilkada DKI," imbuhnya.
Informasi dokumen kawat diplomatik Kedutaan Besar Amerika Serikat di
Jakarta yang dibocorkan Wikileaks diakui oleh Zul. Dokumen tertanggal 25
April 2007 menyebutkan Adang harus membayar sebesar Rp15 miliar hingga
Rp25 miliar untuk memperoleh dukungan PKS.
Perkiraan biaya yang harus dikeluarkan Adang yang pernah diucapkan Zul
ternyata meleset. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS Anis Matta pernah
membeberkan jumlah uang yang diterima PKS lebih dari Rp20 miliar
http://nasional.inilah.com/read/deta...-ke-kedubes-as
Politisi PKS Zulkieflimansyah
Sisi Gelap Bocoran Biaya Politik PKS ke Kedubes AS
Senin, 5 September 2011 | 15:39 WIB
INILAH.COM, Jakarta - Informasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) via
Zulkieflimansyah kepada Kedubes AS mengenai biaya politik,
mengisyaratkan mahalnya ongkos politik untuk meraih kekuasaan di negeri
ini.
Suplai informasi dari PKS bagi Kedubes AS di Jakarta cukup krusial dalam
menghitung dan mengkalkulasi biaya-biaya politik di Indonesia era
demokrasi. Ada sisi gelap dari mahalnya biaya politik itu sendiri yakni
makin meluasnya korupsi politik di negeri ini.
Informasi dokumen kawat diplomatik Kedutaan Besar Amerika Serikat di
Jakarta yang dibocorkan Wikileaks diakui politisi PKS Zulkieflimansyah.
Dalam dokumen tertanggal 25 April 2007 itu menyebutkan Adang Dorodjatun
ketika maju sebagai cagub DKI Jaya harus membayar sebesar Rp15 miliar
hingga Rp25 miliar untuk memperoleh dukungan PKS. Sangat mahal.
Para analis menyatakan, informasi itu bagi AS penting karena
mengkonfirmasikan fakta mengapa korupsi politik merajalela di Indonesia
dewasa ini. AS, IMF dan Bank Dunia merupakan kekuatan adidaya yang
mendesak agar good governance ditegakkan di Indonesia untuk memberantas
KKN yang merajalela.
Harus diakui, kehidupan demokrasi di Indonesia berujung pada lingkaran
setan biaya politik yang mahal. Kita bisa melihat berapa miliar rupiah
yang harus dikeluarkan seorang politikus untuk menjadi anggota Dewan di
tingkat pusat maupun daerah. Belum lagi miliaran rupiah yang juga harus
keluar dari calon presiden, gubernur, dan wali kota/bupati untuk
membiayai kampanye mereka.
Partai politik juga membutuhkan dana besar untuk menjalankan mesin
politiknya. Ringkasnya, para politikus mengeluarkan "investasi" yang
besar untuk mencapai kedudukan politik. Hal ini berakibat, pada saat
berkuasa, mereka mencari imbal balik dari investasi yang mereka lakukan.
Anton A Setyawan MA, Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah
Surakarta mengungkapkan bahwa besarnya biaya yang harus dikeluarkan
untuk menduduki suatu jabatan menjadi sebab suburnya tindak pidana
korupsi di Indonesia.
Sudah menjadi rahasia umum bahwa untuk menduduki suatu jabatan publik
seseorang harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Dalam hal
korupsi, ungkap Anton Setyawan, Partai Demokrat tidak sendirian menjadi
parpol yang kadernya terlibat korupsi. Partai lain seperti Partai
Golkar, PDIP, PKS,PAN, dan partai lain yang mempunyai kursi di parlemen
tidak bebas dari kader yang terlibat korupsi.
Imbal balik "investasi" para politikus ini adalah dana penyelenggaraan
negara yang mereka selewengkan dengan berbagai cara. Beberapa bagian
dana penyelenggaraan negara masuk ke kantong pribadi, tetapi banyak juga
yang masuk ke kas parpol untuk dana kampanye .
Menguatnya korupsi politik membuat sektor pelayanan publik memburuk dan
sulit menopang kemajuan rakyat untuk berdikari. Anggaran dan penerimaan
negara yang sedianya dipergunakan untuk membiayai pelayanan publik
diselewengkan untuk melanggengkan kekuasaan.
Hal ini, ungkap Anton A Setyawan, yang sebenarnya terjadi di balik kasus
M Nazarudin/Kemenpora, Nunun Nurbaeti, Kemenakertrans dan politisi lain
yang terlibat kasus korupsi besar di negeri ini. Inilah patologi
politik di era demokrasi.
http://nasional.inilah.com/read/deta...-ke-kedubes-as
PKS Heran Zulkieflimansyah Pasok Info ke AS
INILAH.COM, Jakarta - PKS mempertanyakan motif dan motivasi
Zulkieflimansyah memberikan informasi kepada pihak Kedubes AS terkait
pendanaan pilkada gubernur DKI.
Menurut Ketua Fraksi PKS Mustafa Kamal, pihaknya tidak mengetahui
mengapa rekan sejawatnya itu memberi bocoran ke Kedubes AS. "Saya tidak
tahu juga berbicara atas dasar apa dan kapasitas apa," ujar Mustafa
ketika dikonfirmasi INILAH.COM, di Jakarta, Senin (5/9/2011).
Tekait apakah akan ada sanksi untuk Zulkieflimansyah, dia tidak bisa
berspekulasi. "Kita di DPP tidak tahu persis soal Pilgub DKI," elaknya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Zulkieflimansyah mengaku pernah
ditanya oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat (Kedubes AS) soal uang yang
harus dikeluarkan untuk bisa 'bertarung' dalam Pemilihan Kepala Daerah
(Pilkada).
Zul, sapaan akrabnya, diajak bincang-bincang oleh beberapa kedubes,
bukan hanya Kedubes AS, saat dirinya maju sebagai calon gubernur Banten
2007.
"Mereka tanya-tanyalah pengeluaran jadi cagub Banten berapa, saya jawab
sekitar Rp8 miliar sampai Rp10 miliar," ujarnya kepada INILAH.COM, Senin
(5/9/2011).
Karena penyelenggaraan Pilkada Banten dan DKI digelar di tahun yang
sama, beberapa kedubes menanyakan hal yang serupa. Zul menjawab sekitar
Rp15 miliar sampai 20 miliar untuk Pilkada DKI.
http://nasional.inilah.com/read/deta...sok-info-ke-as
--------------
Astgahfirullah ... siapa menyangka sampai begini?
Pertanyaan tentunya berlanjut: sejak kapan si Zulkieflimansyah menjadi
pemasok informasi ke negara asing itu? Betulkah hanya informasi sekitar
Pilkada saja yang telah dia bocorkan? Apa jaminannya kalau tak ada
informasi rahasia menyangkut titik lemah NKRI dan ummat Islam Indonesia
yang di pasok ke Tuannya itu?
Milis Wanita Muslimah
Membangun citra wanita muslimah dalam diri, keluarga, maupun masyarakat.
Twitter: http://twitter.com/wanita_muslimah
Situs Web: http://www.wanita-muslimah.com
ARSIP DISKUSI : http://groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/messages
Kirim Posting mailto:wanita-muslimah@yahoogroups.com
Berhenti mailto:wanita-muslimah-unsubscribe@yahoogroups.com
Milis Keluarga Sejahtera mailto:keluarga-sejahtera@yahoogroups.com
Milis Anak Muda Islam mailto:majelismuda@yahoogroups.com
Milis ini tidak menerima attachment.
0 comments:
Post a Comment